PO PMII

HASIL-HASIL MUSYAWARAH

PIMPINAN NASIONAL

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM

INDONESIA

2012

HASIL-HASIL

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TAHUN 2012

Penyusun :

Abidurrohman

Sabarudin Rery

Herwanita

Editor:

Agus M Herlambang

Cet. Pertama, Agustus 2013

Diterbitkan oleh :

Pengurus Besar

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

PB PMII 2011-2013

Jl. Salemba Tengah No. 57 A Jakarta Pusat

Telp/Fax : (021) 3905933

DAFTAR ISI

1. STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI

A. Perubahan Geopolitik Global 3

B. Membaca Dinamika Perubahan Nasional 6

C. Membaca Kondisi PMII 12

D. Strategi-Taktik Gerakan 20

2. RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN ORGANISASI PMII 37

A. Rencana Strategis Pengembangan Organisasi

B. Rencana Strategi Umum Pembinaan Dan Pengembangan PMII 40

C. Rencana Dan Strategi Jangka Panjang 2010 – 2025 48

D. Program Rencana Strategi Dua Tahunan (2011 - 2013) 54

3. POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI 62

A. Aspek Hukum. 64

B. Aspek Politik. 65

C. Aspek Ekonomi. 68

D. Aspek Politik Internasional 70

E. Aspek Budaya dan Gender. 71

F. Aspek Keagamaan. 73

G. Aspek Pendidikan 75

4. STRATEGI DAN PENGEMBANGAN KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTERI (KOPRI) 78

A. Strategi dan Pengembangan KOPRI 80

B. Pengembangan Internal KOPRI 81

C. Penguatan Jaringan Alumni Perempuan PMII 82

D. Penguatan Ideologi dan Paradigma 82

E. Pengembangan Eksternal 83

F. Ruang Lingkup Pengembangan KOPRI 84

G. Sikap dan Arah Gerakan 86

H. Pilihan Isu Strategis 87

5. PERATURAN ORGANISASI 91

A. Mahkamah Tingkat Tinggi 93

B. Kaidah Pelaporan 98

C. Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu 103

D. Pembekuan Kepengurusan 109

E. Keanggotaan 114

F. Kaidah Pembentukan, Pemekaran dan Pengguguran PKC dan PC 120

G. Konferensi 128

H. Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi 133

I. Pengembangan Institusi KOPRI 158

STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

KEPUTUSAN MUSPIMNAS

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :011.MUSPIMNAS.PMII.12.2012

Tentang :

STRATEGI PENGEMBAGAN KADERISASI PERGERAKAN MAHASISWA

ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang

perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS

2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana

Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma

hasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII

2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan

Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Strategi pengembangan kaderisasi PMII

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua

Pada tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 03.00 WIT

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin A. JabidiRitonga

Ketua Umum Sekretaris Jendral

Strategi Pengembangan Kaderisasi

STRATEGI-TAKTIK GERAKAN DAN KADERISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

A. PERUBAHAN GEOPOLITIK GLOBAL

Globalisasimerupakan fenomena empat hal. Pertama, etno-scape adalah

orang modern yang terus menerus memperbaharui modernitasnya dengan cara

mendatangi etnis yang menurutnya terbelakang. Kedua, capital-scape adalah

perputaran uang pada ranah global sehingga uang itu sendiri tidak memiliki

“kewarganegaraan” lagi. Ketiga, ideo-scapeadalah ide yang dapat melewati

batas trans-national. Sebagai contoh, gejala terorisme yang ada di Timur Tengah

dapat segera berpengaruh ke Indonesia. Keempat, media-scape yang mendorong

dan mengkonstruksi pemikiran kita. Saat ini kita tidak dapat membendung

arus informasi yang semakin kuat pasca adanya teknologi, seperti internet.

Konsekuensi dari globalisasi adalah ancaman perang asimetris.

Asymetrical warfare (perang asimetris) mulai dikenal dalam perang Franco-

Spanish pada tahun 1823. Dan sekarang perang tersebut semakin dianggap

sebagai salah satu komponen utama dari peperangan generasi keempat (fourth

generation warfare) yaitu perang atau konflikyang ditandai oleh kaburnya batas

antara perang dan politik atau antara tentara dan sipil.Ciri menonjol dari

peperangan ini adalah keterlibatan dua aktor atau lebih, dengan kekuatan yang

tidak seimbang yang mencakup spektum peperangan yang sangat luas. Kerajaan

Belanda mempraktekan peperangan asimetris ini ketika menjajah Indonesia

dengan menjalankan politik devide et impera (politik pecah belah) yang

merupakan kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan

mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar

menjadi kelompok-kelompok kecil untuk lebih mudah ditaklukan dan mencegah

kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar

yang lebih kuat sehingga mampu memerdekakan diri.

Perkembangan mutakhir dari asymetrical warfare ini terlihat jelas dalam

kasus Arab Spring yaitu sepeninggal rezim-rezim mapan membuat terpecahnya

masyarakat yang menolak dikuasai satu sama lain dengan mengkristalkan konflik

horizontal berdasarkan aliran keagamaan, ideologi, etnik, atau klan. Melalui

Arab spring, destabilisasi dan keterpecahan, negara-negara kuat-lama berkehendak

mempertahankan hegemoni dan dominasi atas pasokan minyak.

Setelah menggunakan taktik hard power (invasi) yang berhasil di Afghanistan

dan Irak maka langkah berikutnya adalah dengan menggunakan softpower

yang menggunakan berbagai kelompok LSM untuk menggalang gerakan sosial

dalam menumbangkan rezim. Jika upaya damai terhambat maka langkah berikutnya

adalah dengan memberikan donasi, suplai senjata, mengaktifkan para

pelarian di luar negeri, dan melegitimasi pihak oposisi sebagai perwakilan reHasil-

Hasil Muspimnas PMII 2012

smi negara.

Terjadi juga perebutan pengaruh kawasan di Jalur-jalur perdagangan dan

kawasan SumberDaya Alam antar kekuatan ekonomi besar dan aliansinya. Hal

ini dapat dilihat dari ketegangan di Selat Hormuz (Teluk Persia). Bisa dibayangkan

jika meletus peperangan di Teluk Persia, maka distribusi 40% minyak dunia

ke berbagai belahan bumi dari Teluk akan macet, dan sebagai dampak langsung

ialah naiknya harga-harga barang dan jasa akibat melambungnya harga energi

karena kelangkaan. Inilah hikmah yang dapat dipetik, betapa tinggi urgensi sebuah

selat bagi geostrategi banyak negara. Perebutan pengaruh ini juga terlihat

di negara-negara sekitar Selat Malaka yang menjadi jalur perairan tersibuk di

dunia setelah Selat Hormuz di Teluk Persia. Keberadaan tersebut membuat Selat

Malaka dijuluki chokepoints of shipping in the world baik untuk ekspor-impor,

sosial politik, keamanan, lingkungan maupun militer dan lain-lainnya. Menurut

Data Kementerian Pertahanan, sejak tahun 1999-2008 kapal-kapal yang melewati

Selat Malaka meningkat 74% dan era 2020-an kelakdiperkirakan hilir

mudik pelayaran mencapai 114.000 kapal. Menurut Goldman Sachs, kelompok

negara yang akan menguasai perekonomian tahun 2050 kelak adalah Brasil,

Rusia, India dan Cina (BRIC), terutama sekali Cina dan India yang paling aktif

melintasi baik Selat Malaka, Selat Sunda, maupun Selat Lombok. Bagi Indonesia

sendiri, selain Selat Malaka atau selat-selat lainnya, tampaknya Selat Sunda

tergolong sebagai lintasan utama dalam konteks pelayaran dunia, terutama

di lingkungan Asia Tenggara, ASEAN dan kawasan Asia Pasifik. Lebih utama

lagi, kevitalan Selat Sunda, adalah pelayaran dari Laut China Selatan menuju

Lautan Hindia.

Dalam konteks geopolitik global yang juga perlu dicermati adalah terbentuknya

organisasi-organisasi kerjasama baru. Pertama, terbentuknya BRICS.

BRICS merupakan akronim dari Brazil, Russia, India, Cina, dan disusul Afrika

Selatan (South Africa) yang didirikan di Yaketirinburg, Rusia pada tahun 2009.

Kumpulan negara industri baru (new industrial countries) yang semula terkategorisasi

sebagai underdevelopment atau third world ini pada tahun 2012 mewakili

40 persen populasi dunia, 25 persen daratan, 20 persen GDP, dan mengontrol

43 persen cadangan devisa global. Kelompok ini bermula hanya fokus

pada situasi peningkatan ekonomi dan reformasi institusi keuangan global. Belakangan

orientasi BRICS sudah bergeser, sebagaimana dikutip dari pernyataan

Presiden Cina, Hu Jintao bahwa BRICS merupakan penjaga dan promotor bagi

negara-negara berkembang dan sebagai kekuatan perdamaian dunia.

Tampilnya negara-negara BRICS menjadi kekuatan besar ekonomi dunia

berdampak pada peningkatan anggaran pertahanan. Situs europiangeostrategy

mengklasifikasi Cina sebagai potentialsuperpower di bawah AS yang masuk sebagai

superpower, Rusia dan India sebagai great power di tingkat regional, dan

Strategi Pengembangan Kaderisasi

Brazil sebagai middle power. Berdasarkan kekuatan ekonomi dan pertahanan

maka BRICS memiliki daya tekan yang luar biasa dalam isu-isu ekonomi dan

keamanan dunia.

Kedua, terbentuknya Shanghai Cooperation Organization (SCO). Organisasi

kerjasama keamanan ini semula bernama Shanghai Five yang didirikan

pada tahun 1996 di Shanghai, Cina. Terdiri dari Rusia, Cina, Kazakhstan, Kyrgistan,

dan Tajikistan. Setelah masuknya Uzbekistan, tahun 2001, organisasi

ini mengalami perubahan nama. SCO berfokus pada kerjasama keamanan,

ekonomi, budaya, dan aktivitas militer. Tahun 2004 Mongolia ditetapkan sebagai

peninjau dalam partisipasinya di dalam SCO. India, Pakistan, dan Iran

menyusul di tahun berikutnya.

Ketiga, terbentuknya “Uni-Eurasia”. Gagasan ini dilontarkan Perdana

Menteri Rusia, Vladimir Putin. Dalam artikelnya yang berjudul “Proyek Integrasi

Eurasia Baru: Masa Depan yang Dimulai Hari Ini” (Harian Izvestia, 4

Oktober 2011). Gagasan yang memiliki tujuan “persatuan baru” negara-negara

bekas Uni Soviet tersebut berpotensi menjadikan euro-asia sebagai poros

kekuatan baru di bawah tatanan baru dunia Rusia dan Cina. Gagasan itu dimunculkan

Putin di tengah menurunnya pengaruh Amerika Serikat dan Jepang

di Asia-Pasifik, dan melemahnya Uni-Eropa akibat krisis ekonomi. Selain itu

Putin juga bermaksud menaikkan pamor Rusia setelah diterima dalam East Asia

Summit (EAS). Apa konsekuensinya? Tatanan dunia baru akan menempatkan

pengaruh yang kuat Rusia dan Cina atas negara-negara Asia Tengara dan Pasifik

Barat Daya yang nantinya mampu mengurangi dominasi Amerika Serikat

di kawasan Pasifik. Poros kekuatan baru dunia tersebut menjadi sangat strategis

karena membentuk satu aliansi dengan potensi kekayaan alam yang besar.

Banyak pengamat yang menganggap gagasan Putin ini sebagai “Uni Soviet”

dengan wajah baru dan Cina tetap merupakan sekutu tradisonalnya. Selain itu,

perkembangan wacana geopolitik global tersebut merupakan upaya Rusia untuk

menggiatkan tatakelola multilateralnya dengan negara-negara bekas Uni Soviet

dan Asia.

Beberapa bentuk organisasi kerjasama multilateral maupun ide baru yang

muncul belakangan merefleksikan perubahan geopolitik dunia. Laju dunia saat

ini tidak lagi hanya ditentukan oleh Amerika Utara dan Eropa Barat tetapi juga

sangat mempertimbangan eksistensi negara-negara yang menjadi kekuatan

ekonomi dan militer baru.

Kekuatan lama tidak tinggal diam menerima keadaan dalam menyikapi

perubahan pergeseran kekuatan dari Atlantik ke Pasifik. AS telah membangun

pangkalan militernya di Darwin dan tetap mempertahankan pangkalan militernya

di Jepang untuk mengimbangi pesatnya kekuatan militer Cina. War of position,

meminjam istilah Gramsci, dilakukan oleh AS yang memproyeksikan penHasil-

Hasil Muspimnas PMII 2012

empatan bertahap 60 persen armada lautnya berada di Pasifik pada tahun 2020

sebagaimana disampaikan oleh Leon E. Panetta, Menteri Pertahanan AS, pada

Juni 2012 dalam Shangri-La Dialog di Singapura. Perlombaan pembelian dan

produksi senjata canggih di Asia terlihat jelas dari hampir imbangnya anggaran

pertahanan negara-negara Asia yang mencapai US $ 262 trilyun pada tahun

2011 dengan negara-negara Eropa yang tergabung di dalam NATO yang berada

di bawah kisaran US $ 270 trilyun. Dari jumlah tersebut, anggaran pertahanan

Cina mengambil porsi tertinggi sebanyak 30 persen.

B. MEMBACA DINAMIKA PERUBAHAN NASIONAL

Sejak 1998 Indonesia mengalami satu perubahan besar. Perubahan ini

menyangkut beberapa hal yaitu: reformasi kelembagaan, reformasi ekonomi,

dan transformasi masyarakat secara luas. Pertama, reformasi kelembagaan di

tingkat Negara yang berhasil menggantikan pemerintahan yang otoritarian

dan sentralistik ke bentuk pemerintahan yang mencerminkan hubungan pusat

dan daerah yang bersifat desentralistik dan memberi ruang bagi otonomi

daerah yang lebih luas. Bersamaan dengan itu pula tumbuh lembaga-lembaga

baru yang berfungsi melakukan pengawasan kekuasaan, seperti Komnas HAM,

Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Negara, Komisi Pemberantasan

Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lainnya.

Lembaga-lembaga baru ini menjalankan fungsi-fungsi yang spesifik, namun

secara umum ditujukan untuk merespon tuntutan masyarakat akan kebebasan

(berpendapat, berkumpul dan berserikat), demokratisasi, dan pengelolaan

sistem pemerintah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip good governance seperti

transparansi, akuntabilitas dan rule of law. Perubahan ini juga mencakup kebebasan

pers yang memungkinkan tumbuhnya banyak media massa cetak maupun

elektronik (online) yang membawa konsekuensi-konsekuensi besar baik negatif

maupun positif.

Kedua, reformasi ekonomi. Krisis moneter 1997-1998 yang menyebabkan

kebangkrutan ekonomi yang luar biasa, membuat pemerintah RI terjerat utang

yang menumpuk dan terpaksa patuh pada lembaga-lembaga donor dan lembaga

keuangan internasional untuk melakukan reformasi kebijakan ekonomi. Akibatnya,

sejumlah perundang-undangan yang direkayasa dan disusun dibawah

tekanan lembaga-lembaga donor itu mendorong pemerintah untuk meliberalisasi

perdagangan dan privatisasi pengelolaan sumberdaya ekonomi di sektor-sektor

strategis seperti Migas, Minerba, dan lainnya. Dalam hal ini kita kalah dalam

“strategi”: lewat aturan perundang-undangaan, dan SDM kalah Berbeda dengan

strategi Cina yg menyekolahkan dulu SDM lalu dipersiapkan untuk mengelola

SDA sendiri

Terjerat pinjaman utang tanpa syarat itu, membuat pemerintah RI berhasil

Strategi Pengembangan Kaderisasi

didikte untuk mengubah “space of law”,seperti UU Migas, UU Minerba, dan

lain-lain yang pada akhirnya membuka “space of place” (ruang wilayah) seperti

megaproyek MP3EI dan eksploitasi sumber-sumber daya alam strategis yang

dimiliki rakyat. Oleh karena itu, meskipun negara ini mampu keluar dari krisis,

semua “kemajuan” (mis. diukur dari pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%) harus

dibayar dengan hilangnya aset-aset strategis negara, melemahnya kemandirian

pengelolaan sumberdaya alam, dan pertumbuhan ekonomi yang tak menyentuh

sektor-sektor ekonomi riil masyarakat. Reformasi ekonomi harus diakui cenderung

dinikmati oleh sekelompok elit belaka, baik elit lama maupun elit baru

yang berhasil merapat atau memperoleh sokongan dan membentuk oligarki

politik-ekonomi baru.

Gejala perubahan besar yang ketiga adalah transformasi kemasyarakatan

dan kebudayaan yang begitu cepat dan bisa dianggap “liar” yang entah hal

tersebut berkaitan langsung ataukah tidak langsung secara struktural dan institusional

dengan dua perubahan besar di atas. Di ranah ini, sikap pragmatis,

hedonis dan konsumeris menjadi gaya hidup utama kehidupan sehari-hari. Arus

globalisasi yang diterima tanpa filter (sebagai alat/sarana sekaligus nilai) telah

mengkooptasi kesadaran sosial yang membuat selera pasar bukan hanya menjadi

penanda status sosial seseorang, tetapi menjadi tempat perburuan kenikmatan

yang tanpa ujung, tanpa jeda, dan tanpa mempertanyakan cara apapun bisa ditempuh

(termasuk suap dan korupsi).

Praktek menghalalkan segala cara (budaya instan) bukan hanya dikatalisasi

oleh globalisasi produk-produk budaya, nilai dan gaya hidup, tetapi juga

kesempatan yang tersedia dan kebutuhan akan identitas atau prestise pada masyarakat

transisi yang salah satunya ditandai oleh mobilitas vertikal yang sangat

cepat. Mobilitas mendadak ini melahirkan culture shock yang menggunakan

semangat “aji mumpung” untuk meraih dambaan material sebesar-besarnya sebagai

pelampiasan dendam kemiskinan masa lalu. Sementara bagi mereka yang

sudah mapan membutuhkan sabuk pengaman (safety belt) untuk melestarikan

kenyamanan baik setelah mereka pensiun maupun untuk kelangsungan anak

cucu.

Transformasi kebudayaan ini mencakup sikap-sikap materialisme yaitu

kekayaan material menjadi satu-satunya ukuran kesuksesan. Simbol-simbol

material dan prestise yang bersifat artifisial dikejar lewat jalan pintas dengan

melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, termasuk merampas ruang

publik (media, pendidikan) dan mencuri hak-hak publik (korupsi pajak, perampasan

tanah, dan sumber daya alam). Tanpa suatu counter-culture yang memadai,

konsumsi budaya material semacam ini ikut menjerat masyarakat dan kita

ke dalam budaya pasar dan mendorong masuk ke dalam suatu prilaku anarkis

baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Di tengah situasi masyarakat yang

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

prihatin, konsumerisme dan hasrat mengejar prestise yang artifisial semacam

itu adalah pertunjukan kekuasaan atau sejenis ketamakan yang diam-diam dipamerkan.

Diruang politik, korupsi dan money-politics dalam proses-proses

pemilu adalah sejenis penghinaan terhadap rakyat.

Dalam situasi yang akumulatif seperti ini kita menemukan ironisme.

Demokrasi memang berkembang secara prosedural, tapi nilai-nilai dan kearifan

lokal masyarakat justru merosot. Pemilu digelar secara rutin dan agen-agen politisi

baru menempati lembaga-lembaga penentu kebijakan. Tapi justru di situlah

agen-agen mediokratik ini menikmati hak-hak demokrasi tanpa memproduksi

nilai-nilai kepublikan. Elit politik dengan mudah mengisi ruang demokrasi itu

dengan persengkongkolan bisnis-politik untuk kepetingan menjarah negara baik

sumber-sumber ekonominya maupun nilai-nilai dasar kepublikan politiknya.

Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa setelah lebih dari satu dekade umur

reformasi Indonesia belum benar-benar keluar dari krisis. Demokrasi menjadi

kemerosotan nilai, kebebasan bergeser menjadi anarki. Gejala-gejala krisis ini

paling tidak mengambil bentuk hal-hal berikut ini:

a. Gejala 1: Korupsi dan suap menjadi praktek sosial

Bukan rahasia lagi, para pejabat yang berkuasa banyak melakukan berbagai

praktek penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan menerima

suap. Mereka berasal dari lembaga-lembaga negara mulai eksekutif (menteri,

birokrat, kepala daerah), lembaga legislative (DPR dan DPRD) dan lembaga

yudisial (hakim), serta melibatkan lembaga penegak hukum (polisi dan jaksa).

Bentuknya bisa beraneka ragam mulai dari yang paling terang-terangan sampai

gelap-gelapan. Spektrumnya bisa sangat luas dari menghapus atau menyelipkan

pasal-pasal ketika menyusun perundang-undangan, sampai kongkalikong

antara aktor politik dan pengusaha atau antara petugas dan pembayar pajak.

Kendatipun upaya-upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan, tidak bisa

dipungkiri bahwa kenyataannya selalu ada upaya serangan balik dari para koruptor

atau pihak-pihak yang kepentingannya terancam, untuk menggagalkan

atau melemahkan institusi pemberantasan korupsi.

Bila kita cermati fenomena korupsi dan praktek suap yang akut ini maka

bisa dianalisis bahwa akar politik-ekonominya adalah anarki dalam perebutan

alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi, sementara akar budayanya dibalut

oleh pengejaran tanpa akhir terhadap kedudukan, status sosial, gaya hidup dan

prestise sosial dengan konsumsi budaya material sebagai penyangga utamanya.

Pragmatisme individual dan kenikmatan pribadi ditonjolkan, sebaliknya

kepentingan bangsa ditinggalkan.

b. Gejala 2: Produk Perundang-undangan yang merugikan rakyat

Ada banyak produk peraturan perundang-undangan yang berpotensi kuat

merugikan rakyat karena lahir dari sistem perekonomian Indonesia yang ber9

Strategi Pengembangan Kaderisasi

watak kolonial. Sejak awal reformasi ekonomi bahkan sebagian jauh sebelumnya

pada era Orde Baru, berbagai revisi perundangan-undangan bercorak liberal

dilakukan untuk memenuhi tekanan internasional yang menghendaki sistem

perekonomian Indonesia yang pro-pasar seluas-luasnya. Ini adalah bagian dari

skema ekonomi yang sepenuhnya didikte oleh kepentingan lembaga-lembaga

donor dan keuangan internasional yang berkolaborasi dengan korporasi multnasional

untuk mengeruk kekayaan bumi Indonesia. Dengan dalih untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, lembaga-lembaga tersebut bukan saja menggelontorkan

utang kepada RI, tetapi juga menuntut konsesi agar RI membuka diri

terhadap investasi asing, privatisasi dan liberalisasi perdagangan dan keuangan

lewat reformasi kebijakan.

Situasi ini semakin berlanjut ketika RI dililit utang saat krisis ekonomi

1997 dan IMF kembali memaksakan resep ekonomi dalam bentuk program

penyesuaian struktural (structural adjustment policy) agar pemerintah membuka

seluas-luasnya terhadap pasar dan investasi. Sejumlah peraturan perundangan-

perundangan pun lahir, seperti UU Penanaman Modal, UU Minerba, UU

Migas, UU Sumberdaya Air dan lainnya. Selain RI dijajah lewat perundang-undangan,

lemahnya SDM dan teknologi yang ketinggalan menjadi alasan penyerahan

pengelolaan SDA dan sektor finansial dikuasi asing. Dus, sistem hukum

ekonomi RI tidak berpihak pada kemandirian, sementara aktor-aktor dalam pemerintah

tidak memiliki keberpihakan pada rakyat.

c. Gejala 3: Merosotnya kebajikan bersama (common good) dan kesukarelaan

Ada fenomena sosial yang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat

kita belakangan ini yakni suatu praktis sosial yang ditandai oleh merosotnya

kesadaran bersama tentang tanggung jawab, kebajikan bersama, saling

percaya dan kesukarelaan. Dalam hampir semua kegiatan, uang dan imbalan

materi lainnya menjadi dasar bagi berlangsungnya partisipasi warga. Dalam

semua kegiatan itu, segala aktivitas dijalankan secara transaksional. Sementara

kesukarelaan, keikhlasan, dan altruism sebagai basis tindakan sosial kolektif

berkurang. Datang ke pertemuan-pertemuan komunitas, rapat-rapat organisasi,

kampanye partai, preferensi pilihan dalam pemilu, kesediaan untuk membantu

dan bersolidaritas dan lain-lainnya hampir-hampir saja mustahil tanpa melibatkan

imbalan dalam bentuk yang berbeda-beda. Secara sinikal fenomena ini dinyatakan

lewat ungkapan “wani piro?” pada sebuah iklan produk di televisi dan

tiba-tiba menjadi sedemikian popular dalam perbincangan sehari-hari. Pada giliran

gejala ini menjadi habitus sosial yang menjadikan imbalan dan uang tiba-tiba

menjadi sangat penting dan menentukan kebaikan bersama (common good).

d. Gejala 4: Intoleransi dan Kekerasan

Apa yang membuat gusar kita hari ini adalah bahwa demokrasi menjadi

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

“democrazy”, dan kebebasan menjadi anarki. Orde reformasi yang mengakhiri

belenggu otoritarianisme dan sentralisme pemerintahan Orde Baru, ternyata

berkembang sedemikian jauh sehingga kebebasan terasa melampaui batas yang

menghancurkan ikatan batin kita sebagai sebuah bangsa. Meningkatnya intoleransi

terhadap perbedaan identitas dan disharmoni sosial yang diwarnai dengan

aksi kekerasan seolah-olah menjadi harga yang harus dibayar. Kekerasan

dan intimidasi semacam ini seringkali digunakan sebagai jalan keluar untuk

menyelesaikan masalah, sementara dialog rasional, kritis dan dari hati ke hati

dianggap sebagai jalan yang bertele-tele. Hal yang amat menggelisahkan kita

juga adalah capaian demokrasi yang menyediakan kebebasan ternyata digunakan

oleh sebagian kelompok untuk memaksakan keyakinannya atas yang lain

berdasarkan superioritas dan klaim kebenaran tunggal. Dalam konteks ini, kebersamaan

dilukai dan kebhinnekaan dicampakkan.

e. Gejala 5: Media Massa sebagai alat propaganda ekonomi, politik

dan budaya

Pers bebas dianggap sebagai salah satu elemen pilar demokrasi. Fungsinya

sebagai medium informasi publik yang sangat efektif untuk menyampaikan

pesan, protes dan bahkan alat kontrol kekuasaan. Kendati demikian, media massa

baik cetak maupun elektronik tak diragukan lagi menjadi salah satu kekuatan

penting dalam pembentukan opini publikdari pada sekedar menyalurkan

pandangan dan pendapat masyarakat. Sering kita lihat media massa membawa

sendiri pesan politiknya atau bahkan membawa pesan pesanan orang lain. Kerap

kali pula media massa menyamarkan peran sebenarnya sebagai aktor yang

juga memiliki kepentingan politik atau ekonomi terkait owner-nya.

Dalam konteks ini, media massa seringkali menyajikan berita atau informasi

yang terseleksi dan tidak berimbang bahkan pada momen-momen tertentu

bersifat disinformatif dimana publik dihadapkan pada situasi yang sulit mencerna

antara informasi yang benar, gossip atau propaganda politik. Lebih dari itu

semua, media massa cenderung menampakkan diri sebagai alat ideologis dari

suatu kebudayaan besar yang memanfaatkan pasar konsumen Indonesia sebagai

objek distribusi produk-produk luar yang dibarengi dengan industri gaya hidup

yang hedonis dan konsumeris yang merayu public. Dus, media massa hari

ini bukan hanya agen informasi yang merepresentasi kepentingan ekonomi dan

politik kelompok-kelompok kepentingan tertentu, tetapi sekaligus agen kebudayaan

penting yang melemahkan kepribadian kebudayaan masyarakat sendiri.

f. Gejala 6: Ekstrimisme agama

Ekstrimisme keagamaan muncul karena pandangan melampaui batas

yang dianut oleh sekelompok aliran yang memahami ayat-ayat suci secara tekstual

tanpa mempertimbangkan konteks sosial, kesejarahan dan lokalitas. Di Indonesia,

ekspresi ekstrimisme keagamaan ini muncul dalam bentuk mulai dari

Strategi Pengembangan Kaderisasi

sesat-menyesatkan, kafir-mengkafirkan, keengganan untuk berdialog secara sehat

dan adil, hingga tindak kekerasan dan kehendak untuk mengganti ideologi

negara dengan ideologi khilafah.

Tidak bisa dimungkiri bahwa ideologi ekstrimisme ini terus menerus

diproduksi dan direproduksi baik melalui perebutan masjid-masjid maupun lewat

sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Yang lebih menggusarkan lagi, semakin

lama ideologi ini berkembang di kalangan mahasiswa dan anak-anak

muda yang bagaimanapun keberadaannya bisa merobek-robek corak pandangan

keagamaan masyarakat yang tawasuth dan ramah terhadap tradisi budaya

yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Bagaimana cara memahami secara lebih tepat gejala-gejala krisis politik

dan kebudayaan di Indonesia yang sedang berubah ini dengan situasi dan

kondisi-kondisi yang terjadi di arena global? Kapan situasi lokal terkait dengan

situasi global, dan kapan pula yang lokal berkembang dalam dinamikanya?

Adalah globalisasi yang memungkinkan peristiwa yang terjadi di suatu

tempat berpengaruh terhadap kejadian di tempat lain yang berbeda. Globalisasi

dicirikan oleh “intensifikasi relasi-relasi sosial mendunia yang menghubungkan

lokalitas-lokalitas yang berjauhan dalam satu cara yang sedemikian rupa sehingga

kejadian yang berlangsung di suatu tempat tertentu dibentuk oleh peristiwa-

peristiwa yang terjadi bermil-mil jaraknya, dan demikian pula sebaliknya”.

Secara kelembagaan relasi-relasi mengglobal ini didukung oleh kapitalisme, industrialisme,

sistem negara bangsa, dan militerisme. Perkembangan teknologi

yang semakin pesat memungkinkan kemajuan pesat pula pada empat institusi di

atas sehingga relasi-relasi antar peristiwa dan kejadian semakin intensif.

Saat ini kita tidak dapat membendung arus informasi yang semakin kuat

setelah adanya teknologi, seperti internet. Misalnya: peristiwa G30S terkait

dengan perebutan pengaruh dalam perang dingin antara blok Barat dan Blok

Timur; demonstrasi aktifis PKS di KFC Surabaya berhubungan erat dengan film

“The Innocence of Muslim” yang dibuat di Amerika; atau naiknya harga minyak

di pelosok desa Kulon Progo terkait erat dengan ketegangan politik dan

militer di Selat Hormuz, Teluk Persia.

Kendati demikian, bukan berarti lokalitas sepenuhnya ditentukan secara

total dan menyeluruh oleh situasi global. Lokalitas juga memiliki dinamika

sendiri akibat dari basis material dan kebudayaan dimana proses persaingan

dan aspirasi kepentingan, pandangan hidup dan ide-ide antar aktor dan kelompok-

kelompok dalam masyarakat tersebut berlangsung. Dinamika antar aktor

ini sangat menentukan apakah lokalitas tunduk pada skenario global, mengabsorbsi,

menegosiasi atau justeru melawannya.

Situasi ini sebenarnya bisa diprediksi dan diramal meskipun tidak secara

tepat sempurna. Karena itu selalu ada jalan untuk mengantisipasi, membangun

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

strategi, dan menyusun agenda bersama.

C. MEMBACA KONDISI PMII

Dalam satu dekade terakhir kita menyadari bahwa organisasi pergerakan

kita telah berkembang sedemikian pesat baik secara kuantitatif maupun secara

kualitatif. Terbukti bahwa PMII sudah berada di hampir semua universitas

dan perguruan tinggi di Indonesia dengan kuantitas kader yang sangat bervariasi.

Di antara organisasi sejenis pun PMII menjadi organisasi dengan jumlah

cabang dan cakupun wilayah terbesar di Indonesia. Era reformasi telah membuka

peluang pengembangan PMII secara lebih massif. Apalagi dukungan kader

alumni yang berhasil melakukan mobilitas vertikal dan menempati jabatan-jabatan

politik di birokrasi pemerintah, lembaga-lembaga negara non-departemen

(KPU, Panwaslu, KPI, misalnya) maupun lembaga legislatif (jadi tidak hanya

di LSM saja) tidak bisa dipungkiri sangat membantu perkembangan ini. Namun

demikian, di luar perkembangan positif yang kita rasakan, kita juga mencatat

sejumlah hal yang kurang membesarkan hati.

Sebelum bergerak ke berbagai masalah internal PMII berikut disajikan

sejumlah data yang didapat selama Rakornas Bidang Kaderisasi tanggal 14-18

Februari 2012 bertempat di Jakarta.

Ruang lingkup rekrutmen: 1) mayoritas kader PMII memiliki keterkaitan

dengan Nahdlatul Ulama, seperti dalam bentuk latar belakang keluarga, masyarakat,

dan pendidikan; 2) sebanyak 95% menyatakan bahwa anggota/kader

PMII tidak berlatar belakang keluarga PMII; 3) secara umum, proses rekrutmen

anggota PMII di beberapa kampus tidak melalui proses pendekatan akademik

(ilmiah), tapi melalui proses pertemanan dan 56% responden menyatakan kader

yang bergabung di PMII tidak didasari oleh minat (keinginan dengan sadar)

untuk bergabung ke PMII; 4) kebanyakan (65%) responden menyatakan tidak

melakukan test identifikasi potensi diri dan test kecenderungan aktif di PMII

dalam proses rekruitmen anggota. Sebanyak 51% responden juga menyatakan

tidak pernah melakukan kegiatan pra Mapaba dalam proses rekruitmen, dan; 5)

faktor penghambat yang dominan dalam proses pengkaderan di kampus adalah

keterbatasan aspek financial, intervensi kampus, dan stigma buruk anggota/kader

PMII. Sedangkan keberadaan PMII sebagai organisasi minoritas dalam suatu

kampus, tidak dinilai sebagai hambatan.

Ruang lingkup ideologisasi: 1) Sekitar 80% responden menyatakan dalam

1 tahun melakukan Mapaba lebih dari 1 kali dan 78% menganggap materi

yang ada di Mapaba masih efektif sebagai sarana ideologisasi; 2) Sebanyak

49% responden menyatakan materi Mapaba tidak sesuai dengan karakteristik

kampus umum dan ada 17% menyatakan materi tersebut tidak sesuai dengan

karakteristik kampus agama, dan 73% responden menganggap metode yang

Strategi Pengembangan Kaderisasi

digunakan saat ini sudah membantu proses ideologisasi yang diharapkan; 3)

Sebanyak 88% responden menyatakan bahwa pemateri Mapaba saat ini sudah

memiliki kompetensi dalam menyampaikan materi; 4) Sebanyak 61% responden

tidak mengacu pada buku multi level strategi dalam pelaksanaan Mapaba,

dan ada 5% (2 cabang) yang menyatakan belum pernah mengenal buku multi

level strategi; 5) 78% responden menyatakan perlu ada materi tambahan dalam

menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) anggota/kader terhadap organisasi,

dan; 6) Secara umum, kegiatan follow up Mapaba yang paling banyak

dilakukan oleh PC dalam bentuk diskusi nonformal.

Ruang lingkup peran aktif dan daya juang: 1)Sebanyak 83% responden

tidak bisa melaksanakan PKD lebih dari 2 kali dalam 1 tahun. Sebanyak 56%

menyatakan terdapat pengurus komisariat yang belum lulus PKD. Padahal,

78% responden menilai PKD adalah proses penempaan utama untuk membangun

kompetensi kader dalam mengorganisasikan institusinya; 2) Ada sebanyak

44% responden menilai materi PKD tidak sesuai dengan karakteristik kampus

umum dan ada 20% menilai materi tersebut juga tidak sesuai dengan karakteristik

kampus agama; 3) Sebanyak 78% responden menyatakan bahwa pemateri

PKD saat ini sudah memiliki kompetensi dalam menyampaikan materi dan 73%

menganggap materi PKD sudah mampu menumbuhkan kesadaran berperan aktif

dan berdaya juang bagi kader PMII; 4) Sebanyak 44% responden menyatakan

pelaksanaan PKD tidak mengacu pada buku multilevel strategi, dan; 5)

Follow up yang dilakukan oleh cabang setelah PKD sebagian besar dilakukan

dalam bentuk diskusi nonformal dan informal.

Ruang lingkup supporting system dan leading sector: 1) Sebanyak 93%

responden menyatakan tidak bisa melakukan PKL lebih dari 1 kali dalam 1 tahun;

2) Sebagian besar (63%) responden meyakini, kader yang lulus PKL tidak

memiliki orientasi untuk menduduki the leading sectors, dan 66% materi dan

metode yang dilaksanakan dalam PKL tidak mendukung kader untuk survive

di ranah the leading sectors; 3) sebanyak 54% responden menyatakan pemateri

yang ada saat ini tidak memiliki kompetensi dalam menyampaikan materi PKL,

dan; 4) Mayoritas responden menghendaki, model PKL yang diharapkan dapat

mengarah pada survive kader pada ranah the leading sectors (spesialisasi profesi)

adalah dalam bentuk penugasan social researchdan pelatihan keprofesian.

Ruang lingkup assesment dan evaluasi: 1) Sebanyak 63% mengaku

melakukan penilaian terhadap daya serap peserta setelah menerima materi dalam

setiap jenjang pengkaderan atau pelatihan. Dan sebanyak 83% mengaku

melakukan penilaian terhadap setiap metode dan narasumber dalam pengkaderan

dan pelatihan; 2) sebanyak 56% responden juga mengaku melakukan penilaian

terhadap perkembangan akademik dan peran aktif kader dalam berorganisasi,

dan; 3) Sebanyak 41% responden menyatakan melakukan penilaian

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

dan evaluasi kinerja organisasi setiap 3 bulan sekali dan 31% menyatakan tidak

pernah melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja organisasinya.

Ruang lingkup relasi PMII dengan alumni: 1) Sebanyak 73% responden

menyatakan bahwa alumni membantu secara financial setiap pengkaderan

yang dilakukan. Sebanyak 45% juga menyatakan bahwa bantuan financial dari

alumni dalam setiap pengkaderan kurang dari 25% biaya yang dibutuhkan; 2)

Sebanyak 85% responden juga menyatakan bahwa alumni senantiasa memberikan

gagasan konstruktif dalam penguatan institusi dan pengembangan kualitas

kader; 3) Sebanyak 68% responden menyatakan keberadaan organisasi alumni

(IKA PMII) tidak mampu mendorong peningkatan peran alumni pengembangan

dan penguatan institusi PMII, dan; 4) Sebanyak 61% responden juga menyatakan,

bahwa alumni tidak melakukan peran distribusi kader potensial ke ranah

produktif.

Sesi analisa potensi diri dan tantangan secara kuantitatif tersusun dalam

empat ruang lingkup: potensi kader dan mandat sosial, proyeksi realitas dan

visualisasi tantangan, kapasitas yang dibutuhkan kader, dan pemetaan pilihan

kebutuhan kader. Sesi ini berlangsung pada tanggal 16 Februari 2012 bertempat

di Gedung Serbaguna 3 Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Secara garis besar, angket potensi diri dan tantangan dapat disimpulkan

sebagai berikut: Ruang lingkup potensi kader dan mandat sosial: 1) latar

belakang kampus kader sebanyak 41% kampus umum dan 59% berasal dari

kampus agama; 2) kampus agama negeri 65% dan sisanya berasal dari kampus

swasta; 3) kampus umum negeri 64% dan sisanya berasal dari kampus swasta;

4) 53% kader berasal dari jurusan tarbiyah atau pendidikan, syariah atau hukum

15%, FISIP, ekonomi, dan TIK masing-masing 6%, teknik, Mipa, filsafat atau

ushuludin, kesehatan, dan pertanian masing-masing 3%; 5) pekerjaan orang tua

yang berasal dari unsur petani dan nelayan sebanyak 50%, wiraswasta 24%,

buruh atau karyawan sebanyak 15 %, PNS sebanyak 9%, dan guru sebanyak

3%; 6) latar belakang pendidikan orang tua sebanyak 47% lulusan SD, 35%

sekolah menengah, 15% perguruan tinggi, dan 6% tidak tamat sekolah dasar; 7)

sumber pembiayaan kuliah dari orang tua sebanyak 65%, mandiri dan beasiswa

sebanyak 29%, dan hanya dari beasiswa sebanyak 6%; 8) latar belakang pendidikan

kader sebelum atau pra kuliah sebanyak 61% alumni madrasah aliyah,

27% alumni SMU, dan 12% alumni SMK; 9) fokus akademik yang diminati

sebanyak 74% menyatakan sesuai dengan disiplin akademik dan sisanya sebanyak

26% menyatakan tidak sesuai; 10) potensi ekonomi wilayah kader sebanyak

53% menyatakan berada di wilayah dengan potensi pertanian, perkebunan,

perikanan atau kelautan, dan peternakan, 15% di kawasan industrial, 12%

perkebunan dan perikanan, 9% di daerah perdagangan dan jasa, 9% di daerah

perkebunan dan pertambangan, dan pertambangan sebanyak 3%;

Strategi Pengembangan Kaderisasi

Ruang lingkup proyeksi realitas dan visualisasi tantangan: sebanyak 29%

menyatakan terbatasnya network (jaringan), kapasitas atau kompetensi kader

mencapai 27%, lingkungan sosial, budaya, dan politik sebesar 18%, keterbatasan

modal ekonomi 12%, terbatasnya lowongan pekerjaan 10%, dan aspek

birokrasi yang menghambat sebanyak 4%.

Ruang lingkup kapasitas yang dibutuhkan kader: sebanyak 44% menjawab

kapasitas yang dibutuhkan adalah ideologi, kepemimpinan, network, dan

kompetensi, menyatakan hanya kompetensi sebesar 21%, kompetensi 16%, network

16%, dan ideologi 3%.

Ruang lingkup pemetaan pilihan sektor kader: sebanyak 26% ingin menjadi

akademisi atau intelektual, 26% ingin menjadi entrepreneur atau industriawan,

18% ingin menjadi PNS atau berada di dalam lembaga negara, 15%

ingin menjadi profesional, 9% ingin berkiprah sebagai aktivis lembaga sosial

kemasyarakatan, dan 6% menjadi politisi.

Dari data kuantitatif dan kualitatif selama Rakornas Bidang Kaderisasi

setidaknya tersaji delapan masalah sebagai berikut:

1. Sumberdaya Anggota

Kaderisasi dijalankan setiap tahun dan menghasilkan anggota yang

melimpah. Tapi harus diakui, semua proses di dalamnya belum menjamin terciptanya

kader-kader yang mumpuni dibidangnya dan berkarakter sebagai leader

yang hendak berkecimpung dan berkontribusi pada sektor-sektor kehidupan

sosial, ekonomi, akademik dan politik.

Hampir di semua universitas dan perguruan tinggi di Indonesia, sudah

terdapat rayon atau komisariat PMII. Tetapi di sejumlah kampus memperlihatkan

bahwa organisasi PMII belum menjadi pilihan utama, bahkan di beberapa

kampus negeri atau swasta yang dinilai qualified PMII belum berkembang pesat.

Mengenai hal ini ada beberapa sebab yaitu :Pertama, PMII dianggap kurang

memberi nilai tambah bagi mahasiswa dan para anggotanya sehingga kurang

memiliki daya tarik secara kualitatif (prestasi). Kedua, aktivitas pemikiran dan

kegiatan-kegiatan PMII tidak nyambung dengan kebutuhan-kebutuhan yang

berkembang di lingkungan kampus yang selalu bersifat khas. Ketiga, PMII kurang

memiliki daya tarik psikologis dan simbolik kepada mahasiswa karena

kurang mampu mengelola organisasinya sebagai institusi mahasiswa bergengsi

dan mengemas citra kadernya sebagai agen perubahan sesuai dengan citra diri

kader PMII.

2. Kehidupan Intelektual

Ada sejumlah hal yang kurang menggembirakan dalam dunia intelektual

kita. Gairah intelektual tak sebergairah masa lalu. Sebenarnya ini sangat ironis,

karena banyak informasi dan bacaan yang tersedia di internet. Bahan-bahan

bacaan juga bisa diakses lewat perpustakaan. Memang semangat untuk meraih

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

prestasi kesarjanaan (akademis) sudah sangat maju dan tak perlu khawatir bahwa

semangat ini akan terus berkembang di kalangan warga pergerakan. Hanya

saja ada gejala baru yang khas modern, yakni menurunnya kegemaran membaca

ide-de besar dan bergulat dengan gagasan-gagasan besar. Sekarang ini iklim

mahasiswa cenderung pragmatis, mereka memilih terjun pada pengetahuan

yang sempit dan terspesifikasi.

Kendati demikian, PMII jangan meratapi penurunan membaca ide-ide besar

ini, karena memang ada konteks akademis yang berubah. Watak keilmuan

sudah berbeda dan semakin terspesialisasi. Tapi kita tidak boleh rela dengan

penurunan ini. Spesialisasi keilmuan warga pergerakan sangat penting karena

negara ini membutuhkan para ahli yang mendalami pengetahuan yang spesifik

dan kompeten dalam bidang-bidang yang khas. Karakter intelektual semacam

ini memang dibutuhkan agar negara maju mengejar ketertinggalan. Meskipun

begitu sebagai organisasi yang berupaya mencetak kader menjadi seorang leader,

pengetahuan yang spesifik ini tidaklah cukup. Seorang kader PMII harus

memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang tertentu sekaligus juga memiliki

visi leadership.

3. Reputasi Organisasi

Reputasi organisasi menyangkut wibawa institusi, pimpinan dan kader

pergerakan. Idealnya reputasi organisasi ini ditentukan oleh integritas, prestasi

akademik dan sepak terjang kadernya di medan pergerakan. Misalnya sejaumana

kader-kader pergerakan mencerminkan nilai-nilai dan pergerakan dan citra

diri kader di lingkungan akademik dan sosialnya, dan pada akhirnya peran

mereka dalam mengambil kepemimpinan untuk merespon isu-isu sosial dan

politik yang berkembang di sekitarnya. Memiliki kader-kader yang berprestasi

atau menempati jabatan-jabatan sosial-politik dan dilingkungan kampus jelas

akan meningkatkan reputasi PMII sebagai organisasi kader, begitu pula inisiatif-

inisitif untuk mendorong tampilnya PMII dalam pentas pergerakan.

Membangun reputasi sangat penting untuk menambah daya tarik organisasi

dihadapan calon-calon anggota, dan bagi anggota kader sendiri untuk

menambah kebanggaan dan kepercayaan dirinya. Masyarakat juga tidak akan

meragukan kiprah PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki integritas,

responsive dan mengemban tanggung jawab sosial. Bagaimanapun

reputasi PMII masih kalah dengan organisasi-organisasi lain yang lebih tua

meskipun peran yang dimainkan belakangan ini semakin meningkat.

4. Kesiapan Menempati Sektor-Sektor Strategis

Diantara kegusaran yang kita alami sekarang ini adalah minimnya kader-

kader PMII yang mempersiapkan diri untuk berkiprah di sektor-sektor penting

seperti finansial, pertambangan dan perminyakan. Umumnya dunia politik

masih merupakan wilayah pengabdian favorit kader pergerakan dalam menjal17

Strategi Pengembangan Kaderisasi

ani karirnya. Sebagian besar berkecimpung di dunia akademik di kampus-kampus,

meskipun kenyataannya kuantitasnya masih belum menggembirakan terutama

kiprahnya di kampus-kampus negeri maupun swasta bergengsi. Padahal

kenyataannya sektor-sektor yang tersebut di atas terbukti sangat menentukan

kehidupan perekonomian nasional. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia

ditopang sepenuhnya oleh pertambangan yang diekploitasi secara besar-besaran.

Ironisnya, sebagian besar sektor ini dikuasai oleh asing yang berkolaborasi

dengan elit-elit bisnis-politisi nasional yang memiliki kepentingan untuk ikut

menjarah kekayaan negara.

Kebanyakan kader-kader PMII enggan memasuki sektor-sektor ini, atau

memang tidak ada kader PMII yang mengambil spesialisasi dan kompetensi di

bidang-bidang tersebut. Bisa dikatakan bahwa sektor ini merupakan wilayah

asing, tak tersentuh dan terisolasi dari wacana dan social activism kader PMII.

Kendatipun kaderisasi sudah berekspansi ke kampus-kampus umum, fakultas-

fakultas favorit dalam bidang-bidang tersebut masih belum dijangkau.

5. Perangkat nilai yang konstruktif dan sistemik

Sebagaimana setiap organisasi, sistem nilai adalah ruh pergerakan, adapun

struktur dan perangkat organisasi merupakan tubuhnya. Tanpa sistem nilai

atau ideologimustahil organisasi tersebut bisa bergerak. Strukturdan perangkat

tersebut tak mungkin pula merealisasikan tujuan hidup dan keberadaannya.

Sistem nilai PMII ini terumuskan dalam suatu doktrin normatif bernama NDP

atau Nilai-Nilai Dasar Pergerakan, yang isinya merupakan sublimasi dari nilainilai

keaswajaan dan keindonesiaan. “Keaswajaan” sendiri bisa dikatakan satu

dimensi spiritualisme ideologis kaum pergerakan yang bersifat khas kaum ahlus-

sunnah wal-jamaah dimana segala aktivitas PMII pada dirinya sendiri adalah

suatu bentuk ibadah kepada Sang Penguasa Semesta Jagad Raya.

Dalam doktrin Aswaja, manusia adalah kholifah fil-ardh, pemimpin/penguasa

di dunia. Karena itu menjadi tugas besar setiap kader pergerakan untuk

memanggul tanggung jawab itu dalam rangka merealisasikan visi rahmatan

lil-alamin. Dan seorang pemimpin, atau kolektivitas kepemimpinan, adalah

pemimpin dunia yang pada akhirnya harus menghadapi realitas “dunia yang

apa adanya dengan seluruh seluk beluknya”. Dengan kata lain, seorang kholifah

(PMII sebagai “kholifah kolektif”) perlu dilengkapi satu perangkat metodologis

untuk memahami “dunia yang apa adanya dengan seluruh seluk beluknya” itu

untuk memandu gerak langkah kaum pergerakan untuk mencapai cita-citanya

abadinya. Perangkat itulah yang kita namakan: “paradigma gerakan”.

Masalah kita adalah kini dirasakan oleh para kader pergerakan akan pentingnya

suatu paradigm gerakan yang relevan dengan gerak jaman, dengan situasi

dunia yang sedang berubah. Masalah itu tercermin dari satu pertanyaan:

Apakah Paradigma Kritis Transformatif (PKT) masih relevan bagi PMII kini

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

dan yang akan datang?

Sebagian berpendapat bahwa argumen-argumen yang mendasari PKT

sudah rontok. Dengan demikian, PKT sudah tidak relevan sama sekali. Sayangnya,

dasar alasannya kurang diuraikan: kurang menjawab mengapa rontok,

bagian mana yang rontok; apakah rontoknya pada sebagian asumsi ataukah rontok

pada asumsi-asumsinya secara keseluruhan. Lalu pendapat ini menawarkan

suatu paradigma baru yang diberi nama “Paradigma Berbasis Realitas”. Terhadap

paradigma baru ini pun masih bisa diajukan satu pertanyaan: apakah paradigm

ini berbasis pada filsafat pragmatisme? Lalu apakah paradigm baru ini

koheren dengan seluruh sistem nilai yang selama ini dianut oleh PMII?

Selain Paradigma Berbasis Realitas, ditawarkan pula “Paradigma Menggiring

Arus” (PMA). Di dalam ilmu sosial atau ilmu politik dan hubungan internasional,

sebenarnya tidak dikenal jenis paradigma semacam ini. Nampaknya

gagasan ini dicetuskan dari hasil bacaan baru terhadap dinamika realitas dunia

belakangan ini dalam wawasan geopolitik dan teori sistem dunia. Namun harus

diakui perspektif PMA tetaplah bersifat “kritik struktural” sebagaimana asumsi

dasar yang digunakan dalam PKT Hanya saja yang membedakan keduanya

adalah pada “unit analisis”-nya. Jika unit analisis PKT adalah negara, maka

unit analisis PMA adalah sistem-dunia. Dan bila PKT masih kuat terpengaruh

oleh teori modernisasi, pada PMA kuat terpengaruh oleh varian dalam teori

globalisasi. Kendati begitu keduanya (baik PKT maupun PMA) disatukan oleh

perspektif “kritik struktural”. Dus, paradigmanya tetaplah paradigma kritik.

Walhasil, apakah PKT benar-benar habis sudah atau rontok seluruh daging

dan tulang-tulangnya? Ataukan ada sebagian asumsi PKT yang masih relevan

dan sebagian lainnya perlu direvisi? Lalu apa nama yang tepat untuk paradigma

ini? Apa relevansi dan koherensi upaya revisi tersebut dengan doktrin al-muhafadzatu

‘alal-qodimis-sholih wal-akhdzu bil-jadidil-ashlah? Banyak pertanyaan

yang bisa kita ajukan untuk memerkokoh sistem nilai dan ideologi kita.

6. Strategi dan taktik sebagai prasyarat gerak

Nampaknya harus diakui bahwa di kalangan kader pergerakan, ideologi,

strategi dan taktik gerakan PMII belum betul-betul dipahami. Sehingga seringkali

terjadi perdebatan dan diskusi tanpa ujung dengan membawa akibat-akibat

kesalahpahaman atau konflik berlarut-larut yang memecah belah diri sendiri.

Masalah kita adalah apa sebenarnya strategi dan bagaimana taktik gerakan

PMII? Apakah kita memiliki kedua-duanya, atau jangan-jangan kita hanya

berjalan natural saja? Kaburnya pembedaan yang jernih antara aspek ideologi,

strategi dan taktik ini seringkali membawa kesalahpahaman berikutnya. Misalnya

kita perlu menjernihkan masalah yang dipertanyakan kader-kader kita,

Strategi Pengembangan Kaderisasi

yakni: apakah “Menggiring Arus” dalam PMA (Paradigma Menggiring Arus)

sebenarnya adalah suatu strategi, dan taktiknya adalah anti/non-sistemik yang

ujudnya bisa kolaborasi, adaptasi, negosiasi dan ataukah perlawanan frontal?

Sebagaimana disinggung diatas taktik adalah penjabaran operasional

jangka pendek agar strategi dapat diterapkan. Maka suatu taktik tertentu kita

pilih, kita ambil dan kita jalankan atas dasar pertimbangan situasi aktual dan

kenyataan riil di lapangan. Dan oleh karena itu sudah sewajarnya bila suatu

taktik tertentu selalu harus berbasis realitas, kenyataan riil! Lalu kita pun bisa

bertanya: apakah yang kita sebut “Berbasis Realitas/Kenyataan” dalam PBA

(Paradigma Berbasis Realitas) sebenarnya adalah bahasa yang digunakan dengan

pengertian yang sama dengan taktik yang dipahami disini? Tentu hal ini

bukan semata masalah linguistik, bukan?

7. Membangun Akumulasi Kesadaran dan Pengetahuan Bersama

Kesenjangan pengetahuan dan keterbatasan wawasan membuat diskusi

untuk membicarakan masalah-masalah substansial seolah bertele-tele dan dianggap

buang-buang waktu atau terlalu teoritis. Seringkali anggapan ini diperburuk

oleh egoisme sektoral, perbedaan otoritas, senioritas dan gengsi diri yang

terlalu berlebihan. Pada akhirnya faktor-faktor ini telah menghalangi kesediaan

untuk bekerjasama, saling mendengarkan, saling menghormati dan menghargai.

Oleh karena itu tidak mengherankan bila kesepakatan-kesepakatan atau keputusan-

keputusan penting yang bersifat substansial tidak mudah dicapai atau diambil

tanpa masukan-masukan serta pertimbangan kritis, konstruktif dan solutif.

Padahal sesungguhnya tradisi semacam inilah yang memungkinkan proses-

proses akumulasi pengetahuan bersama dan memupuk kesadaran kolektif. Di

dalamnya mencakup sharing ide dan pemikiran, praktek berbagi pengalaman,

kegelisahan dan keprihatinan, serta berbagi ketahuan dan ketidaktahuan. Tradisi

ini hanya bisa dicapai jika satu sama lain di dalam “lingkaran kader-kader penting”

organisasi ini memiliki kesabaran untuk mendengarkan, saling menghargai

dan tepo seliro, saling memperkaya dan mengakui kekurangan, serta saling

mencari titik temu atas berbagai pendapat yang berbeda. Bagaimanapun setiap

perbedaan pendapat dalam diskusi pada akhirnya harus tunduk pada kesepakatan

bersama yang dicapai secara maksimal dan didasarkan atas pertimbangan-

pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab terhadap visi, amanat

dan strategi kolektif pergerakan.

8. Etika Komunitas Pergerakan

Terkait dengan poin di atas, kita jelas merasakan kurang tumbuhnya etika

pergerakan yang positif, konstruktif dan bersifat metodis. Yang dimaksudkan

adalah etika komunitas pergerakan dalam praktek hidup sehari-hari yang

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

merupakan pengejawantahan dari etika keaswajaan yang bersifat menyeluruh,

koheren dan sistematik. Ini tidak hanya terbatas pada sikap normative seperti

tawasuth, tawazun, dan i’tidal, tetapi juga mencakup habituasi nilai-nilai kesederhanaan,

kejujuran, keberanian, kepercayaan diri, saling kerjasama, kooperasi,

gotong royong, kesantunan publik, saling percaya, saling menghormati,

relasi junior-senior yang konstruktif, semangat kreativitas dan entreprenership,

optimistik, teguh pada prinsip, dan lain-lainnya yang perlu dikembangkan dalam

kehidupan sehari-hari warga pergerakan.

Etika semacam ini bukan hanya bersifat konstruktif bagi terbangun kohesi

sosial dan pemupukan modal sosial yang kuat. Tetapi juga menjadi spirit

yang bisa dipraktekkan secara metodis dalam hubungannya dengan kurikulum

tersembunyi (hidden curriculum) kaderisasi guna memperkuat daya resilency,

kedisiplinan, dan membentuk tradisi counter-culture (oposisi-budaya) terhadap

anarkisme politik dan kebudayaan yang kita hadapi.

D. STRATEGI-TAKTIK GERAKAN

Posisi paradigma dalam gerakan PMII sangatlah vital. Ini lantaran paradigma

memberikan keyakinan metodologis bagi setiap kader PMII dalam memahami

dan memaknai setiap peristiwa, atau kenyataan sosial. Pada puncaknya

dari hasil pemaknaan bersama itu lalu bisa dirumuskan model sebuah gerakan

kolektif, strategi, dan taktik perjuangan. Gerak tanpa paradigma bukanlah sebuah

gerakan dalam arti sebenarnya, melainkan sebuah kerumunan, gerak acak

tak beraturan.

Setiap pergerakan haruslah memiliki strategi perjuangan untuk mencapai

tujuan organisasi. Selain strategi juga diperlukan taktik. Strategi biasanya

berkaitan dengan “apa” yang seharusnya kita lakukan, yakni mengerjakan sesuatu

yang benar (doing the right things). Sementara taktik berkaitan dengan

“bagaimana” untuk mengerjakan sesuatu itu, yakni mengerjakan sesuatu dengan

benar (doing the things right). Dalam organisasi militer, strategi dianalogikan

sebagai seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang, sedangkan

taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran.

Adapun taktik merupakan penjabaran operasional jangka pendek dari

strategi agar strategi tersebut dapat diterapkan. Strategi sendiri merupakan alat/

program-program indikatif untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Ia bersifat

menyatu (unified) yakni menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi;

menyeluruh (comprehensive) dalam arti mencakup seluruh aspek dalam organisasi;

dan integral (integrated) yakni seluruh strategi akan cocok/sesuai untuk

seluruh tingkatan (organisasi, kegiatan dan fungsinya).Biasanya strategi dibuka

untuk publik, sementara taktik cenderung dirahasiakan.

Penggunaan paradigma PKT, sementara dalam proses revitalisasinya, ti21

Strategi Pengembangan Kaderisasi

dak hanya sekedar menekankan kekuatan kritik pada wilayah nalar tetapi juga

transformasi melalui gerakan. Nalar dan gerakan PMII tidak seharusnya hanya

melihat negara semata-mata sebagai arena bagi para “setan” berkuasa tetapi

juga dapat menjadi “malaikat” kebaikan bagi warganya. Negara merupakan

arena kontestasi warga negara yang memiliki afiliasi nilai atau ideologi untuk

berkuasa. Sesat pikir bahwa PMII selamanya vis a vis dengan negara hanya

membuat PMII menjadi phobia dengan kekuasaan dan output-nya hanya berada

di LSM atau Ormas.

Strategi gerakan PMII bertumpu pada kekuatan untuk mengantisipasi perubahan

di masa mendatang di tiga front sekaligus: global front, local front, dan

internal-movement front. Berdasarkan berbagai bacaan dan input maka terdapat

dua strategi gerakan PMII: menjadi avant-garde gerakan dan penguasaan the

leading sectors.

1. Menjadi Avant-garde Gerakan

Mungkin, sudah tidak ada yang menyangsikan bahwa PMII merupakan

gerakan extra- universiter yang kerap terlibat dalam memperjuangkan perubahan

di tingkat nasional dan daerah. Lewat doktrin liberation theology berupa

keberpihakan terhadap kaum mustadh’afin serta paradigma kritis transformatif

kader-kader PMII begitu terampil memainkan perannya sebagai aktor gerakan

sosial. Radikalisasi nilai di dalam PMII ditujukan untuk membangun resistensi

atas ketidakadilan.

Supaya gerakan tidak sekedar menjadi “asal gerak” maka PMII menggunakan

multi-level strategy sebagai strategi gerakan PMII.

Multi-level strategi merupakan langkah mengatasi kuatnya penetrasi

struktur global atas penetrasi struktur lokal1. Dalam bacaan PMII, perubahan

tidak hanya ditentukan dari struktur lokal tetapi juga di pengaruhi oleh struktur

global. Oleh karena itu, gerakan PMII berupaya melakukan perebutan (warring

position) di tiga front: global front, local front, dan internal-movement front.

Perebutan tiga front tersebut memerlukan central planner untuk mengatur ritme

di multi centers.

Secara praktis, gerakan di tiga front memerlukan kelenturan atau fleksibilitas.

Misalnya, struktur global diperlukan untuk menghapus local struktur constraint

yang membahayakan gerakan atau merugikan masyarakat di tataran lokal.

Sementara struktur lokal diperlukan untuk menghambat gerak maju struktur

global tersebut. Dalam tesis Andre Gunder Frank dan Marta Fuentes kita bisa

menghambat penetrasi struktur global dengan melepas kopling (delinking)

melalui tiga mekanisme: pasar, hukum, dan parlemen. Penggunaan mekanisme

pasar adalah dengan upaya memboikot produk atau upaya secara luas melaui

1 Multi-level strategysecara legal digunakanoleh PMII berdasarkankeputusanMuspimnas 2004

Nomor 09.MUSPIMNAS 2004.PMII.03.2004.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

kampanye berupa iklan atau tekanan opini di surat kabar. Adapun melalui mekanisme

hukum adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan

mekanisme parlemen digunakan untuk memberikan tekanan melalui pemotongan

anggaran, kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan pembuatan regulasi.

Skema gerakan di tiga front ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Local Front

 Pasar

 Hukum

 Parlemen

Local Structure

Internal-movement

Front

Global Structure

Transnational

Corporation

Global Front

 Pasar

 Hukum

 Parlemen

GeopolitikLokal GeopolitikGlobal

Gambar 1.1

Contoh penggunaan skema di atas dengan menggunakan isu kerusakan

hutan yang melibatkan perusahaan transnasional adalah sebagai berikut. PMII

bersama dengan kelompok masyarakat tercerahkan lainnya melakukan advokasi

secara langsung dengan melobi parlemen untuk menghentikan laju kerusakan

hutan. Hasil lobinya bisa berupa regulasi yang memaksa penghentian eksploitasi

hutan. Cara berikutnya adalah dengan melakukan judicial review atas regulasi

yang merugikan melalui Mahkamah Konstitusi atau membawa bukti-bukti

kerusakan lingkungan ke meja pengadilan agar terjadi penghentian dan terjadi

ganti rugi. Jika kedua cara ini tidak mempan maka melakukan kampanye boikot

produk dari perusahaan tersebut yang dipasarkan di Indonesia. Ketiga cara

ini bisa dilakukan di tingkat nasional maupun daerah melalui tiap tahap atau

ketiga tahap sekaligus. Apabila ketiga mekanisme tersebut kandas di tingkat lokal

maka PMII harus melakukan pertempuran di global front misalnya dengan

membangun jejaring kelompok gerakan sosial lainnya untuk melakukan hal serupa

di negara di mana perusahaan transnasional tersebut berpusat. Kelompok

Strategi Pengembangan Kaderisasi

gerakan sosial yang menjadi rekan seperjuangan PMII dapat melakukan kampanye

boikot produk hasil hutan Indonesia, meminta anggota parlemen untuk menekan

pemerintah dan pemilik perusahaan, dan melakukan upaya hukum sesuai

dengan aturan yang berlaku di negaranya. Pelibatan organisasi gerakan sosial

global lainnya di global front sangat dimungkinkan untuk menghadapi ganjalan

dari domestic comprador classes. Mekanisme inilah yang disebut delinking.

Di luar contoh di atas masih terdapat banyak lagi contoh lainnya, misalnya

terkait advokasi Blok Migas yang akan habis masa kontraknya dan advokasi

terhadap UU yang diinisiasi atau disponsori oleh lembaga-lembaga asing sebagaimana

tabel di bawah ini:

Tabel Blok Migas yang Habis Masa Kontrak 2013-2021

No Tahun Nama Blok Kontraktor Lokasi

1 2013 Blok Siak PT Chevron Pacific Riau

2 2015 Blok Gerbang JOB Pertamina Sumatera Selatan

3 2017 Blok offshore

Mahakam

Total E & P Indonesia Kalimantan Timur

4 2017 Blok ONWJ PT Pertamina HE Laut Jawa

5 2017 Blok Attaka Inpex Corp Kalimantan Timur

6 2017 Blok Lematang PT Medco E & P

Indonesia

Sumatera Selatan

7 2018 Blok Tuban JOB Pertamina - Petrochina

Jawa Timur

8 2018 Blok Ogan Komering

Ilir

JOB Pertamina - Talisman

Sumatera Selatan

9 2018 Blok NSO B Exxon Mobil Sumatera Utara

10 2018 Southeast Sumatera

CNOOC Sumatera Selatan

11 2018 Blok Tengah Total EP Kalimantan Timur

12 2018 NSO-NSO

Extent

Exxon Mobil Sumatera Utara

13 2018 Blok Sunga-sunga

Vico Kalimantan Timur

14 2018 Blok W Pasir

dan attaka

Chevron Indnesia

Company

Kalimantan Timur

15 15 Blok Bula Kalrez Petroleum Maluku

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

16 2019 Seram-Non Bula Block Citic Pulau Seram

17 2019 Blok Pendapa

dan Raja

JOB Pertamina -

Golden Spike

Sumatera Selatan

18 2019 Blok Jambi B JOB Pertamina-HESS Sumatera Selatan

19 2020 Blok South

Jambi B

Conoco Philips Jambi

20 2020 Blok Selat Malaka

Kondur Petroleum Riau

21 2020 Blok Brantas Lapindo Jawa Timur

22 2020 Blok Salawati JOB Pertamina - Petrochina

Papua

23 2020 Blok Kepala

Burung A

Petrochina International

Bermuda Papua

24 2020 Blok Sengkang Enenrgy Equity Sulawesi Selatan

25 2020 Blok Makassar

Strait

Chevron Indonesia

Companya

Sulawesi Selatan

26 2021 Blok Bentu Sagat Kalila Riau

27 2021 Blok Rokan Chevron Pasivic

Indonesia

Riau

28 2021 Blok Muriah Petronas Jawa Tengah

29 2021 Blok Selat Panjang

Pertoselat Riau

Tabel 1.1

Tabel Contoh Beberapa Undang-undang yang Diinisiasi atau Disponsori

oleh Lembaga-Lembaga Asing

No Undang-Undang Keterangan

1 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan-

Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2 UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

3 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

4 UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

5 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

6 UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

7 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang HakCipta

Strategi Pengembangan Kaderisasi

8 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Hak Advokat

9 UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas RUU TentangPertambangan

Mineral dan Batubara

10 UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

11 UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuanganantara

Pemerintah Pusat dan Daerah

12 UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

13 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

14 UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang No.6

15 UU No. 17 Tahun 2000 UU No. 17 Tahun 2000 TentangPerubahanKetigaatasUndang-

Undang No.7

Th.1983 Tentang Pajak Penghasilan

16 U No. 24 Tahun 2000 UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian

Internasional

17 UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program PembangunanNasional

(PROPENAS) Tahun 2000-2004

18 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

19 UU No. 20 Tahun 2002 UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan

20 UU No. 32 Tahun 2002 UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

21 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara

22 UU No. 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi

23 UU No. 3 Tahun 2004 PerubahanAtas UU No. 23 Tahun 1999

Tentang Bank Indonesia

24 UU No. 7 Tahun 2004 TentangSumberDaya Air

25 UU No. 19 Tahun 2004 TentangPenetapanPeraturanPemerintah-

PenggantiUndang-Undang No. 1 Tahun

2004 TentangPerubahanatas UU No. 41

Tahun 1999 TentangKehutananmenjadi-

Undang-Undang

Tabel 1.2

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

Penggunaan skema di atas, baik di global front dan local front, harus sangat

hati-hati karena perlu kedalaman analisis sehingga dapat menentukan siapa

pihak yang bisa dijadikan sebagai potential allies (sekutu potensial), contender

(lawan), dan challenger (penantang). Sangat mungkin posisinya bisa saling

bergeser dalam menghadapi isu-isu tertentu.

Perebutan atau pertarungan di global front dan local front sangat dipengaruhi

oleh internal-movement front karena front inilah yang menyediakan

mekanisme kaderisasi dan kontinuitas gerakan. Internal-movement front harus

memastikan semua gerakan terencana dan terukur dengan menjadikan bacaan

geopolitik lokal, geopolitik global, dan sejarah sebagai pijakan. Dengan

demikian, pilihan pada isu harus dilakukan dengan tingkat kecermatan yang

tinggi dengan tetap memprioritaskan common will (UUD 45 dan Pancasila)

dan national interest (cita-cita kemerdekaan). Mengadopsi semua langkah di

atas akan menjadi PMII sebagai avant-garde gerakan mahasiswa di Indonesia.

Semua perencanaan gerakan dan proses kaderisasi harus totally secured

2. Penguasaan The Leading Sectors

Sejauh ini, proses pelembagaan sistem demokrasi di Indonesia terus berlangsung

dan dianggap oleh sebagian kelangan berada on the track menuju fase

konsolidasi demokrasi atau sedang menuju kekhasan demokrasi ala Indonesia.

Dari luar, proses transform the system dilakukan dan dikawal oleh berbagai

elemen masyarakat sipil, pers, dan juga organisasi gerakan mahasiswa. Dari

dalam, pilar-pilar demokrasi terus mengalami koreksi mendasar dan meskipun

lambat terus mengalami perbaikan.

Dalam situasi demikian, political opportunity untuk berada di dalam

pusaran kekuasaan menjadi sangat terbuka bagi siapapun dengan latar belakang

apapun. Kekuasaan menjadi sulit dimonopoli oleh salah satu unsur, seperti: militer,

intelektual-aktivis, teknokrat, pengusaha atau industriawan, kalangan profesional,

dan lain-lain sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu.

Strategi Pengembangan Kaderisasi

Medan

Gerak

Siapa

Kita

SiapaMu

suh

Negara:

produksireg

ulasidankebi

jakan

Industri:P

roduksiek

onomi

Akademik:Pr

oduksi

,reproduksi,

transformasipen

getahuan&tekno

logi

Research &

development

Teknologisesuai

kebutuhan,

aksesrakyatatass

umberdayaalam

Proteksisosiald

ankeberpihakanregulasiunt

ukrakyat

BERDIKARI

Semangat dan kreativitas internal saat berinteraksi dengan kepentingan neo-liberal.

Mengkritisi sambil menawarkan solusi dalam dunia baru.

Politik

Ekonomi

Pengetahuan&B

udaya

Kapasitasygdibutuhkan:

*Kompetensi

*Kepemimpinan

*Landasanideologiparadig

matik

Unit analisis:

Negara dansistemdunia

T erdapat berbagai tantangan dan pelajaran dalam relasi kenegaraan dan

kebangsaan yang berpotensi menghambat atau memperkaya proses pematangan

demokrasi yang berpijak terhadap kebaikan bersama, yakni: fundamentalisme

agama yang berwujud pada terorisme dan tindakan intoleran, benturan

identitas, tindakan separatis, konflik masyarakat dan korporasi di daerah pertambangan

dan kawasan industrial, konflik agraria, kemiskinan, korupsi, dan

liberalisasi pasar secara berlebihan. Adapun tantangan dari luar yang dampaknya

berpengaruh adalah resesi ekonomi global, perang memperebutkan sumber

daya alam dan batas-batas teritorial, dan kegagalan sistem demokrasi politik

dan liberalisasi pasar.

Bagi PMII, perubahan politik, ekonomi, dan sosial harus bisa direspon

dengan menyiapkan resources yang bisa ditempatkan di berbagai sektor terutama

yang berkategori sebagai the leading sectors (pemerintahan, industri,

dan akademik) dalam perspektif sosiologi inovasi agar internalisasi nilai dapat

terjadi.Internalisasi nilai perlu dilakukan mengingat PMII sebagai organisasi

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

kader yang memiliki karakteristik nilai ke-Islam-an ahlussunah wal jama’ah

dan ke-Indonesia-an yang bertujuan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia

sebagaimana yang tercantum di dalam tujuan organisasinya. Tentu saja

hal tersebut akan sulit diwujudkan jika ruang yang banyak dimasuki oleh kader-

kader PMII cenderung monolitik akibat resources yang homogen

Penguasaan leading sectors mengandaikan bahwa perubahan dapat

dilakukan dari dalam (endogenous). Perubahan bukan hanya berasal dari luar

exogenous melalui intervensi, rekayasa, atau tekanan dari kelompok penekan

(pressure group) lokal maupun global, TNC, atau negara lain. Tekanan yang

dilakukan oleh PMII dalam berbagai bentuk protes sosial (social protest) pada

gilirannya hanya akan sangat efektif jika aktor di dalam kekuasaan memiliki

agenda yang sama, visi, misi, dan nilai-nilai yang ada di PMII. Proses ini mengandaikan

bahwa internalisasi nilai-nilai PMII dilakukan oleh agen atau aktor,

dalam hal ini kader-kader PMII, ke seluruh sektor strategis.

Ketiga sektor yang harus dikuasai oleh kader-kader PMII post-struktur

yakni: negara, industri, dan akademik. Ketiganya hanya dapat dikuasai jika

proses kaderisasi sebagai kawah candradimuka kader PMII dapat terjadi dengan

baik. Proses kaderisasi bukan lagi hanya dimaknasi sebagai proses internalisasi

values melainkan juga peningkatan kapasitas atas kompetensi yang dibutuhkan

di masa mendatang dan penempaan kualitas leadership.

Hingga saat ini akselerasi kader-kader PMII di sektor-sektor strategis,

lebih dari 50 tahun kelahirannya, belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hal ini tercermin dari sebaran alumninya.

Tabel Kelemahan dan Kekuatan di Sektor Strategis

SektorStrategis Kelemahan Kekuatan

Pemerintahkarir Kementerianstrategis Kementerian non-strategis

Pemerintah non-karir Partaibesar Partaikecil

Industri Menengah-besar kecil

Akademik Kampus agama KampusUmum

Strategi Pengembangan Kaderisasi

SektorLain

LSM/NGO Pertambangan, pertanian Keagamaan, HAM

Perikanan, perkotaan perempuan, demokrasi

Profesi scientist, advokat, dokter pekerjakerahbiru,

pendidik

Lembaganegara non-departemen ekonomi, hokum, keuangan sosial, politik

Tabel di atas menjelaskan bahwa penguasaan kader PMII di ranah sektor

strategis sangat kecil. Pemerintah karir yang dimaksud di sini adalah ranah birokrasi

yang mencapai level eselon I. Sangat sulit menenemukan kader PMII

yang mencapai eselon I kecuali di Kemenag. Baru muncul belakangan ada juga

di Kemenkumham serta Kemendikbud dengan jumlah yang sangat kecil. Sementara

di kementerian lain yang dianggap strategis atau berimplikasi terhadap

hajat hidup orang banyak seperti di kementerian keuangan, perdagangan, perindustrian,

pertanian, dan ESDM, tidak terdapat satu pun kader PMII yang mencapai

posisi eselon I. Bahkan, memang nyaris tidak ada sama sekali yang berkarir

di dalamnya. Di ranah pemerintahan non-karir adalah kekuasaan di pemerintahan

yang didapat dari mekanisme pemilu. Partai politik yang dimasuki oleh

banyak kader PMII umumnya hanya menempati posisi menengah-bawah dalam

tiap kali penyelenggaraan pemilu legislatif digelar. Posisi menengah-bawah

membuatnya menjadi sulit dalam melakukan fungsi controling, legislasi, dan

budgeting. Khusus penguasaan ranah eksekutif implikasinya adalah sukarnya

mendudukkan kader-kader PMII dalam pemilukada bahkan atau pilpres.

Di sektor industri pun demikian. Nyaris tidak ada kader-kader PMII yang

menjadi pemain besar padahal konsumen terbesar di Indonesia adalah nahdliyin.

Umumnya mereka baru berada di sektor usaha menengah-bawah. Padahal,

potensi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia sangat besar di masa mendatang.

Adapun di sektor akademik terlihat dari minimnya jumlah alumni yang

menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN). Dari 80-an PTN hanya dua orang

2 Pada saat terjadinya krisis ekonomi global 2008-2009, ekonomi Indonesia berhasil bertahan bahkan menduduki

peringkat atas dunia dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.5 persen. Potensi ekonomi Indonesia

terlihat dari data-data sebagai berikut. Jumlah penduduk hampir 250 Juta Jiwa (3.41%)yang merupakan negara

dengan penduduk terbesar ke 4 di dunia atau sekitar 6% dari total penduduk Asia dan 42% dari keseluruhan

penduduk di ASEAN. Indonesia memiliki kekuatan tenaga kerja sebesar 116.5 juta jiwa, tahun 2010, yang tersasar

di bidang pertanian (38.3%), industri (12.8%) dan jasa (48.9%). Selain itu, rata-rata usia penduduk 28 tahun.

Dari populasi keseluruhan, 70% diantaranya berusia kurang dari 40 tahun.

Dilihat dari sisi pergerakan global, Indonesia adalah negara dengan pelabuhan tersibuk ke-12 di

dunia dan merupakan peringkat ke-4 di ASEAN. International Air Transport Association (IATA) memperkirakan

laju pertumbuhan penerbangan Indonesia, selama periode 2010-2014,dari penerbangan domestik bisa mencapai

10%/tahun sehingga pada 2014, jumlah penumpang domestik sebesar 38,9 juta orang (terbesar kesembilan

di dunia), internasional 9,3%/tahun atau menduduki peringkat keenam di dunia sehingga pada 2014 jumlah

penumpang internasional sekitar 22,7 juta orang. Kontribusi Indonesia dan negara di Asia-Pasifik mencapai

30%bagi lalu lintas penerbangan dunia pada 2014. Pada 2014, Amerika Utara hanya menyumbang 23%.

Tahun 2011 GDP Indonesia sebesar $823 billion. Meningkat cukup drastis hanya dalam waktu 2 tahun di mana

pada tahun 2009 hanya sebesar $539 billion. Pertumbuhan ekonomi (annual growth) terus meningkat. Pada

tahun 2009 (4.5%), 2010 (6.1%), dan 2011 (6.2%). Demikian juga dengan income per capita pada tahun 2010

sebesar $ 4,394. Di luar sumber daya manusia, potensi sumber daya alam Indonesia masih sangat besar.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

yang berasal dari alumni PMII. Kebanyakan alumni PMII menjadi akademisi di

kampus agama negeri maupun swasta. Inipun masih belum maksimal mengingat

kampus agama negeri banyak dikuasai oleh bukan kader PMII.

Oleh karena inti strategi ini terletak pada upaya menyiapkan kader PMII

untuk dapat memiliki kapasitas spesialis dari berbagai disiplin akademik guna

berkompetisi di semua sektor strategis maka upaya yang harus dilakukan adalah

dengan memperbaiki kualitas kader yang berasal dari berbagai disiplin akademik.

Untuk menjalankan kedua strategi di atas maka taktik gerakan dan kaderisasi

PMII adalah melakukan penguatan kaderisasi kampus umum, penguasaan

organisasi intra-universitas, dan membangun global-network.

3. Penguatan kampus umum

Sejak lama PMII berupaya untuk membangun kekuatan di kampus umum.

Berbagai rekayasa dilakukan meskipun sejauh ini masih menghadapi tantangan

yang kuat. Perekayasaan ini secara kasat mata terlihat dari background 15

Ketua Umum PB PMII di mana sembilan di antaranya berasal dari kampus

umum, antara lain: Mahbub Djunaidi (UI), Ahmad Bagja (IKIP Jakarta/UNJ),

Muhyidin Arubusman (Unija), M. Aqbal Assegaf (IPB), Ali Masykur Musa

(Unej), Muhaimin Iskandar (UGM), Nusron Wahid (UI), A. Malik Haramain

(Unmer), dan M. Rodli Kaelani (Unsrat). Selain upaya untuk memotivasi dan

memperkuat kaderisasi PMII di kampus umum, perekayasaan tersebut bertujuan

untuk mengakselerasi kader PMII di level kepemimpinan nasional karena

dianggap memiliki modal sosial lebih.

Di tingkat lokal, perekayasaan ini belum bisa berjalan secara sempurna.

Terdapat beberapa kendala di antaranya: 1) kampus umum belum dilihat sebagai

arena rekrutmen yang perlu mendapat prioritas dari pengurus cabang; 2) kesulitan

mempertahankan kader yang terekrut karena gagal mengadaptasi model

kaderisasi yang tepat; 3) pendekatan melalui materi-materi kaderisasi formal

PMII diasumsikan sarat dengan pendalaman pengetahuan keislaman bagi mereka

yang sudah terkategori di atas pemula, dan; 4) dalam kontestasi perebutan

struktur di lingkup cabang kerap kali terkalahkan karena posisinya minoritas.

Akibatnya, terjadi kefrustasian berupa hilangnya motivasi berorganisasi karena

akses masuk ke dalam struktur menjadi macet.

Penguatan kampus umum harus dilihat sebagai sarana mereproduksi kader

yang memiliki berbagai macam disiplin pengetahuan akademik. Untuk dapat

mendudukkan kader di leading sectors maka mau tidak mau penguatan kampus

umum menjadi prasyarat mutlak. Penguatan kampus umum bukan berarti

menafikkan resources kader PMII yang berasal dari kampus agama tetapi harus

dilihat semata-mata sebagai upaya memperkaya resources mengingat banyak

kampus agama kini juga memiliki fakultas dan jurusan umum seperti di berb31

Strategi Pengembangan Kaderisasi

agai Universitas Islam Negeri. Keduanya harus sinergis.

Pemerintah Karir/Non-Karir

Akademik Industri

Gambar 1.3

Sebelum melakukan penguatan kaderisasi di kampus umum ada baiknya

melihat perbedaan karakteristik mahasiswa antara kampus agama dan umum

sebagaimana yang terlihat di dalam gambar di bawah ini.

Tipologi mahasiswa

Kampus Agama Kampus Umum

Kohesi sosial solidaritas tinggi solidaritas rendah-menengah

Strata sosial menengah-bawah menengah-atas

Latar pendidikan MA/SMU Islam SMU/SMK

Lingkungan sosial rural urban

Orientasi pengetahuan non-eksakta non-eksakta dan eksakta

Berdasarkan tipologi mahasiswa di atas maka berikutnya kita dapat

melakukan upaya rekrutmen dengan skema segmentasi-targeting-positioning.

Segmentation Targeting Positioning

Taktik Rekrutmen

Gambar 1.4

Segmentasi merupakan arena pembagian mahasiswa di dalam kampus

yang heterogen ke dalam satuan-satuan yang bersifat homogen dilihat dari asHasil-

Hasil Muspimnas PMII 2012

pek geografis, demografis, dan psikografi. Setelah segmentasi membagi mahasiswa

ke dalam identifikasi tertentu maka langkah berikutnya adalah melakukan

targeting. Targeting merupakan merupakan usaha untuk mencapai tujuan

yang diinginkan dalam sebuah proses kampanye pengenalan PMII berdasarkan

masing-masing segmen. Untuk melakukan upaya ini perlu memperhatikan

empat langkah sebagai berikut: 1) memperhitungkan segala sumber daya yang

dimiliki dan dibutuhkan; 2) menganalisa kekuatan sumber daya kompetitor

lain, dalam hal ini berupa organisasi eksta-universitas lainnya; 3) melakukan

komparasi kekuatan dengan organisasi ekstra-universitas lainnya; 4) mengambil

keputusan bentuk dan media pengenalan yang akan digunakan untuk membangun

pencitraan atau image.

Hasilnya adalah positioning yang membedakan PMII dengan kompetitor

lainnya. Positioning merupakan suatu proses menempatkan PMII ke dalam

pikiran mahasiswa sesuai dengan keinginan pengurus PMII. Untuk bisa menentukan

positioning maka perlu menentukan karakteristik berupa added value

yang dimiliki oleh PMII.

Skema di atas jika diturunkan sebagai berikut:

Segmentasi Targeting Positioning

Geografi Perkotaan Hobi , performance berbakat di luar bidang akademik

peduli life style Rapih, fashionable, tidak urakan

Pedesaan Ketekunan belajar Cerdas

Intens dalam berkawan Solidaritas tinggi, kolektivitas

Demografi Etnik Asaldaerah Menghargaiikatankomunaldan

budaya

Agama NU, non-afiliasi Islam moderat, menghargaipluralitas

Rituskeagamaan: tahlil, ziarah, dll.

Psikografi Strata sosial Menengah Kritis, agenperubahan

Karakter Berorientasiprestasi Prestasiakademik, prestasikompetisi

didalamdanluarkampus

Berdasarkan kolom di atas maka brand awareness dalam positioning PMII

di kampus umum adalah: berbakat di luar bidang akademik, rapih atau fashionable,

cerdas, solidaritas tinggi atau punya semangat kolektivitas, menghargai

ikatan komunal berdasarkan asal daerah atau etnik, berhaluan Islam-moderat

dan menghargai pluralitas, menjalankan ritus keagamaan tertentu seperti tahlil

atau ziarah, kritis, serta memiliki prestasi akademik di dalam dan luar kampus.

Saat ini positioning PMII baru terbatas pada pemahaman Islam-moderat dan

Strategi Pengembangan Kaderisasi

kekhasan dalam berbagai ritus ibadahnya.

Untuk mencapai positioning maka dalam targeting perlu mendapatkan

medium yang tepat berdasarkan pemetaan segmentasi yang sudah didapatkan.

Targeting Media

Hobi, performance UKM, klub hobby

Ketekunan belajar Kelompok studi, perpustakaan

Asal daerah organisasi kedaerahan,

asrama mahasiswa, tempat kost

NU, non afiliasi masjid kampus

Menengah kelompok studi, kantin kampus

Berorientasi prestasi kelompok studi, UKM,

Penggunaan besaran targeting ditentukan oleh kapasitas resources yang

dimiliki. Peningkatan jumlah targeting bisa dilakukan seiring dengan terjadinya

proses penambahan resources. Cara yang paling sederhana jika kekuatan sangat

minimal yakni: 1) mencari alumni pesantren atau orang tua yang memiliki afiliasi

keagamaan dengan NU. Cara ini bisa dilakukan melalui pendekatan kultural

lewat jaringan alumni pesantren dan penilaian terhadap ritus keagamaan di masjid

kampus. Khusus untuk mahasiswi bisa diidentifikasi dari jilbab yang dikenakannya;

2) jaringan pertemanan dalam satu sekolah umum; 3) mendorong

produktivitas karya akademik kader-kader PMII yang sudah ada sehingga terlihat

seperti achievement. Dorongan achievement ini diperlukan mengingat kebanyakan

mahasiswa kampus umum berorientasi pada hasil. Kader PMII yang

berprestasi akan menjadi magnet bagi teman seangkatan maupun junior-juniornya

yang belum terekrut. Hal ini perlu dilakukan untuk mematahkan stigma

bahwa aktif berorganisasi secara otomatis akan menghambat prestasi akademik.

Di luar tahapan-tahapan di atas, ada baiknya melakukan upaya pra-rekrutmen.

Pra-rekrutmen adalah proses pengenalan PMII di SMU atau MA favorit

yang dapat dilakukan oleh pengurus cabang. Sekolah favorit biasanya menjadi

pemasok mahasiswa di perguruan tinggi umum negeri. Terdapat dua cara yang

dapat dilakukan. Pertama, dengan mengadakan program bimbingan belajar lulus

UAN dan atau SPMB. Kedua, melibatkan perwakilan OSIS dalam kegiatan-

kegiatan yang di selenggarakan oleh PMII misalnya dalam kegiatan diskusi

publik. Biasanya, Mereka yang tergabung di dalam OSIS adalah siswa-siswi

berprestasi dan mempunyai gairah berorganisasi yang tinggi.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

Setelah melakukan berbagai langkah di atas maka fase yang tidak kalah

pelik adalah mempertahankan positioning. Mereka yang telah terekrut harus

mendapat pembinaan yang terencana dan terukur sehingga positioning yang

diharapkan dapat terbentuk dan bertahan. Program kegiatan hendaknya hanyak

diprioritaskan pada dua hal besar: internalisasi nilai dan dorongan meraih

prestasi.

Adapun taktik pengembangannya adalah dengan mendorong berdiasporanya

kader-kader PMII di berbagai klub studi/hobby, UKM, dan BEM sebagai

sarana melakukan rekrutmen, mengakumulai pengetahuan akademik, menambah

jejaring profesional dan alumni almamater, serta mewarnai (menginternalisasi)

institusi dengan values PMII.

4. Penguasaan organisasi intra-universitas

Di hampir seluruh kampus, organisasi intra-universitas merupakan arena

kontestasi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi gerakan baik dalam

sekup lokal kampus maupun ekstra-universitas. Di luar kedua kelompok tadi

biasanya terdapat berbagai kelompok berbasis hobby, etnik, maupun atas dasar

disiplin akademik di jurusan atau fakultas.

Organisasi intra-universitas perlu dikuasai karena memiliki tiga aspek

yang dapat membantu pengembangan PMII. Pertama, dari aspek finansial, organisasi

ini mendapatkan biaya dari pihak kampus dalam menjalankan kegiatan-

kegiatannya secara periodik. Kedua, dari aspek infrastruktur, organisasi ini

memiliki sekretariat beserta perlengkapan kantor di dalam kampus. Ketiga, dari

aspek legalitas, umumnya organisasi ini yang hanya boleh menjalankan berbagai

kegiatan mahasiswa non-akademik di dalam kampus.

Penguasaan organisasi intra-universitas sangat bergantung dengan kekuatan

PMII atau, dalam kasus tertentu, kekuatan personal kader PMII. Mengkalkulasi

kekuatan menjadi penting untuk dapat menentukan organisasi intra-universitas

yang diproyeksikan untuk direbut yang dalam wujudnya berbentuk UKM,

Himaju, BEM Fakultas, BEM Universitas, dan DPM. Bila berhasil dikuasai

maka pendanaan kegiatan PMII dapat disubsidi dari anggaran kampus melalui

sisa anggaran kegiatan formal. Dari aspek infrastruktur dapat memanfaatkan

fasilitas yang dimiliki oleh kampus, misalnya menjadikan sekretariat sebagai

sarana untuk rapat dan berdiskusi kegiatan-kegiatan PMII. Adapun dari aspek

legalitas, kegiatan-kegiatan yang dijalankan menjadi sarana sosialisasi kader-

kader PMII. Dalam kegiatan-kegiatan formal tersebut dapat melihat dan menilai

mahasiswa potensial yang sangat perlu untuk direkrut oleh PMII.

Taktik penguasaan organisasi intra-universitas sesungguhnya dapat dijadikan

ukuran sejauh mana tingkat penerimaan kualitas kepemimpinan dan

ketrampilan berorganisasi kader-kader PMII bagi mahasiswa lainnya. Proses

penempaan kepemimpinan akan menjadi berbeda mengingat tantangannya juga

Strategi Pengembangan Kaderisasi

berbeda. Selain meningkatkan skill kepemimpinan dorongan untuk berada di

organisasi intra-universitas bertujuan meningkatkan kompetensi berdasarkan

potensi dan minat akademik.

5. Membangun Global-network

Sebagai bagian pertarungan PMII di dalam global front maka langkah

yang harus dilakukan adalah membangun global-network dengan organisasi

gerakan sosial lainnya. Global-network akan sangat berfungsi manakala PMII

menggunakan instrumen kekuatan global untuk turut memberikan tekanan dalam

melakukan advokasi pada perebutan local front.

Pada level pengembangan institusi, global-network dapat membantu untuk

mengakselerasi pengetahuan dan jaringan. Global-network, selain organisasi

gerakan sosial transnasional, yang di maksud dalam hal ini adalah negara.

Sebagai organisasi kemahasiswaan, PMII dapat membuka (opportunity)

berjejaring dengan berbagai aktor dalam negara. Modal sosial yang dimiliki

adalah oleh PMII untuk berjejaring dengan negara adalah pengalaman dan kemampuannya

dalam mengkampanyekan Islam moderat. Hal ini bisa menjadi

alat tawar dalam membangun relasi internasional dengan negara-negara yang

tergabung di dalam BRICS. Negara-negara BRICS memiliki potensi menjadi

kekuatan baru di dunia dalam hal ekonomi, politik, teknologi, dan pertahanan.

Saat ini yang banyak terjadi di negara-negara tersebut adalah potensi

distabilitas akibat separatisme atau konflik horizontal berbasis sentimen keagamaan.

Di Cina, India, dan Rusia keberadaan umat Islam menduduki persentase

yang cukup tinggi. Dan pastinya, negara-negara tersebut tidak ingin mengalami

kendala ketika berambisi menjadi kekuatan baru.

Kelebihan PMII dalam mempromosikan dan mempraktekkan Islam moderat

tentu dapat menjadi “penggedor” dalam membangun relasi. Islam yang

dikampanyekan bukan merupakan Islam berwatak konfrontatif yang memaksakanajaran

Islam diadopsi dalam sistem kenegaraan melainkan pemahaman Islam

yang selaras atau dapat bernegosiasi dengan pembangunan (development)

negaradan masyarakat.P engalaman mengkampanyekan Islam moderatselamapuluhan

tahun yang dilakukan oleh PMII telah menjaga integritas nasional Indonesia

dariberbagai isu sektarian (agama, etnik, dangolongan) yang berpotensi

mengancam kedaulatan teritorial Indonesia dan konflik dalams kala massive di

masyarakat. Hingga kini, keberagaman di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang

tanpa harus takut terhadapter jadinya homogenisasi oleh kelompok sektarian

tertentu.

Selainitu, potensi lain yang bisa di maksimalkan PMII adalahmenggelorakanlagisemangatKonferensi

Asia-Afrika di mana Indonesia menjadipionirnya,

solidaritas Selatan-selatan, danterintegrasinyamasyarakat ASEAN padatahun

2015.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

Jika global-network dengan negara, civil society, institusi pendidikan, institusi

agama, dan institusi budaya, dan berbagai asosiasi kepemudaan berhasil

dilakukan maka PMII akan menjadi organisasi gerakan mahasiswa yang bervisi

global dan mendapatkan banyak akses untuk terlibat secara aktif. Secara khusus,

global-network dimanfaatkan untuk mendapatkan akses pendidikan, berupa

beasiswa untuk up grading disiplin akademik, bagi kader-kader PMII dan

membangun ikatan emosional serta kerjasama dengan organisasi kepemudaan

di negara-negara tersebut.

WallahulMuwaffieq Ilaa Aqwamith Thoriq

Ditetapkandi :Jayapura Papua

Tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 03.00 WIT

PIMPINAN SIDANG

Musyawarah Pimpinan Nasional ( MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery Abidurrohman Herwanita

(Ketua) (WakilKetua) (Sekretaris)

Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi

RENCANA STRATEGIS DAN

PENGEMBANGAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

KEPUTUSAN MUSPIMNAS

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :012.MUSPIMNAS.PMII.12.2012

Tentang :

RENCANA STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang

perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS

2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana

Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma

hasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII

2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan

Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua

Pada tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 03.10 WIT

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin A. JabidiRitonga

Ketua Umum Sekretaris Jendral

Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi

RENCANA STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)

A. RENCAMA STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN ORGANI -

SASI

1. PENGERTIAN

Rencana Strategis (Renstra) Pembinaan dan pengembangan Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan garis-garis besar pembinaan,

pengembangan dan perjuangan sebagai pernyataan kehendak warga PMII yang

pada hakikatnya merupakan pola dasar dan umum program jangka panjang

dalam mewujudkan tujuan organisasi. Renstra ini menjadi penting agar langkah

PMII menjadi terarah, terpadu dan sustainable (berkelanjutan) dalam menjalankan

setiap kebijakan, program dan garis perjuangannya.

Renstra pembinaan dan pengembangan PMII merupakan implementasi

dari berbagai ide dalam ketentuan ideal konstituional dan produk-produk historis

serta analisis antisipatif serta prediksi PMII ke depan sehingga setiap rangkaian

program dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Kerangka strategi dan program yang berkelanjutan tersebut diinisiasikan

untuk mewujudkan tujuan PMII sebagaimana termaktub dalam Anggaran

Dasar Bab IV Pasal 4 yaitu:

“Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah

SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan

ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.”

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan renstra pembinaan dan pengembangan organisasi

PMII adalah untuk memberikan pedoman yang terarah dan pasti bagi pelaksanaan

program PMII dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan

PMII tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga pergerakan

agar benar-benar dapat terprogram secara menyeluruh dan terpadu.

Tahapan-tahapan pencapaian tujuan dimaksudkan untuk mewujudkan

suatu keadaan yang diinginkan atau ditargetkan serta merupakan landasan bagi

tahap selanjutnya, sehingga perspektif pencapaian tujuan selalu berada dalam

keberlanjutan program yang membawa pada tercapainya tujuan dan cita-cita

PMII sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar PMII.

3. LANDASAN

Renstra pembinan dan pengembangan PMII disusun berlandaskan:

1 Landasan Ideal

a. Islam Ahlussunnah wal Jamaah

b. Pancasila dan UUD 1945

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

c. Nilai-nilai Dasar Pergeraan (NDP)

d. Keputusan Kongres XVII Banjarbaru-Kalimantan Selatan

2. Landasan Struktural

Anggaran Dasar Pasal 5 tentang Usaha PMII:

1. Menghimpun dan membina mahasiswa Islam sesuai dengan asas dan

tujuan PMII serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai

dengan asas dan tujuan PMII serta upaya perwujudan cita-cita ke

merdekaan Indonesia dan Pasal 6 tentang Paradigma Kritis Transfor

matif Anggaran Rumah Tangga PMII

3 Landasan Historis

Produk dan Dokumen Historis PMII

4. POKOK-POKOK PENYUSUNAN RENSTRA PEMBINAAN

DAN PENGEMBANGAN PMII

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan,

baik dalam setiap tahap maupun dalam jangka panjang, maka Renstra

PMII disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Renstra Umum Pembinaan dan Pengembangan PMII

b. Renstra Umum Program PMII Jangka Panjang 2002-2025

5. PELAKSANAAN

Renstra pembinaan, dan pengembangan PMII dan Renstra umum program

PMII jangka panjang 2002 - 2025 ditetapkan dan dikukuhkan oleh Kongres

yang berlaku sampai dengan tahun 2020.

Renstra umum program PMII 2002 - 2013 yang merupakan bagian dari

Renstra Pembinaan dan Pengembangan PMII dilaksanakan oleh PB PMII terpilih

yang operasionalisasinya dituangkan dalam kebijaksanaan dan atau peraturan

yang dibuat oleh PB PMII yang terpilih.

B. RENCANA STRATEGI UMUM PEMBINAAN DAN PENGEM

BANGAN PMII

1. PENGERTIAN

Pengertian yang dipergunakan disini disusun atas dasar sasaran, kondisi

subyek dan obyek yang hendak dicapai:

a. Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal

maupun informal yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, terpadu,

teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan,

membimbing dan mengembangkan suatu kepribadian yang seimbang dan utuh,

baik jasmaniah maupun rohaniah.

Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi

Pembinaan dan pengembangan diarahkan untuk memberikan pengetahuan,

ketrampilan dan keahlian serta membentuk sikap mental spiritual yang

berakhlakul-karimah sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan sebagai

bekal untuk selanjutnya, atas parakarsa sendiri menambah, meningkatkan dan

mengembangan dirinya, sesamanya maupun lingkungan ke arah tercapainya

tingkat ketaqwaan yang tinggi serta harkat, martabat dan kualitas pribadi yang

optimal. Dari bekal yang dicapai melalui pembinaan dan pengembangan tersebut

merupakan jaminan gerak sistem perjuangan PMII dalam mencapai cita-citanya.

b. Kondisi Yang Sehat

Renstra Pembinaan dan Pengembangan Perjuangan PMII, baik secara

individu maupun secara organisatoris memerlukan kondisi dan suasana yang

sehat. Kondisi dan suasana yang sehat tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan

kreatifitas mahasiswa dalam kemajuan dan kemodernan bangsa sekaligus

mata rantai estafet kepemimpinan bangsa.

Kondisi dan suasana yang sehat dalam mencapai sasaran tersebut, mutlak

bermuatan saling percaya, saling menghargai, jujur dan adil, terbuka, bebas dan

bertanggung jawab serta terbangunnya hubungan pergaulan budaya yang dewasa

dalam konteks bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

c. Makna Filosofi PMII

Makna “Pergerakan” yang terkandung dalam PMII adalah dinamika dari

hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya yang memberikan

manfaat bagi alam sekitarnya.

Dalam konteks individual maupun organisatoris-komunitas, kiprah PMII

haruslah senantiasa mencerminkan pergerakan untuk menuju kondisi yang

lebih baik sebagai perwujudan tanggung jawab dalam memberi rahmat pada

lingkungannya.

“Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut

upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan

potensi kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di

dalam kualitas kekhalifahannya.

Pengertian “Mahasiswa” yang terkandung dalam PMII adalah golongan

generasi muda yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi yang mempunyai identitas

diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius,

insan dinamis, insan sosial dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa

tersebut, terpantul tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab intelektual,

tanggung jawab sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual baik

sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara.

Pengertian “Islam” yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai

agama yang dipahami dengan haluan/paradigma Ahlussunnah Wal Jamaah, yaiHasil-

Hasil Muspimnas PMII 2012

tu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara

Iman, Islam dan Ihsan yang di dalam pola pikir, pola sikap dan pola prilakunya

tercermin sifat-sifat selektif, akomodatif, dan integratif.

Pengertian ‘Indonesia” yang terkandung di dalam PMII adalah masyarakat,

bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah & ideologi

bangsa (pancasila) serta UUD 45 dengan kesadaran kesatuan dan keutuhan

bangsa dan negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang diikat

dengan kesadaran wawasan nusantara.

Secara totalitas PMII sebagai organisasi merupakan suatu gerakan yang

bertujuan melahirkan kader-kader bangsa yang mempunyai integritas diri sebagai

hamba yang bertaqwa kepada Allah SWT , dan atas dasar ketaqwaan

berkiprah mewujudkan peran ketuhanannya membangun masyarakat bangsa

dan negara indonesia menuju suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur

dalam ampunan dan ridlo Allah SWT.

2. TUJUAN

Pola pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII di tetapkan dengan

tujuan:

1. Sebagai panduan organisasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita PMII

2. Sebagai sarana organisasi untuk mengoperasionalisasikan nilai-nilai

dasar pergerakan (NDP) yang diimplementasikan dalam bentuk pola

umum program jangka panjang PMII (2002-2020) dan pola umum pro

gram PMII jangka pendek (program dua tahunan).

3. LANDASAN

Landasan bagi pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII adalah:

1. Ideal : a. Islam Ahlussunah Wal jama’ah

b. Pancasila dan UUD 1945

c. Nilai-nilai Dasar Pergerakan (NDP)

2. Struktural : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII

3. Historis : Produk dan Dokumen Historis Organsiasi.

4. AZAS

a. Ketaqwaan

Setiap gerak dan usaha yang dilakukan untuk mencapai cita-cita, dan tujuan

organisasi dilandasi oleh kesadaran ketaqwaan dan sekaligus meningkatkan

kualitas ketaqwaan.

b. Keseluruhan

Setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai cita-cita organisasi pada

dasarnya adalah usaha bersama seluruh warga PMII, yang dijiwai dengan semangat

kekeluargaan dan kebersamaan.

Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi

c. Manfaat

Bahwa setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi maupun

organisasi dalam lingkungan PMII haruslah memberikan manfaat bagi lingkungan

dan alam sekitarnya guna meningkatkan kualitas peran organisasi dan individual

kader di hadapan masyarakatnya.

d. Kemasyarakatan

Bahwa PMII merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat, sehingga

setiap gerak dan usaha PMII haruslah diorientasikan untuk sebesar-besar

kemaslahatan masyarakat sebagai manifestasi pertanggungjawaban organisasi

dan individu kader di hadapan mandat sosialnya.

e. Kemahasiswaan

Bahwa PMII sebagai organisasi kemahasiswaan mengharuskan organisasi

dan individu kadernya untuk senentiasa membangun gerak dan langkahnya

berlandaskan pada nilai-nilai obyektifitas, kritisisme, analitis dan bertanggungjawab,

serta bersifat antisipatif terhadap masa depan masyarakat bangsa dan

negara.

f. Kepeloporan

Bahwa untuk mencapat tujuan dan cita-cita organisasi, PMII senantiasa

menjadi pelopor dan opinion leader dalam setiap gerak dan langkahnya, menjadi

pemimpin di levelnya masing-masing—Argumentasi ini dinamakan Pemimpin

Pergerakan.

g. Independensi

Bahwa setiap gerak dan langkah PMII berdasarkan pada kemandirian

sikap dan perilaku sebagai implementasi kesadaran religius yang secara individual

harus senantiasa bisa mempertanggungjawabkan segala gerak langkahnya

dihadapan Allah. Dengan kesadaran demikian, PMII baik sebagai individu, komunitas

maupun organisasi harus berinteraksi dan berperan dalam konteks kemasyarakatan

sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

5. MODAL DASAR DAN FAKTOR DOMINAN

1. Modal Dasar

Modal dasar PMII adalah:

a. PMII merupakan organisasi kemasyarakatan pemuda yang eksistensinya

dijamin oleh UUD 1945 dan UU Kepemudaan No 40 Tahun 2009. Oleh

karena itu PMII menjadi aset bangsa dalam melakukan proses pembinaan, dan

pengembangan generasi muda khususnya mahasiswa.

b. NDP sebagai nilai prinsip ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah merupakan

sumber motivasi dan inspirasi pergerakan, sekaligus sebagai pendorong,

penggerak dan landasan berpijak dalam kehidupan pribadi kader PMII.

c. PMII sebagai organsasi mahasiswa Islam mempunyai keterikatan dan

tanggung jawab yang besar terhadap, tidak saja ummat Islam, namun juga seHasil-

Hasil Muspimnas PMII 2012

genap warga bangsa Indonesia yang religius, plural, dan inklusif.

d. Peran kesejarahan PMII telah menunjukkan kepeloporann dan patriotismenya

dalam menegakkan dan membela agama, Pancasila dan UUD 1945

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, PMII

sebagai elemen civil society telah terbukti perannya dalam melakukan pendampingan

masyarakat dan proses demokratisasi di kalangan masyarakat. Peran

PMII dalam setiap perubahan, terutama dalam menegakkan reformasi secara

total, dalam segala lapisan kehidupan kemasyarakatan.

e. Jumlah dan persebaran anggota PMII yang berada di seluruh wilayah

Indonesia sebagai sumber daya insani yang potensial. Dengan jangkauan dan

kemapanan struktur organisasi dari tingkat pusat sampai daerah, meliputi

seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada hakikatnya telah menjangkau

luasnya demografi Indonesia. Maka sosialisasi nilai dan gagasan serta

kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

f. Ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan acuan dasar dan sekaligus

menjadi inspirasi bagi peningkatan kualitas diri menuju kesempurnaan hidup

manusia sebagai hamba Allah SWT.

g. Jumlah dan penyebaran profesi alumni PMII merupakan bagian potensi

bagi pengembangan organisasi dan masyarakat.

h. Tipologi kader yang beragam dari sisi latar belakang baik ekonomi,

pendidikan, maupun pekerjaan merupakan modal utama yang dimiliki PMII

dalam mengembangkan peran-peran sosialnya di masyarakat. Meskipun dari

sisi persebaran masih menunjukkan ketidakseimbangan antara satu tempat dengan

tempat lainnya, namun seyogyanya modal ini cukup dalam memperluas

resonansi gerakan di berbagai sektor kehidupan.

2. Faktor Dominan

Dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal dasar untuk mencapai

tujuan PMII dengan landasan serta azas-azas di atas, perlu diperhatikan faktor-

faktor dominan berikut :

a. Ideologi merupakan aspek dominan dari organisasi PMII yang berisi

pandangan hidup, cita-cita serta sistem nilai yang memberikan arah terhadap

tingkah laku dari setiap anggota PMII. PMII berakidah Islam Ahlussunnah wal

Jamaah. Dan atas dasar akidah itulah PMII dengan penuh kesadaran berideologi

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Akidah

dan ideologi terebut merupakan faktor pendorong dan penggerak dalam proses

pembinaan pengembangan dan perjuangan organisasi sekaligus sebagai dasar

berpijak dalam menghadapi proses perubahan dan dinamika di tengah-tengah

masyarakat. Pandangan terhadap wacana Islam yang inklusif dan paradigma

kritis transformatif dalam membangun masyarakat, merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam diri PMII. Pola pandangan keagamaan ini, merupakan

Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi

faktor dominan yang dimiliki PMII dalam rangka pengembangan mendatang.

b. Komunitas Islam Ahlussunnah Waljamaah yang telah melahirkan PMII

merupakan kelompok masyarakat keagamaan yang harus senantiasa diserap inspirasi

dan aspirasinya, dipelihara tradisinya, dan dijadikan tempat pengabdian

bagi PMII.

c. Jumlah anggota PMII yang setiap tahunnya bertambah dengan kuantitas

yang cukup besar merupakan faktor strategis yang menentukan usaha pembinaan

generasi muda dalam proses mencetak kader bangsa, sekaligus menjadi

penerus kepemimpinan organisasi.

d. Jumlah Alumni yag setiap tahunnya juga bertambah dan tersebar di

berbagai lingkungan politik dan ekonomi merupakan pihak yang harus senantiasa

dilibatkan dalam proses bersama dalam membangun sinergi gerak

pengembangan PMII di masa depan.

e. Sumber dana dan fasilitas yang tersebar di berbagai komunitas dan

kelompok terutama ummat Islam merupakan aset yang perlu dikoordinir,

dikembangkan sebagai sumber dana perjuangan. Oleh karena itu PMII harus

mampu menjalin hubungan organisasi yang mutualis satu sama lain sehingga

berkontribusi positif bagi masing-masing pihak.

6. ARAH DAN TUJUAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

PMII

1. Arah

Arah pembinaan dan pengembangan organisasi PMII difokuskan pada

keselarasan dan keutuhan orientasi hidup baik secara individu maupun organisatoris:

a. Taqwa kepada Allah SWT adalah pengembangan sebagai insan yang

berketuhanan yang yakin akan mempertanggungjawabkan totalitas kiprah dirinya

kepada Allah SWT. Implementasi ketaqwaan tersebut harus tercermin dalam

wujud pribadi yang berbudi luhur, berilmu, cakap serta bertanggungjawab

dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya.

b. Terhadap diri sendiri, pembinaan dan pengembangan sebagai manusia

religius, intelektualis dan profesionalis yang mampu mengembangkan potensi

ketuhanan (Ilahiyah) bakat dan minatnya agar dapat berperan dan berprestasi

seoptimal mungkin dalam kehidupan sehari-hari.

c. Terhadap lingkungan, dalam arti harus mampu memanifestasikan

kekhalifahannya untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin)

sehingga kehadirannya dirasakan produktif bagi alam sekitarnya.

d. Terhadap masa depan, tumbuhnya kesadaran kesejarahan dengan memahami

masa lalu, peka dan kritis terhadap masa kini dan mampu membuat

rencana dan proyeksi masa depan yang gemilang baik dalam perspektif ukhroHasil-

Hasil Muspimnas PMII 2012

wi maupun duniawi.

Kemampuan membuat rencana dan proyeksi masa depan tersebut akan

menumbuhkan kesadaran bagi kesinambungan nilai-nilai Islam Ahlussunnah

Wal Jamaah, nilai-nilai dasar Pergerakan serta nilai-nilai luhur bangsa.

2. Tujuan

Tujuan pembinaan dan pengembangan organisasi PMII diarahkan pada

terbentuknya pribadi dan kondisi organisasi yang dapat mencapai tujuan dan

cita-cita PMII. Pribadi dan kondisi organisasi yang dimaksud adalah tercapainya

suatu sikap dan perilaku:

a. Terwujudnya kader-kader penerus perjuangan PMII yang bertaqwa kepada

Allah SWT, berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah

serta Pancasila dan UUD 1945 sebagai satu-satunya ideologi dan pandangan

hidup bangsa dan negara.

b. Terwujudnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam Ahlussunnah

wal Jama’ah dan moral bangsa untuk memperkokoh alas pijak dalam

rangka menempuh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang

berkembang cepat sebagai akibat lajunya perkembangan IPTEK serta arus globalisasi

dan informasi.

c. Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas, dinamika dan pola berfikir

yang mencerminkan budaya pergerakan, selektif, akomodatif, integratif dan

konstruktif dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan baik

secara individu, organisasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

d. Tumbuh dan berkembangnya sikap dan orientasi ke masa depan, orientasi

fungsi dan produktifitas serta mengutamakan prestasi.

e. Terciptanya organisasi sebagai suatu sistem yang sehat dan dinamis

karena didukung oleh nilai, aparat, sarana dan fasilitas serta teknik pengolahan

yang memadai sesuai dengan tuntutan PMII maupun tuntutan lingkungan yang

senantiasa berkembang.

f. Terciptanya suatu kehidupan organisasi yang dinamis, kritis dan cerdas

dalam merebut tanggung jawab dan peran sosial sebagai bentuk partisipasi dan

pengamalan nyata pergerakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Sehingga PMII dapat benar-benar menjadi lembaga alternatif baik

pada dimensi pemikiran maupun kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia.

g. Tumbuhnya suatu situasi dan kondisi yang mencerminkan kekokohan

PMII yang berpijak pada nilai-nilai dan tradisi yang dimilikinya serta mampu

mencari alternatif yang paling mungkin dalam usaha untuk tidak terseret

pada polarisasi dan opini yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang

dapat merugikan perjuangan dalam mewujudkan cita-cita PMII.

Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi

h. Tersedianya kader-kader yang memadai baik secara kualitatif maupun

kuantitatif sebagai konsekuensi logis dari arah PMII sebagai organisasi pembinaan,

pengembangan dan perjuangan yang dikhidmatkan kepada agama, masyarakat,

bangsa dan negara.

7. STRATEGI

Strategi yang dimaksud disini adalah adanya suatu kondisi serta langkah-

langkah yang mendasar, konsisten dan aplikatif yang harus dilakukan dalam

rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita PMII.

Untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan organisasi yang

telah ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Iklim yang mampu menciptakan suasana yang sehat, dinamis, kompetitif

dan selalu dibimbing dengan bingkai taqwa, intelektualitas dan profesionalitas

sehingga mampu meningkatkan kualitas pemikiran dan prestasi, terbangunnya

suasana kekeluargaan dalam menjalankan tugas suci keorganisasian,

kemasyarakatan dan kebangsaan.

2. Kepemimpinan harus dipahami sebagai amanat Allah yang menempatkan

setiap insan PMII sebagai Da’i untuk melakukan amar makruf nahi munkar.

Sehingga kepemimpinan organisasi harus selalu tercermin dalam sikap bertanggungjawab,

melayani, berani, jujur, adil dan ikhlas; serta di dalam menjalankan

kepemimpinannya selalu penuh dengan kedalaman rasa cinta, arif bijaksana,

terbuka dan demokratis.

3. Untuk mewujudkan karakter ketaqwaan, intelektualitas dan profesionalitas

serta kepemimpinan sebagai amanah, maka diperlukan suatu gerakan dan

mekanisme organisasi yang bertumpu pada kekuatan dzikir dan fikir dalam setiap

tata pikir, tata sikap dan tata perilaku baik secara individu maupun organisasi.

4. Struktur dan aparat organisasi yang tertata dengan baik merupakan prasyarat

pokok untuk mewujudkan sistem dan mekanisme organisasi yang efektif

dan efisien, mampu mewadahi dinamika internal organisasi serta mampu merespon

dinamika eksternal yang terjadi.

5. Produk dan peraturan-peraturan organisasi yang konsisten dan tegas

menjadi panduan konstitusi, sehingga tercipta suatu mekanisme organisasi yang

teratur dan mempunyai kepastian hukum bagi pengadministrasian kebijakan organisasi

di berbagai level kepengurusan dari tingkat Pengurus Besar sampai

tingkat Pengurus Rayon.

6. Pola komunikasi yang dikembangkan adalah komunikasi individual

dan kelembagan, yaitu mendukung terciptanya komunikasi timbal balik dan

berdaulat serta mampu membedakan antara hubungan individual dan hubungan

kelembagan, baik ke dalam maupun keluar.

7. Pola kaderisasi yang dikembangkan harus senantiasa selaras dengan

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

tuntutan perkembangan zaman baik kini maupun di masa yang akan datang,

sehingga terwujud pola pengembangan kader yang berkualitas, mampu menjalankan

fungsi kekhilafahan yang terejawantahkan dalam perilaku keseharian,

baik selaku kader bangsa maupun kader agama.

C. RENCANA DAN STRATEGI JANGKA PANJANG 2010 – 2025

Berdasarkan pola dasar pembinaan, pengembangan dan perjuangan,

,maka disusunlah pola umum program jangka panjang yang meliputi jangka

waktu 15 tahun sebagai upaya pengarahan dala melaksanakan program-program

riil menuju kualitas kader yang diinginkan PMII.

1. GAMBARAN UMUM

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merupakan salah satu eksponen

pembaharu bangsa. Hal tersebut telah terbukti dalam peran kesejarahan

bangsa masa lalu. Turut sertanya PMII secara aktif dalam menggagalkan

gerakan 30/S PKI dan menegakkan Orde Baru bersama-sama dengan kekuatan

politik lain dan peran serta PMII dalam mengisi kemerdekaan sejak dimulainya

era Orde Baru menunjukkan betapa intensnya keterlibatan PMII dalam proses

pembangunan bangsa.

Proses kesejarahan PMII seperti itu sejak berdirinya hingga saat ini

telah turut membentuk kader-kader PMII yang memilik wawasan politik dan

kebangsaan yang cukup luas dan mendalam yang dibarengi dengan semangat

keagamaan yang cukup intens. Format kader PMII seperti itu cukup tepat dan

telah berperan di berbagai lapisan kehidupan masyarakat sesuai dengan tuntutan

zaman.

Namun demikian peran kesejarahan seperti itu tidak membuat PMII

melupakan tuntutan kualitas masa depan. Dengan niat yang jujur dan I’tikad

yang sungguh-sungguh PMII terus melakukan kajian reflektif dalam membuat

pola pembinaan, pengembangan dan perjuangan yang tepat sehingga peran di

masa depan PMII. Sehingga PMII menjadi potensi yang strategis bagi kemajuan

dan kekuatan bangsa.

Perjalanan dunia kemahasiswaan Indonesia telah mengalami perubahan

yagn sangat mendasar. Perubahan tersebut menuntut modifikasi format dan

peran organisasi kemahasiswaan, termasuk PMII dalam melaksanakan program-

programnya.

Memasuki abad ke-21 ini, PMII dihadapkan pada empat fenomena

mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena pertama, adalah

menguatnya tuntutan otonomi di setiap wilayah. Tuntutan ini, merupakan

bentuk anti-klimaks dari menguatnya budaya sentralistis yang dipraktekkan

pemerintah Orde Baru selama 32 tahun. Implikasinya, muncul disparitas pola

pikir, pendapatan dan kehidupan sosial lainnya. Dalam konteks ini, muncul tun49

Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi

tutan otonomi di setiap daerah. Fenomena ini, tentunya juga akan mempengaruhi

proses rekrutmen, metode pembinaan, dan pemberdayaan warga, dan

pengembangan institusi PMII pada masa yang akan datang.

Fenomena kedua adalah menguatnya tatanan global atau lazim disebut

globalisasi. Antara otonomi dan globalisasi ini pada satu sisi memang kelihatan

antagonistik. Otonomi menekan pada hak lokal, sementara globalisasi lebih

menekankan aspek global. Kepentingan lokal dan global, ini memang sering

bergesekan. Gejala global di Indonesia makin menguat setelah ditandai dengan

berbagai regulasi negara, antara lain; AFTA (2002), NAFTA (2010) dan

diterimanya Perdamaian dunia (2020). Fenomena ini tentunya akan mengubah

pola kehidupan dan konstruk sosial masyarakat. Dalam konteks ini, PMII membutuhkan

reorientasi pergerakan, supaya mendapatkan respon dari masyarakat,

dan warganya mampu untuk beradaptasi dan mempunyai daya kompetitif.

Fenomena ketiga, menguatnya gerakan fundamentalisme agama. Gerakan

fundamentalisme agama ini lambat laun menjalar menjadi kekuatan politik.

Dalam perspektif politik lokal telah munculnya perda-perda syari’ah, sementara

pada level nasional munculnya kekuatan alternatif politik Islam yang secara

dominan telah merubah peta politik Indonesia dan secara langsung berhadapan

dengan tradisi keagamaan di Indonesia. Sementara secara internasional munculnya

tuntutan khilafah internasional dan besarnya arus migrasi ideologi Islam

secara langsung menjadi ancaman terhadap eksistensi Pancasila dan NKRI serta

kelestarian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah

Fenomena keempat, terjadi krisis ekonomi di beberapa Negara Eropa

dan Amerika Yang secara geo-ekonomi dan geo-politik berhubungan dengan Indonesia

sebagai Negara yang memiliki Sumber daya dan Masa Depan Ekonomi

yang strategis di Dunia Internasional. Di sisi lain, pada level Negara, pada tahun

2025 di Prediksi menjadi Momentum kebangkitan Ekonomi Asia dan Indonesia—

Sehingga pertarungan Indonesia dengan masuknya ekspansi Negara-negara

besar akan semakin tinggi. Salah satunya adalah “Pasifik” sebagai medan

pertarungan ekonomi di masa datang. Pada titik inilah, PMII mesti sadar dengan

posisinya sebagai bagian dari Indonesia yang tidak sekedar menjadi penonton

melainkan menjadi actor pertarungan tersebut.

Bersamaan dengan perubahan tersebut, fase ini juga ditandai dengan

fase berlangsungnya transisi demokrasi di Indonesia. Transisi dari orde rezim

otoriter, menuju fase demokratis. Masa transisi ini ditandai beberapa hal, antara

lain, rekonstruksi puing-puing ekonomi, sosial, politik, dan segala bentuk masalah

turunannya. Masa terjal yang amat curam, pada fase transisi ini, merupakan

proses yang niscaya yang harus dilalui oleh warga pergerakan. Karena itu,

setiap program yang dilakukan juga dalam konteks untuk mensukseskan dan

“mengamankan” proses transisi demokrasi ini.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

Kecenderungan seperti itu tampaknya akan terus menguat pada masa-

masa akan datang. Atas kesadaran dan antisipasi seperti itu maka PMII pada

era 90-an ke depan bertekad untuk memformulasikan dan mengaktualisasikan

gerakan ekonomi dengan tahapan-tahapan yang akan diuraikan kemudian.

Bersamaan dengan perubahan-perubahan tersebut telah terjadi juga kesadaran

bahwa proses pembangunan tidak dapat bergantung, semata-mata pada

kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya tetapi justru sangat bergantung

pada kualitas sumber daya manusia yang melaksanakanya. Berdasarkan seperti

ini PMII mencoba untuk melakukan proses rekayasa sumber daya manusia secara

lebih intens, sistematis dan idealis sesuai dengan kebutuhan pembangunan

nasional.

Proses aktivitas dan gerakan seperti itu tentu saja tetap dilandasi, disemangati

dan dimuarakan pada nilai nilai Islam. Karena bagaimanapun nilai-nilai

Islam merupakan merupakan landasan sekaligus sumber inspirasi bagi PMII dalam

mengaplikasikan program-programnya. Bersamaan dengan itu PMII juga

menyadari bahwa pemahaman dan keislaman yang berlangsung dinegara kita

telah mengalami perubahan mendasar dari pemahaman yang bersifat formal

menuju pemahaman dan gerakan yang lebih substansial. Oleh karena itu PMII

bertekad untuk terus melakukan pemahaman dan gerakan, maupun pengalaman

nilai-nilai Islam secara lebih substansial dalam rangka menuju masyarakat Indonesia

yang adil dan makmur dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT.

2. MASALAH POKOK YANG DIHADAPI

Masalah pokok dalam proses pengembangan organisasi adalah segala

susuatu yang dianggap, diduga atau dirasa menjadi hambatan dalam mekanisme

organisasi. Dengan mengetahui masalah-masalah pokok PMII diharapkan terdapat

gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dimasa

yang akan datang.

a. Nilai-Nilai Kepribadian Kader (NKK)

NKK adalah nilai-nilai fundamental dari PMII yang merupakan pendorong

dan penggerak sekaligus sebagai alas pijak dalam kehidupan sehari-hari.

Ketidakmampuan merumuskan secara jelas aspek-aspek fundamental ini, organisasi

dapat kehilangan dasar pijakan dan sumber motivasi serta arah dan tujuan

selanjutnya akan kehilangan kekuatan dalam menghadapi tantangan yang

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. NKK ini pada dasarnya adalah

nilai-nilai dan prinsip Aswaja itu sendiri, tetapi dalam bentuk yang sederhana

perwujudannya yang aktual dan tidak lepas dari sifat, azas dan tujuan PMII.

Perlunya NKK ini setidaknya didasarkan pada tiga asumsi:

1. Bahwa ajaran-ajaran Islam belum sepenuhnya membudaya dalam kehidupan

sehari – hari, belum menjadi dasar berpijak, motivasi, arah perjuangan

Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi

dan pola tingkah laku sehari-hari dalam kehidupan organisasi.

2. Bahwa PMII sesuai dengan dinamika yang dimilikinya akan terus

berkembang dan perkembangan ini akan membawa perubahan dalam tata nilai

3. Bahwa melalui analisa sosiologis dan berdasarkan pengalaman dalam

kehidupan keagamaan, nilai-nilai ajaran Aswaja kontekstual dengan tatanan

nilai kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Paling tidak nilai-nilai Aswaja

memiliki spirit untuk memanfaatkan dan mendayagunakan kondisi keberagaman

dan kemasyarakatan Indonesia

4. Bahwa NKK adalah Kesadaran Kolektif yang mampu menjadi penyambung

kebuntuan gerak Nilai Organisasi.

b. Kepemimpinan Dan Kaderisasi

Sangat dirasakan kekurangan pimpinan dalam PMII, baik secara kualitatif

pada berbagai eselon organisasi maupun kuantitatif yang tercermin pada

ketidakseimbangan antara mekanisme rutin organisasi (komprensi) guna terjadinya

regenerasi dengan tersedianya calon-calon pemimpin atau penerus organisasi.

Kekurangan ini telah menimbulkan hambatan organisasi dalam siklus

kepemimpinan yang sehat dan berkualitas. Sedangkan kebutuhan kualitatif,

seperti pemimpin yang bersifat terbuka, demokrasi, mempunyai sikap ketauladanan

dan berorientasi pada kemahasiswaan, kemasyarakatan, kekeluargaan dan

kemandirian masih harus terus dikembangkan.

c. Aparat Dan Struktur Organisasi

Aparat organisasi terutama struktur organisasi yang berupa majelis

pembina sampai Komisariat/Rayon dan lembaga-lembaga belum berfungsi

maksimal sebagaimana mestinya.

d. Sumber Daya Organisasi

Sumber Daya Organisasi adalah sumberdaya manusia dan material. Dilihat

dari potensi-potensi individual kadernya, sejauh ini sebetulnya PMII telah

memiliki sumber daya yang begitu beragam. Hanya saja, persoalanya terletak

pada bagaimana meningkatkan etos profesionalisme kader PMII sehingga segenap

potensi yang ada bisa diberdayakan dan dioptimalkan untuk menopang

gerak pengembangan organisasi di masa depan.

Mengenai aspek material dewasa ini sangat dirasakan, lebih–lebih di

masa mendatang, bahwa PMII sebagai organisasi ternyata tidak cukup dengan

mengandalkan pada semangat idealisme atau apa yang disebut keikhlasan,

betul-betul perlu ditunjang oleh pembiayaan dan fasilitas yang memadai. Kelambanan

dalam menggali suber-sumber dana dan fasilitas akan memunculkan

hambatan-hambatan yang serius terhadap pelaksanaan program-program yang

telah ditetapkan.

e. Program

Secara operasional, selama ini program yang ditetapkan PMII pada

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

berbagai level dan jenjang organisasi kurang berkesinambungan antara periode

yang satu dengan periode setelahnya. Kerangka umum pengembangan organisasi

yang diamanatkan oleh Kongres dan kemudian dijabarkan oleh Pengurus

Besar secara operasional harus didukung oleh pengembangan program di level

kepengurusan di bawahnya baik Pengurus Koordinator Cabang, Pengurus

Cabang sampai ke tingkat pengurus rayon sehingga terbangun gerak pengembangan

organisasi secara terpadu dan menyeluruh.

Jika secara material selama ini dirasakan bahwa program-program yang

ditetapkan belum mampu secara nasional menjawab permasalahan yang ada sehingga

kegairahan anggota untuk berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan program

berkurang. Maka diperlukan usaha-usaha di level yang lebih operasional

dan praktikal untuk selalu mendekati idealitas dan kebutuhan kader pergerakan

di level kepengurusan yang langsung berhubungan dengan pengembangan potensi

kader PMII.

3. ARAH KEBIJAKSANAAN SASARAN PROGRAM JANGKA

PANJANG

Program jangka panjang diarahkan dalam rangka membentuk kader

PMII yang berkualitas, baik kualitas batiniah melalui pengalaman sikap, perilaku

dan cara berpikir, ketaqwaan maupun kualitas lahiriah yang ditandai dengan

ketahanan fisik di berbagai aspek kehidupan, yang bersamaan dengan itu

kegiatan PMII diarahkan pula pada pencapaian tingkat intelektualitas, profesionaltias

dan kemandirian kader.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan PMII dalam jangka panjang harus

tetap dimuarakan pada upaya pembentukan kader yang memiliki sikap dan

perilaku ketaqwaan yang bersamaan dengan itu dibarengi pula keintelektualan

serta kemandirian usaha yang profesionalitas. Nilai-nilai ketaqwaan, objektivitas

intelektual serta etos dan semangat kemandirian profesionalitas hendaknya

menjadi inspirasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di PMII.

Sasaran utama pelaksanaan program kegiatan jangka panjang adalah

terciptanya kemandirian organisasi yang memiliki jaringan dan sistem administraasi

yang solid dan didukung oleh kualitas kader yang sesuai dengan kebutuhan

zaman dalam suasana kehidupan yang maju, adil, dan makmur serta diridhoi

Allah SWT. Adapun titik berat kegiatan ditekankan pada bidang keilmuan

melalui gerakan pemikiran, bidang ekonomi melalui gerakan ekonomi, bidang

keagamaan melalui gerakan ketaqwaan. Titik berat kegiatan pada tiga bidang

tersebut diharapkan mampu menumbuhkan suasana yang kondusif dalam

mewujudkan kader-kader yang berkualitas.

Pelaksanan program kegiatan tersebut hendaknya selalu didasarkan pada

prinsip Maju bersama dan bersama-sama dalam Kemajuan dengan dilandasi

pada semangat mengutamakan kualitas dan prestasi. Kegiatan-kegiatan yang

Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi

dilakukan hendaknya mampu mendorong kader secara bersama-sama dan saling

menunjang secara proporsional. Kesadaran seperti ini harus terus ditekankan,

ditanamkan dan dilaksanakan sehingga tidak ada kader yang merasa tidak

diuntungkan oleh kegiatan tersebut sementara kader yang lain menikmati keberhasilan

kegiatan-kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan tersebut hendaknya

diupayakan pula untuk terus memantapkan dan mengembangkan jaringan

organisasi yang semakin tangguh menghadapi perkembangan dan tuntutan jaman

yang senantiasa berubah.

Pelaksanaan program jangka panjang harus pula mampu membawa perubahan-

perubahan yang mendasar dalam sikap, prilaku dan budaya organisasi

kader dalam menciptakan kualitas organisasi yang mandiri, kreatif, inovatif

dan antisipatif serta mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat yang

dibarengi dengan sistem administrasi dan jaringan organisasi yang tangguh.

Oleh karenanya, kegiatan yang dilakukan janganlah kegiatan yang pada

kegiatan, melainkan harus mengimbas secara positif bagi kemajuan anggota

dan masyarakat secara luas.

Perlu diupayakan suatu cara yang lebih tepat untuk menarik calon-calon

anggota PMII yang berkualitas sebanyak-banyaknya di perguruan tinggi, terutama

perguruan tinggi umum. Hal ini harus dilakukan karena anggota PMII

selama ini lebih banyak dari perguruan tinggi agama.

4. TITIK BERAT KEGIATAN SETIAP TAHAPAN

Program Kegiatan PMII jangka panjang dilaksanakan secara bertahap,

melalui pentahapan sebagai berikut:

a. Tahap III 2004-2006

Titik berat pada tahap ini adalah memantapkan proses diversifikasi peran

kader sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan dan minat bakatnya. Pada

fase ini diharapkan sudah terjadi keseimbangan jumlah warga antara yang berbasis

agama dengan umum. Antara kelompok wacana dengan aplikasi. Tahap

ini juga sudah harus ditandai dengan makin terbukanya wawasan kader PMII

terhadap berbagai kebutuhan masyarakat global, sehingga piranti (ware) sudah

“siap” menghadapi berbagai perubahan.

b. Tahap IV 2006-2008

Titik berat pada tahap ini adalah makin menguatnya kelompok praktisi

dan profesi warga PMII, namun mempunyai kesadaran politik dan basis

ideologi yang berpihak pada masyarakat. Meningkatnya kelompok ini, nanti

akan dibarengi dengan makin kuatnya institusi PMII di semua level—berkat

konsolidasi periode sebelumnya. Fase ini, jaringan PMII sudah dapat dihidupkan

menjadi multi-fungsi, jaringan organisasi sebagai alat kontrol, pemberdaya,

penyemaian informasi dan transaksi sosial-ekonomi, sosial dan budaya.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

c. Tahap V 2008-2010

Titik berat pada tahap ini adalah pada bidang munculnya kesadaran

massif tentang budaya kompetitif di kalangan warga. Pada fase ini, pendekatan

prestasi dan kontribusi sebagai faktor determinan dalam setiap penilaian kader,

bukan lagi faktor politik. Kondisi kader sepenuhnya diarahkan pada kinerja dan

prestasi sehingga oraganisasi akan menjadi lebih solid. Tahap ini diharapkan

sudah sampai pada tingkat keseimbangan antara karakter politik, profesional

dengan pendekatan fungsi sosial. Penguasaan pengetahuan mikro di kalangan

warga sudah mulai merata dan seimbang, sehingga fase ini adalah titik awal

profesionalisasi kader PMII di semua sektor dan lini masyarakat.

D. PROGRAM RENCANA STRATEGI DUA TAHUNAN (2011 -

2013)

1. PENDAHULUAN

Proses pelakanaan kegiatan yang selama dua periode terakhir 2004 -

2006 dan 2006 - 2008, telah berlangsung turut mendorong lahirnya gagasan-gagasan

baru yang lebih konseptual dan terarah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

pada tahap-tahap mendatang diharapkan terus mengacu pada formulasi

PMII dalam empat mata gerakan, yaitu gerakan pemikiran, gerakan sosial, gerakan

budaya, gerakan ekonomi dan gerakan keagamaan-ketaqwaan.

Dalam program dua tahunan (Produta) tahap keempat ini akan terus

digalakkan dan diformulasikan secara tegas sosok, format dan keberadaan PMII

dalam:

1. Penuangan dan sosialisasi gagasan dan konsep-konsep baru melalui

gerakan pemikiran, small group dan lingkaran diskusi berbasis pendampingan

dalam setiap mahasiswa. Dalam mana pengembangan kapasitas dan skill kader

PMII harus diorientasikan untuk menyiapkan stock kader dengan keahlian yang

makin melebar dari wilayah tradisional PMII, yakni kemasyarakatan dan keagamaan.

Sudah saatnya kader PMII didorong untuk memasuki wilayah kompetisi

yang lebih luas.

2. Penyiapan jejaring profesi kader dan alumni yang profesional dan independen

sebagai antisipasi terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial

dan budaya yang makin terbuka dan kompetitif mengharuskan PMII di tahap

ini untuk seluas-luasnya membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Ini

menjadi keniscayaan karena ke depan PMII tidak mungkin hanya menyediakan

tipologi kader dengan latar belakang kompetensi dan keahlian yang terbatas.

Sudah selayaknya PMII memiliki kompetensi profesi yang beragam sebagai

wahana asah pengembangan kematangan individual pun juga sinergi gerakan di

masyarakat.

3. Peningkatan kualitas pemahaman, sikap dan perilaku ketaqwaan

Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi

melalui gerakan keagamaan. Ini tetap penting dilakukan mengingat semangat

keagamaan merupakan batu sangga dan ruh yang selama ini menggerakkan

PMII. Stereotyping yang selama ini memojokkan PMII bahwa kader-kadernya

tidak lagi dekat dengan wilayah keagamaan harus kita refleksikan dalam

peninjauan kembali kerangka pikir dan kerangka gerak di masyarakat. Sebagai

basis tradisi, ruh dan semangat keagamaan harus senantiasa dihidupkan dalam

segenap program yang dikembangkan oleh PMII.

Tahap ini berlangsung dalam kurun waktu 2011 - 2013. Sejalan dengan

formulasi dan orientasi program seperti tersebut di atas, tetap dilakukan pula

proses konsolidasi organisasi dan program baik secara vertikal maupun horizontal,

di dalam lingkungan internal PMII mapun eksternal.

2. TUJUAN

Dengan tetap mengacu pada tujuan dasar PMII sebagaimana tertera

dalam AD/ART maka tujuan PRODUTA tahap kedua ini dirumuskan sebagai

berikut:

Pertama : Terwujudnya kader yang berkualitas baik kualitas lahiriah

maupun kualitas batiniah, mandiri serta tetap konsisten pada nilai-nilai ke-Islaman.

Kedua : Terwujudnya suasana, sikap dan budaya keorganisasian yang

sehat dengan didukung oleh perangkat dan jaringan organisasi yang kuat, rapih

dan solid.

Ketiga : Terwujudnya kader yang mempunyai kemampuan daya fikir

dan daya jangkau dalam merespon perkembangan zaman serta mampu beradaptasi

dalam berbagai ruang kompetisi

3. PRIORITAS

Prioritas program pada PRODUTA tahap ini diletakkan pada bidang

keilmuan yang diwujudkan dalam bentuk gerakan pemikiran dan pengembangan

kapasitas dan skill yang ditekankan melalui penciptaan kondisi yang mengacu

pada penciptaan gerakan ekonomi dan profesionalisme. Penekanan pada

kedua bidang tersebut selanjutnya senantiasa disemangati oleh nilai-nilai ketaqwaan

melalui perwujudan gerakan keagamaan.

Sejalan dengan prioritas–prioritas kegiatan pada bidang-bidang tersebut

tetap dilakukan pula kegiatan-kegiatan yang mengacu pada nilai-nilai kepemimpinan

dan keprofesian secara selaras, serasi dan seimbang.

4. ARAH KEGIATAN SETIAP BIDANG

Kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan pada PRODUTA ini meliputi

empat ranah kegiatan yaitu sosialisasi, konsolidasi, partisipasi, dan sistem konHasil-

Hasil Muspimnas PMII 2012

trol. Keempat ranah kegiatan tersebut akan dicoba pada setiap bidang dan Aspek.

Berkaitan dengan upaya tersebut, maka upaya pembentukan dan pemantapan

lembaga-lembaga strategis perlu terus dilanjutkan, sehingga proses sosialisasi

dan konsolidasi dapat berlangsung secara lebih baik.

Untuk lebih memudahkan proses pencapaian tujuan seperti terurai diatas

maka dirumuskan arah kegiatan pada setiap bidang dan aspek berikut:

1. Bidang Keislaman

a. Aspek Aqidah

Masalah 1. Masih terbatasnya pemahaman anggota PMII dan

masyarakat secara keseluruhan terhadap konsep-konsep

keimanan.

2. Terjadinya proses dan gerakan pindah agama dan pindah

Aqidah didalam masyarakat muslim.

Implementasi program 1.Pemantapan aqidah Islamiyah Ahlussunnah

wal Jama’ah di kalangan anggota;

2. Dilaksanakannya dialog, pembinaan dan aktu

alisasi program - program keagaman di kalan

gan mahasiswa.

b. Aspek Syariah

Masalah : Masih terbatasnya pemahaman anggota PMII terhadap

penerapan hukum-hukum Islam.

Implementasi program : Perlu lebih ditingkatkan kontekstualisasi pema

haman terhadap hukum-hukum Islam.

c. Aspek Akhlaq

Masalah : Terjadinya “krisis moral” dikalangan generaasi muda khusus

nya dan masyarakat umumnya.

Implementasi program : Implementasi Program: Perlu lebih digalakkan

gerakan ketaqwaan melalui budaya malu dan

ikhlas serta sabar istiqomah.

2. Bidang Keilmuan

Masalah : Kurang intensnya gerakan/gesekan pemikiran di antara warga

PMII

Terjadinya pendangkalan budaya berpikir di kalangan warga

PMII dan;

Rendahnya produktifitas pemikiran.

Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi

Implementasi program : Ditingkatkannya kegiatan-kegiatan kajian,

penelitian dan pengembangan diberbagai di

siplin ilmu sesuai dengan bidang-nya ma

ing-masing.

Pembagian Aspek:

a. Aspek pemikiran Ke-Islaman

b. Aspek Pemikiran Ekonomi

c. Aspek Pemikiran Politik

d. Aspek Pemikiran Sosial Budaya

e. Aspek Pemikiran Pengembangan Sumber Daya Manusia/ Pengemban

gan Masyarakat

f. Aspek Hukum

g. Aspek Iptek

h. Aspek Sumber Daya Alam

3. Bidang Ekonomi

Masalah : Masih rendahnya tingkat “Melek ekonomi –mengerti persoa

lan ekonomi-” warga PMII dan masyarakat terhadap informasi

eknomi, peluang usaha, pengelolaan usaha, budaya dan jarin

gan usaha.

Implementasi program : Perlunya dibuat pelatihan-pelatihan kewirau

sahaan sebagai bentuk pengkaderan informal

dan berbagai dialog yang mengarah pada wa

wasan keekonomian

Pembagian Aspek:

a. Aspek: Koperasi

b. Aspek: Perdagangan

c. Aspek: Produksi/barang dan jasa

d. Aspek: Konsumen

e. Aspek: Ketenagakerjaan

4. Bidang Maritim

Untuk kebijakan maritim, maka ada Empat aspek perjuangan :

a. Aspek Regulatif :

Mendorong isu maritim sebagai landscape pembangunan nasional

b. Aspek Infrastruktur :

- Mendorong agar diintegasikan dan di bangunnya aspek infrastruktur

maritim

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

- Pembangunan Infrastruktur transportasi antar pulau

- Pembangunan Infrastruktur telekomunikasi

- Pembangunan sentra-sentra industri di kawasan-kawasan kepulauan

c. Aspek Pendidikan :

Mendorong pemerintah agar mendirikan kampus-kampus d daerah kepulauan,

agar dapat mencetak ilmu ilmuwan-ilmuwan berorientasi maritim

d. Aspek Anggaran

Mendorong pemerintah agar dapat meningkatkan alokasi anggaran yang

dialokasikan dari dana perimbangan pusat dan daerah bagi daerah-daerah kepulauan

5. Bidang profesi

Masalah : Belum lancarnya jaringan informasi antar warga baik dalam

garis vertikal maupun horizontal;

Belum meratanya konsolidasi organiasasi dan

Terbatasnya kader-kader yang berpotensi

Implementasi program : Perlu lebih ditingkatkannya proses sosialisasi,

konsolidasi dan pengkaderan organisasi,

melalui penciptaan sistem jaringan organisasi

yang kuat.

Pembagian Aspek:

e. Aspek Kelembagaan

f. Aspek Pengkaderan

g. Aspek Pengembangan Program

6. Bidang Keorganisasian

Masalah : Belum lancarnya jaringan informasi antar warga dalam

vertikal maupun horizontal;

Belum meratanya konsolidasi organisasi

Terbatasnya kader-kader yang berpotensi

Implementasi program : Perlu lebih ditingkatkan proses sosialisasi,

konsolidasi dan pengkaderan organisasi, melalui

penciptaan sistem jaringan organisasi yang kuat.

Pembagian Aspek :

h. Aspek Kelembagaan

i. Aspek Pengkaderan

j. Aspek Pengembangan Program

k. Aspek pemberdayaan

Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi

E. PENUTUP

Keberhasilan melaksanakan program kegiatan membutuhkan partisipasi

seluruh warga dengan dilandasi sikap, mental dan tekad yang sungguh-sungguh

serta diawali dengan niat yang jujur dan ikhlas. Di samping itu keberhasilan

melaksanakan program juga sangat dipengaruhi oleh suasana, iklim dan budaya

organisasi yang sehat, yang lebih menekankan faktor prestasi dan kualitas ketimbang

faktor-faktor lain yang bertentangan dengan hal itu.

Dengan demikian prinsip maju bersama-sama dalam kemajuan hendaklah

senantiasa mewarnai interaksi warga dalam melaksanakan programnya menuju

tujuan yang dicita-citakan. Semoga Allah SWT berkenan membimbing dan

memberkahi setiap kegiatan yang kita lakukan. Amin

REKOMENDASI

A. REKOMENDASI INTERNAL :

1. Diperlukannya kelengkapan database nasional warga PMII, agar dapat

mengukur sejauhmana kekuatan dan kelemahan PMII, sehingga memudahkan

sosialisasi, implementasi dan capaian program kerja organisasi, dengan Memaksimalkan

website dan Pusat Informasi

2. Diperlukannya grafik nasional pengembangan PMII sebagai alat ukur

atau indicator untuk mengevaluasi terlaksana atau tidaknya program jangka

Panjang dan Program Dua Tahunan PMII

3. Dalam merumuskan dan menyusun Visi Jangka Panjang PMII, perlu

kajian yang lebih serius, karena ini terkait dengan diversifikasi peran dan fungsi

serta sebaran kader-kader PMII

4. Perlunya jaringan dan modul-modul untuk kegiatan pengembangan

ekonomi

5. Memperkuat dan mengkonsolidir kembali basis-basis jaringan advokasi

dan gerakan PMII secara nasional, sehingga ada kesatuan opini, langkah dan

gerak mulai dari PB sampai Rayon.

6. Mendorong agar PB PMII membuat modul materi-materi pegkaderan,

terutama menyangkut msteri-materi inti; ASWAJA, NDP dan Paradigma PMII

7. Untuk menjaga kesinambungan pemikiran dan gerakan, maka PB PMII

agar mensosialisasikan hasil-hasil kongres, baik dalam bentuk buku maupun

dalam bentuk media lainnya, maksimal 3 bulan pasca kongres

8. Meminta kepada PB PMII agar merumuskan dan memperjelas pasal

yang menyangkut ”Ideologi” dalam AD/ART PMII di forum kongres

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

9. PB PMII agar segera membuat KTA (Kartu Tanda Anggota) PMII dan

di sosialisasikan kepada seluruh cabang-cabang se-Indonesia.

10.Merumuskan pola strategi PMII yang berbasis lokal kedaerahan, sehingga

Akselerasi PMII di Level Lokal tetap memliki mekanisme Kontrol

11.perlu dipisahkan garis kebijakan instruktif dan kordinatif yang leiputi

kebijakan instruktif meliputi: tertib administrasi dan materi kaderisasi dan Kebijakan

kordinatif meliputi: kebijakan ekosospol organisasi

12.Pembuatan badan hukum PMII yang bersifat publik.

13.Pembuatan modul yang meliputi modul keagamaan, kaderisasi, advokasi,

kewirausahaan, politik, Dakwah Kampus, hukum dan gender.

B.REKOMENDASI EKSTERNAL

1. Membuka ruang jejaring baru bagi PMII terkhusus dalam hal jejaring

ekonomi.

2. Perlu adanya pengawalan isu gerakan ekonomi kerakyatan berbasis

maritim dengan melakukan pendataan basis ekonomi kader.

3. Melakukan pengawalan sumber daya alam oleh PB PMII yang berkordinasi

dengan PKC dan PC dengan melihat fakta adanya TNC yang mulai

beroperasi di negara kita.

4. Mendesak kepada pemerintah agar melakukan optimalisasi potensi serta

pendampingan daerah.

5. Mengawal setiap proses Pentapan Undang-Undang, Judicial Review

dan Penetapan Regulasi yang lain.

6. Meninjau Kembali Proses Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di

Papua.

7. Mendorong Semangat berbasis Lokal dalam Pembangunan Papua sehingga

Papua Berkembang atas keinginan Masyarakt Papua.

REKOMENDASI KOMISI C

1. Pembaharuan dan pendistribusian buku multilevel startegi pergerakan

(internal)

2. mendorong memaksimalkan dan atau membentuk lembag-lembaga

profesional seperti LBH, koperasi, dan media independen (internal)

3. mendorong masing-masing pengurus mempunyai bargaining di wilayah

masing- masing (internal)

Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi :Jayapura Papua

Tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 03.00 WIT

PIMPINAN SIDANG

Musyawarah Pimpinan Nasional ( MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery Abidurrohman Herwanita

(Ketua) (WakilKetua) (Sekretaris)

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :013.MUSPIMNAS.PMII.12.2012

Tentang :

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang

perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS

2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana

Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma

hasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII

2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan

Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua

Pada tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 05.30 WIT

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin A. JabidiRitonga

Ketua Umum Sekretaris Jendral

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI

A. ASPEK HUKUM

Harapan dan cita-cita semua anak bangsa Indonesia adalah membangun

suatu kehidupan kebangsaan-kenegaraan yang bermartabat yang dilandasi oleh

nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Gerakan mahasiswa tahun 1998, dengan di

berkati oleh Allah SWT, secara gemilang merobohkan kekuasaan rezim otoriter-

birokratik Orde Baru. Lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan, yang

memimpin selama 32 tahun dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk

mengonsolidir dan merekonstruksi kehidupan kebangsaaan-kenegaraan Indonesia.

Semangat restrukturisasi pemerintahan berupa upaya mengembalikan

kedaulatan ke tangan rakyat sebagai pemilik sah dalam sistem politik demokrasi.

Melalui MPR-RI, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak

empat kali sejak tahun 2000-2002. Saat ini juga timbul wacana untuk kembali

dilakukan amandemen. Hal tersebut terjadi karena hingga saat ini suara rakyat

tetap lantang menuntut adanya perubahan dan perbaikan khususnya pada aspek

hukum yang memiliki dimensi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lahirnya berbagai institusi atau lembaga-lembaga hukum baru seperti

Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan

lain-lain sebagai produk era reformasi belum membawa perubahan yang berarti

bagi pemenuhan rasa keadilan rakyat. Sebaliknya, kejahatan para elit penguasa

di negeri ini tetap terjadi dengan menggunakan modus yang semakin beragam.

Mereka telah beradaptasi dengan instrumen-instrumen hukum baru.

Perubahan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara

yang berdasarkan atas hukum (pasal 3. Ayat 1) belum mampu menunjukan

bahwa kekuatan hukum sebagai panglima dan menjadi pijakan utama dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan

kekuasaan masih tetap mewarnai perilaku elit pemerintahan maupun elit politik

kita. Korupsi, tindakan represif TNI-Polri atas apirasi rakyat, penyerobotan

tanah rakyat, penegakan hukum yang hanya berlaku bagi rakyat kecil, dan

manipulasi birokrasi tetap terpelihara dalam praktek perilaku para elit. Praktek

Politik saling sandera di antara para pelaku dan pemegang kekuasaan yang

berujung pada tindakan transaksional untuk saling mengamankan berbagai

kepentingan busuk juga masih terjadi di berbagai level kehidupan bernegara.

Perlindungan terhadap kejahatan praktik korupsi dan mafia anggaran

dapat menjadi salah satu contoh bahwa sesungguhnya para pejabat-penjahat saling

melindungi. Kejahatan tersebut sebenarnya menjadi lawan utama reformasi,

karena memang gerakan untuk mewujudkan era reformasi didorong secara

kuat oleh kehendak kolektif warga bangsa untuk menjadikan good goverment

Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi

.Sayangnya, pejabat-penjahat ini terus direproduksi dari generasi ke generasi.

Kesulitan dalam memberantas korupsi dan mafia anggaran disebabkan

karena pelakunya melekat kuat di dalam tubuh penyelenggara negara dan terkesan

mendapat perlindungan. Hal yang sama juga terjadi pada persoalan pembiaran

terhadap eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang secara sistematis

dilakukan, bukan saja tanpa memperhitungkan hak generasi berikutnya, melainkan

juga hak-hak masyarakat yang berada di kawasan eksploitasi SDA yang

sangat diabaikan. Padahal Sumber Daya Alam diwajibkan dalam konstitusi untuk

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di satu sisi petinggi eksekutif, Presiden RI, juga tidak memenuhinya janjinya

untuk menjadi panglima pemberantasan korupsi dan mafia anggaran. Di

sisi lain pihak parpol kerap kali menjadikan penyalahgunaan anggaran negara

sebagai bagian dari sumber income partai sehingga pada tingkat tertentu memberi

ruang besar pada para anggotanya baik di eksekutif maupun parlemen untuk

leluasa mencari dana partai. Melihat fenomena tersebut, ironisnya Presiden

SBY tak juga kunjung bertindak sebagai “panglima pemberantasan korupsi”,

justru sebaliknya, tindakannya terkesan melakukan pembiaran terhadap praktik

dan figur-figur pejabat yang terindikasi korup dalam parpol binaannya sendiri.

Masalah besarnya adalah baik Presiden, jajaran lembaga pemberantas korupsi,

parpol maupun pihak yang terindikasi terlibat, masing- masing berlindung dalam

konsep “praduga tak bersalah”, “perlu bukti-bukti kuat”, dan sebagainya.

Padahal, semua itu bisa dimanipulasi melalui kerja sama antara oknum penegak

hukum dan pelaku korupsi.

Berdasarkan bacaan di atas maka PMII melalui Muspimnas Papua mengawal

dan merekomendasikan:

1. Menegaskan kembali tentang kedudukan, peran dan fungsi hukum, sebagai

dasar sekaligus patokan (pedoman) dalam penyelenggaraan kehidupan

berbangsa dan bernegara.

2. Penegakan supemasi hukum yang tegas bagi pejabat maupun pengusaha

yang kebijakan dan perilakunya bertentangan dengan hukum.

3. Membongkar dan mengusut tuntas kasus korupsi BLBI, Bank Century,

rekening gendut Jenderal Polisi, Wisma Atlet, Hambalang dan kasus-kasus besar

lainya.

4. Menetapkan hukuman mati bagi bagi setiap koruptor yang terbukti

merugikan uang rakyat.

B. ASPEK POLITIK

Kejatuhan Soeharto, 14 tahun yang lalu, menjadi momentum awal kehidupan

politik Indonesia yang lebih demokratis. Kereta reformasi pun berjalan

dengan maksud mengantarkan rakyat Indonesia menuju pada cita dan cita-cita

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

bangsa Indonesia. Masalahnya, hingga saat ini reformasi tak kunjung sampai

pada tujuan yang ingin dicapainya.Sebaliknya, bangsa ini seolah kehilangan

arah dan tujuan. Reformasi yang sebelumnya diyakini oleh rakyat Indonesia

mempu menjadi sarana yang lebih baik untuk membangun kehidupan yang lebih

beradab justru menampakan wajah kehidupan politik kanibalisme yang tidak

mengenal peri kemanusiaan.

Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini lebih menampakan

pada budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan pragmatis

yang mengabaikan common good bangsa dan negara Indonesia. Budaya seperti

itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik Indonesia mengalami perubahan

dari era yang satu ke era selanjutnya, namun tidak pada budaya politiknya.

Keserakahan dan ketamakan masih tetap melakat pada perilaku elit politik.

Demokrasi politik rakyat telah dimanipulasi dan dibajak oleh para elit politik

dengan mengarahkan pada kepentingan-kepentingan pragmatismenya.

Memang harus diakui bahwa Reformasi pada tahun 1998 telah memberikan

sumbangan bagi berkembangnya budaya politik partisipatif, namun kuatnya

budaya politik patrimonial dan otoriterianisme politik yang berubah menjadi

oligarki politik masih berkembang di kalangan elit politik dan penyelenggara

pemerintahan. Walaupun rakyat mulai peduli dengan input-input politik, akan

tetapi tidak bisa diimbangi oleh elit politik karena mereka masih memiliki mentalitas

budaya politik lama. Dengan demikian, budaya politik era reformasi

tetap masih bercorak patrimonial, berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan,

bersifat sangat paternalistik, dan pragmatis.

Demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia adalah demokrasi kebablasan,

demokrasi yang tidak terkendali dan telah membahayakan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketertiban rakyat dan para pemimpin

negeri ini sulit sekali dikontrol dan dikendalikan. Barangkali Indonesia-

lah satu-satunya negara di dunia yang menganut demokrasi kebablasan,

ketidaksiapan sistem pemerintahan yang berasaskan demokrasi

serta mentalitas rakyat dan pemimpin bangsa ini yang masih cenderung

feodal menyebabkan demokrasi yang sekarang berjalan ini menjadi tak

jelas arahnya dan bablas menjadi “semau gue”, pemilik kekuasaan dan

pemilik modal menjadi “sewenang-wenang” dengan menggunakan kedok

demokrasi untuk membuat opini rakyat dengan melakukan tindakan-

tindakan seolah-olah diri mereka bersih dan didukung oleh rakyat.

Kehidupan Demokrasi Indonesia yang diharap dapat mengantarkan pada

pencapaian tujuan dan cita-cita rakyat Indonesia dalam kenyataannya sangat

Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi

bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Demokrasi

di Indonesia saat ini mengedepankan praktik demokrasi terlalu bertumpu pada

kekuatan uang. Semua yang diukur dengan transaksi uang akan menggerus

nilai-nilai utama dalam masyarakat.

Ideologi, visi progresif, dan bahkan nilai-nilai kebaikan menjadi tergerus

oleh uang. Demokrasi transaksional yang berawal pada uang akan berpotensi

besar pada terciptanya demokrasi kaum penjahat. Prinsip yang dikembangkan

sesuatu dapat dibeli dengan uang tanpa melihat nilai-nilai utama dalam

demokrasi yang sesungguhnya. Maraknya fenomena demokrasi uang akan sangat

berpotensi menyuburkan praktik korupsi. Inilah yang pada akhirnya akan

menyebabkan pembusukan peradaban. Demokrasi uang ini secara amat jelas

juga merusak nilai luhur bangsa dan juga akan merusak mental masyarakat,

demokrasi transaksional saat ini sudah kasat mata dan sampai pada titik yang

mengkhawatirkan dan akan berujung pada suburnya praktik korupsi, kolusi dan

nepotisme. Penting segera dibuat aturan yang jelas untuk mengantisipasi pembusukan

demokrasi yang diakibatkan oleh demokrasi uang yang akan merusak

mental masyarakat bangsa ini.

Saat ini semakin banyak penjahat jadi pejabat. Hal itu merupakan akibat

dari maraknya praktik politik uang dalam pemilihan elit-elit pemerintahan.

Kondisi tersebut berdampak pada semakin sulitnya pemberantasan tindak

korupsi di Indonesia. Sistem politik kita yang sarat money politic menjadikan

pemberantasan korupsi semakin sulit dilakukan. Adanya praktik politik uang

menyebabkan masyarakat diajarkan pragmatisme dalam memilih elit pemerintahan.

Padahal, pemerintahan yang terpilih karena politik uang tersebut besar

kemungkinan menjadi koruptor karena ingin mengembalikan uang yang dikeluarkannya

saat pemilihan. jika kita mau jujur mengakui, negara ini sudah sah

dikatakan sebagai tempat pemeliharaan dan perlindungan terhadap para koruptor.

Betapa tidak, tengok saja berbagai bentuk kejahatan terjadi secara berulang

dengan pelaku yang silih berganti, sementara sumbernya dari elemen yang

sama, yakni lembaga penyelenggara negara, partai politik, dan pebisnis.

Bertolak dari landasan pikir di atas maka PMII merekomendasikan:

1. Mendorong adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang sanksi pidana terhadap elit-elit politik yang terbukti melakukan money

politic dalam memperoleh kekuasaan.

2. Mendesak pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang pelaporan anggaran partai politik

3. Mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon-calon pemimpin yang

hanya mengedepankan money politic.

4. Menyelamatkan demokrasi Indonesia dari berbagai praktek kotor politikus.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

C. ASPEK EKONOMI

Enam puluh tujuh tahun Indonesia telah merdeka. Usia untuk sebuah

bangsa yang semakin matang tersebut, tidak seharusnya menyurutkan perjuangan

masyarakat Indonesia untuk terus membangun dan mewujudkan Indonesia

yang maju dan sejahtera. Melalui pembangunan yang kuat dan berkelanjutan

oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia, diharapkan ke depan masa depan

ekonomi Indonesia yang kuat dan berkeadilan, demokrasi yang stabil dan

berkualitas, serta peradaban bangsa yang maju dan unggul.

Untuk mencapai misi besar bangsa Indonesia tersebut, pondasi ekonomi

yang kuat, merupakan salah satu syarat yang harus dibangun dan dipelihara.

Tahun 1998 telah membuktikan, bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia

yang dinilai rapuh pada saat itu, tidak kuasa menahan gempuran badai krisis

ekonomi yang menerjang Indonesia sehingga merontokan hampir semua sendi

kehidupan bangsa yang telah dibangun puluhan tahun.

Pengalaman pahit tersebut, tentunya harus dapat menjadi pelajaran bagi

seluruh komponen masyarakat Indonesia. Apalagi di tengah kondisi perekonomian

global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Bangsa Indonesia perlu

mewaspadai imbas dari krisis keuangan yang terpicu perkembangan di Eropa

dewasa ini.

Pengelolaan fiskal yang mengedepankan prinsip kehati-hatian menjadi

satu hal penting yang harus dilakukan secara tepat dan terukur. Pemberian

stimulus fiskal oleh Pemerintah kepada dunia usaha, perlu dilakukan secara

hati-hati. Kerjasama yang sinergis antara jajaran pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dunia usaha, lembaga-lembaga keuangan, serta lembaga-lembaga

lainnya, perlu pula menjadi kekuatan yang harus diciptakan guna membangun

dan membuat sektor riil tetap berjalan normal, serta mengendalikan situasi agar

tidak terjadi gelombang pengangguran baru.

Kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha, lembaga-lembaga keuangan

serta lembaga-lembaga lainnya tersebut, perlu pula diwujudkan guna memberikan

proteksi untuk melindungi, membantu, dan meringankan beban golongan

menengah ke bawah yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan perpaduan

tersebut, ekonomi Indonesia diharapkan tidak goyah; tidak terjadi ledakan pengangguran;

inflasi tetap terjaga; dan indikator ekonomi lainnya juga terkendali,

tidak seperti halnya pada saat krisis ekonomi tahun 1998.

Menghadapi gejolak perekonomian global yang kurang menguntungkan

bagi bangsa Indonesia dewasa ini, tentunya tidak mudah. Perlu langkah-langkah

nyata yang harus dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi dan memperkokoh

fundamental ekonomi nasional. Indonesia tidak boleh kehilangan

peluang sedikitpun dari kondisi perekonomian global yang tidak menentu ini.

Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi

Penurunan ekspor harus dapat ditutup dengan peningkatan investasi di dalam

negeri. Potensi pasar dalam negeri, harus dapat dioptimalkan. Biaya logistik

harus terus diturunkan.Hambatan-hambatan bagi kegiatan usaha, investasi, dan

pembangunan infrastruktur, harus diatasi dan disingkirkan.

Langkah penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah penguatan

di sektor pangan. Tingginya harga pangan, diproyeksikan masih akan

berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Langkah pemerintah untuk

Potensi pasar dalam negeri, harus dapat dioptimalkan. Upaya pemerintah untuk

memperluas dan meingkatkan swasembada pangan khususnya dalam mengamankan

penyediaan pangan pokok, utamanya beras, perlu terus didukung.

Target penetapan surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, harus dapat diwujudkan.

Dalam mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, Tantangan Indonesia

sekarang dan ke depan adalah bagaimana bangsa Indonesia dapat beradaptasi

dengan perubahan zaman; bagaimana infrastruktur harus diperluas; iklim

investasi dan kepastian hukum harus dipastikan untuk tidak menjadi kendala.

Tantangan berupa kesenjangan pembangunan, baik antar golongan

masyarakat maupun antar daerah yang relatif masih tinggi, perlu secara terus

menerus diturunkan. Upaya penurunan kesenjangan tersebut salah satunya

mendorong pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja formal, maupun

non-formal.

Penyelesaian permasalahan kesenjangan antar wilayah, antar desa-kota,

dan antar sektor khususnya di wilayah Kawasan Timur Indonesia, Pemerintah

haruslah mengupayakan untuk mengatasi kemahalan harga, peningkatan akses

rakyat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak,

menguatkan sektor perikanan dan kelautan, serta mengembangkan pariwisata

dan ekonomi kreatif berbasis tradisi dan budaya lokal. Dalam konteks inilah

pemerintah perlu hadir dalam dalam kehidupan rakyatnya.

Tantangan yang terkait dengan sejumlah hambatan iklim investasi dan

kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan telah menciptakan

ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan

untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas,

harus dapat segera ditiadakan. Maka dari itu perlu adanaya singronisasi pemikiran

dan peraturan antara pusat dan Pemerintah Daerah untuk menpenciptaan

kondisi iklim usaha yang kondusif termasuk kepastian hukum tersebut.

Hambatan-hambatan yang ada di daerah perlu terus dikurangi. Pemerintah Pusat

harus konsisten dan tegas dalam mengevaluasi peraturan-peraturan Daerah

yang tidak mendukung atau menghambat investasi. Upaya penegakan hukum

yang tegas juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasa aman

dan stabilitas dalam berinvestasi.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

Maka untuk tetap menjaga stabilitas dan peningkatan ekonomi bangsa,

PMII merekomendasikan:

1. Pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi kerakyatan.

2. Pengembangan produktifitas pengusaha dan potensi pasar dalam negeri

harus diutamakan.

3. Perlindungan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat

yang berbasis tradisi dan budaya lokal.

4. Pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kepentingan

rakyat.

5. Mendesak pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.

6. Nasionalisasi aset-aset strategis yang berkaitan dengan hajat hidup

rakyat.

D. ASPEK POLITIK INTERNASIONAL

Gelombang demokratisasi negara-negara di kawasan Timur Tengah atau

Arab Spring yang terjadi sejak musim semi Desember 2010 telah mengubah

peta politik di kawasan tersebut. Perubahan peta politik itu sedikit banyak memengaruhi

stabilitas politik dan ekonomi secara global, termasuk ke Indonesia.

Arab Spring adalah istilah untuk kebangkitan dunia Arab atau pemberontakan

yang dimulai di Tunisia kemudian menjalar ke Libya, Aljazair, Mesir, Lebanon,

Yordania, Mauritania, Sudan, Oman, Arab Saudi, Maroko, Yaman, Irak, Bahrain,

Kuwait, Sahara Barat, dan Suriah dengan berbagai tingkat tekanan untuk

menggulingkan pemerintah. Beberapa pemimpinnya digulingkan dengan cara

kudeta berdarah, yang lain sedang berlangsung dan beberapa sudah berhenti.

Imbas dari krisis politik berkelanjutan di Timur Tengah itu tidak hanya

meningkatkan harga komoditas minyak bumi, tetapi lebih jauh dalam bidang sosial

¸ekonomi, budaya dan agama. Dalam bidang ekonomi, sebelumnya ekspor

Indonesia ke wilayah itu mengalami kenaikan dua kali lipat, terutama ekspor

non migas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor ke sejumlah Negara-

negara seperti Arab Saudi, Libanon, Yaman, Qatar, serta Bahrain naik tajam

selama periode Januari-September 2012 dibandingkan periode yang sama pada

tahun sebelumnya. Nilai Ekspor ke Arab Saudi misalanya, menyentuh angka

USD 1,36 miliar atau hampir meyamai nilai akumulatif Januari-Desember 2011

sebesar USD 1,43 miliar. Nilai ekspor ke Oman sepanjang Januari-September

mencapai USD 170,44 juta atau hampir mendekati akumulasi tahun 2011 yang

menyentuh angka USD 186,4 juta. Ekspor ke Yaman selama Januari-September

sebesar USD 119,8 juta bahkan jauh melampaui akumulasi 2011 sebesar USD

95,2 juta.

Sementara dalam hal agama, Arab Spring pada akhirnya melahirkan pen71

Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi

guasa Islam baru. Penguasa baru itu antara lain, berkuasanya Ikwanul muslimin

di Mesir dengan dipegangnya tampuk pimpinan dibawah Presiden Mohammed

Mursi. Selain itu, Arab Spring juga memunculkan kekuatan baru kelompok

Salafi dan tumbuhnya kekuatan Al Qaeda di kawasan Timur Tengah.Kelompok

Salafi relatif baru dalam panggung demokrasi dan mereka mempunyai agenda

tersendiri yakni membangun negara Islam di kawasan Timur Tengah.Sementara,

pertumbuhan kekuatan Al Qaeda telah membawa kelompok ini masuk ke

dalam ruang publik dan demokrasi. Hal ini telah menyebabkan mereka menjadi

salah satu faktor penentu proses politik di kawasan Timur Tengah.

Gejolak politik yang terjadi di Timur Tengah serta belahan Islam Afrika

lainya tentu akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan Islam Ahlussunah

Waljamaah (ASWAJA). Kini hanya praktis Indonesia yang menjadi harapan

sentrum gerakan Aswaja di dunia global.

Melihat konteks di atas, PMII seharusnya mengambil peran aktif dalam

mewarnai dinamika politik global terutama menjaga kepentingan Islam Ahlussunah

Waljamaah. Dengan cara memperkuat jaringan atau networking kelompok

Aswaja Internasional. Pertemuan-pertemuan pemuda Aswaja Internasional dan

lain-lain. Selain itu, PMII juga harus mendorong kerjasama ekonomi antara pemerintah

Indonesia dengan negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika.

E. ASPEK BUDAYA DAN GENDER

Budaya merupakan pola perilaku maupun sistem pengetahuan yang dimiliki

oleh suatu masyarakat. Budaya bukan sesuatu yang dimiliki begitu saja tanpa

mengalami proses tertentu, melainkan sesuatu yang dimiliki melalui proses

belajar sejak seseorang dilahirkan. Sebagai suatu proses pembelajaran, budaya

suatu kelompok sosial tertentu akan berbeda dengan budaya dari kelompok

yang lain. Lingkungan yang dihadapi oleh suatu masyarakat dapat berbeda dengan

lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat yang lain. Lingkungan tersebut

dapat berupa lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Masing-masing

lingkungan memiliki “tantangan” tersendiri sehingga menciptakan proses

pembelajaran yang berbeda-beda. Hal ini merujuk pada definisi konsep budaya

dari aliran fungsionalisme, bahwa budaya merupakan sesuatu yang memiliki

fungsi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat penganutnya. Dengan

demikian, budaya tertentu tidak akan dianut oleh suatu masyarakat jika menurut

pandangan mereka budaya tersebut tidak memiliki fungsi atau tidak memenuhi

kebutuhan mereka. Jadi, budaya akan mengalami perubahan jika dianggap tidak

sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat penganutnya.

Demikian pula hanya terkait peran gender yang dikonstruksi secara sosial

budaya. Peran yang dimainkan oleh kaum perempuan di Papua misalnya

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

berbeda dengan peran yang dimainkan oleh kaum perempuan di Jawa. Inilah

yang disebut dengan peran gender. Perempuan di daerah Mandar misalnya,

mengangkat air dengan cara memikul sementara laki-laki biasanya menjinjing.

Pada masyarakat yang lain, yang nampak justru bertolak belakang, yang mana

perempuan menjinjing dan laki-laki memikul. Sementara peran seks merupakan

peran yang dimainkan berdasarkan seksualitas, misalnya menyusui, melahirkan,

menstruasi, menghasilkan sperma dan sebagainya.Jadi, peran gender sangat

berbeda dengan peran seks.

Dengan memahami konsep kebudayaan dan peran gender seperti di atas,

maka kita akan mudah memahami bahwa pembagian peran berdasarkan gender

dipengaruhi oleh budaya yang dianut suatu masyarakat.

Dari hasil uraian di atas kami mengakat 10 point penting sebagai hasil kajian

PB PMIII Untuk menciptakan sebuah gagasan pemikiran yang berkeadilan

gender.

1. Menyelenggarakan pemerintahan bervisi keadilan gender (gender

mainstreaming) dan meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional.

2. Mendorong dan meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi

perempuan di semua bidang kehidupan dan tetap mempertahankan nilai

persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam

rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga

dan masyarakat.

3. Melindungi hak-hak perempuan, kaum ibu, dan pekerja perempuan

(TKW) yang selama ini mendapatkan perlakuan diskriminatif akibat masih

minimnya payung hukum yang dapat melindungi mereka.

4. Membangun kembali rasa saling percaya antar warga negara dengan

meningkatkan terwujudnya forum warga dengan pendekatan tradisi dan budaya

setempat.

5. Mewujudkan dan mengembangkan kebudayaan nasional yang bersumber

dari warisan budaya leuhur bangsa, budaya nasional yang mengandung

nilai-nilai universal demi mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat

dan membangun peradaban bangsa.

6. Mengembangkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang mampu memberikan

pedoman sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan di semua

bidang.

7. Mendorong terbentuknya sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam

rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi

tantangan pembangunan bangsa di masa depan.

8. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai

sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas

Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi

kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta

memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi

pelaku seni dan budaya.

9. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta

menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang

berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga

menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.

10. Memahami gender dalam budaya Indonesia. Harus dipahami bahwa

setiap kelompok sosial/masyarakat memiliki budaya tertentu yang mana dapat

sangat berbeda dengan budaya kelompok sosial yang lain. Perbedaan ini berimplikasi

pada perbedaan pandangan yang dimilikinya. Hal itu bersumber dari

serangkaian proses pembelajaran yang dimulai sejak manusia itu dilahirkan dan

dalam lingkungan di mana seseorang itu tumbuh. Untuk itu sangat perlunya

memahami gender dari masing-masing prespektif budaya agar tidak terjadi

diskriminasi terhadap kaum prempuan baik di lingkungan civil society maupun

dalam dunia gerakan.

F. ASPEK KEAGAMAAN

Indonesia merupakan negara majemuk yang penduduknya menganut beberapa

agama. Dalam peraturan perundangan negara disebutkan agama yang

dianut dan berkembang di Indonesia ada enam yaitu Islam, Katholik, Kristen,

Hindu, Buddha dan Khonghucu. Agama-agama tersebut sama status dan

kedudukan dimata hukum negara tanpa memandang mayoritas maupun minoritas.

Para penganut agama hidup bersama dengan tidak membedakan dalam kehidupan

sosial berbangsa dan bernegara.

Kemajemukan agama yang ada di Indonesia disadari atau tidak dapat

berakibat positif dan juga negatif. Akibat positif telah banyak dirasakan oleh

bangsa Indonesia. Namun tanpa disadari kemajemukan agama tanpa pengelolaan

umat bergama yang baik dapat menimbulkan sentimen antar penganut

yang dapat mengakibatkan terjadinya gesekan-gesekan pada masyarakat dan

mengarah pada konflik horizontal. Banyak kasus yang dapat diambil contoh

konflik horizontal yang terjadi, misalnya kasus Ambon, Poso, Kalimantan, dan

terakhir Lampung. Kita meyakini bahwa konflik yang terjadi bukanlah dalam

rangka menyerang orang lain dikarenakan berbeda keimanan. Sebab utama

terjadinya Konflik dan gesekan sesungguhnya dikarenakan kesenjangan sosial

kelompok masyarakat yang terkotak-kotak oleh perbedaan agama. Keyakinan

bukanlah penyebab konflik tetapi menjadi pupuk sentimen oleh sebagian

masyarakat yang sedang mulai belajar hidup berdemokrasi.Bibit-bibit konflik

diakui atau tidak adalah akumulasi jangka panjang sejarah bangsa yang selama

3 dekade pada masa orde baru dipaksa untuk diam dan tunduk pada pemerintah

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

tanpa ada kesempatan untuk melakukan negoisasi apalagi kritik. Arus reformasi

yang membawa kepada kebebasan berpendapat dan bersuara memudahkan

kelompok masyarakat yang sedang memulai demokrasi mudah terkontaminasi

oleh isu-isu ataupun gerakan yang sengaja memecah belah bangsa terlebih jika

digiring kepada sentimen agama dan etnis.

Selain kasus-kasus konflik horizontal masih ada kasus-kasus negatif bermuatan

sentimen antar pemeluk agama, misalnya kasus sengketa pendirian

tempat ibadah di beberapa daerah yang berujung pada kekerasan fisik mengatasnamakan

agama. Semua penganut agama seyogyanya dapat bertindak sesuai

dengan peraturan perundangan yang ada dengan tanpa mengedepankan ego

dan sentimen antar umat. Pendirian tempat ibadah telah diatur oleh pemerintah

akan tetapi pelaksanaan di lapangan belum seperti sebagaimana yang diharapkan.

Beberapa sengketa seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah tanpa ada dialog

untuk menemukan solusi terhadap hal tersebut. Belum lagi kasus-kasus yang

terjadi, sengaja dijadikan konsumsi publik yang semakin menyulut emosi dan

sentimen antar pemeluk agama pada masyarakat yang lebih luas.

Selain kasus antar pemeluk agama. Agama juga dapat menimbulkan efek

negatif yaitu kekerasan mengatasnamakan agama. Beberapa kasus terorisme

yang terjadi mislanya, disebabkan oleh fanatisme agama berlebihan yang meyakini

bahwa yang bukan dari golongannya adalah musuh. Sesungguhnya semua

agama mengajarkan kedamaian dan bertujuan menciptakan perdamaian manusia.

Tetapi terkadang agama dijadikan pembenaran untuk melakukan hal-hal

yang merugikan orang lain.

Disadarai atau tidak pemahaman keagamaan yang ekstrim berkembang

dengan mudah pada lembaga-lembaga pendidikan formal baik itu pada institusi

lembaga Pendidikan Dasar, Menengah maupun Tinggi. Oleh sebab itu penting

kiranya dilakukan revitalisasi terhadap pendidikan keagamaan pada sistem

pendidikan Indonesia. Revitalisasi yang dilakukan yaitu untuk semakin menguatkan

posisi pendidikan agama pada sekolah-sekolah formal, melalui perbaikan

kurikulum, tenaga pendidik, dan lain-lain. Pendidikan pesantren yang

telah lama berkembang di Indonesia telah berkontribusi dalam mengembangkan

pendidikan keagamaan yang berlandaskan pada pancasila dan menjaga toleransi

serta kerukunan antar umat beragama.Kiranya penting untuk melakukan

kolaboirasi antara pendidikan formal pada sekolah-sekolah umum dengan pesantren-

pesantren dalam pelaksanaan pemebelajaran dan pengembangan pendidikan

keagamaan.

Menyikapi beberapa hal tersebut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

pada Musyawarah Pimpinan Nasional Tahun 2012 di Jaya Pura Papua merekomendasikan

hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada seluruh elemen masyarakat umat beragama hendaknya tidak

Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi

menciptakan sentimen antar pemeluk dan tidak membawa agama pada hal yang

mengarah terjadinya konflik komunal.

2. Undang-Undang Kerukunan Antar Umat Beragama merupakan kebutuhan

bangsa Indonesia dalam mengelola perbedaan agama, namun kajian isi dari

Undang-Undang tersebut perlu dilakukan secara bersama oleh semua elemen

bangsa.

3. Pemerintah hendaknya tegas meyikapi sengketa-sengketa pendirian

tempat ibadah dan kepada pihak yang bersengketa hendaknya legowo dan menyikapi

hal tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang beralaku.

4. Perlu untuk terus dilakukan penyebaran pemahaman keagamaan moderat

berdasarkan pancasila yang senantiasa toleransi dan mencintai perdamaian.

5. Revitalisasi pendidikan keagamaan pada pendidikan-pendidikan formal

khususnya sekolah yang bukan berbasis agama.

6. Kolaborasi antara pendidikan umum dan pendidikan pesantren dalam

pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan pendidikan keagamaan .

7. Mendeteksi penyebaran pemahaman keagamaan ekstrim pada sekolah-

sekolah dan kampus-kampus baik yang disebarkan secara formal kelembagaan

maupun non formal.

G. ASPEK PENDIDIKAN

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi

tantangan yang berdimensi ganda. Karena kalau Negara-negara Eropa sejak

abad ke-17 sejak Renaisance terus maju menjadi Negara industry didukung dengan

peradaban modern (Science and Technology), penghuni Nusantara nasibnya

terbalik. Setelah runtuhnya imperium Majapahit yang masa jayanya meliputi

semenanjung Malaya, seluruh Kalimantan, bahkan sampai Philipina Selatan,

menjadi ratusan kerajaan kecil yang kemudian satu per satu terutama sejak abad

ke-17 dikuasai oleh kaum penjajah, Portugis, Inggris, dan Belanda. Jadi kalau

di Eropa abad ke-17 adalah kebangkitan rasionalisme dan Negara kebangsaan,

Indonesia pada periode yang sama mengalami masa suram, dan pada permulaan

abad ke-20 sepenuhnya dikuasai kaum penjajah. Dan baru mulai permulaan

abad ke-20 melalui kebijakan yang dikenal dengan istilah Politik Etis, masyarakat

Indonesia terutama elitnya mulai berkenalan dengan peradaban modern

melalui sekolah-sekolah Eropa yang dibuka untuk elit pribumi.Kebijakan ini

tanpa direncanakan oleh pemerintah penjajah telah melahirkan kaum terpelajar

yang memimpin pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan.

Dengan bermodalkan sumber daya manusia Indonesia seperti inilah para

pendiri Republik meletakkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “memajukan

kebudayaan nasional Indonesia” melalui diselenggarakannya “Satu

Sistem Pengajaran Nasional” sebagai wahana strategic untuk membangun

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

Negara Bangsa Indonesia. Jadi tantangan utama bagi bangsa Indonesia sesuai

dengan amanat UUD 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”.Hampir

enam puluh tujuh tahun setelah merdeka, “apakah ‘mencerdaskan kehidupan

bangsa’ masih merupakan tantangan?” Berangkat dari inilah PMII kembali

merefleksikan arah dan sistem pendidikan nasional di tengah fenomen global

yang sangat kompleks, tentu PMII harus mengambil bagian dalam menentukan

arah perjalanan pendidikan Indonesia serta mampu menentukan posisioning

strategis PMII sebagai dari masyrakat kampus dalam menjawab tantangan

zamannya. Problem dan tantagan yang dihadapi oleh indonesi saat ini adalah

politik, ekonomi dan IPTEK, serta ketidakpastian Sistem pendidikan Nasional

yang mampu mengantarkan masyarakat Indonesia menikmati pendidikan yang

layak dan berkualitas sesuai dengan cita-cita keerdekaan sebagaimana yang di

amanatkan dalam UUD 1945 Yaitu “mecerdaskan kehidupan bangsa”.

Keterbelakangan pendidikan di Indonesia jika dibandingkan dengan Negara-

negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang yang pada akhir-

akhir ini disusul dengan Malaysia, Korea Selatan, danTaiwan adalah Pemrintah

belum serius menempatkan pendidikan sebagai landasan pembangunan

bangsa dan sokoguru peradaban sejarah Indonesia.

Saat ini dan yang akan datang Pergerkan Mahasiswa Islam Indonesia dituntut

untuk terus pro-aktif dalam mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah

menuju arah perbaikan sistem pendidikan. Fakta yang sangat nyata setiap tahun

kita melihat banyak anak bangsa depresi bahkan stress yang berujung bunuh

diri setelah kelulusan diumumkan. Standar kelulusan perlu dievaluasi, jangan

jadikan UN sebagai standar mutlak kelulusan, proses belajar mengajar selama 3

tahun dinomorduakan. Belum lagi kita meninjau kebijakan kemandirian satuan

pendidikan yang dibalut UU BHP yang dibatalkan MK lewat yudicial review.

Kita akan dibingungkan dengan follow up pembatalan UU BHP karena terjadi

Vacum of Low pada bentuk hukum pendidikan sekarang, apakah kembali ke

sistem lama atau jangan-jangan sekarang lagi disiapkan neo-BHP dengan balutan

lebih halus tapi dengan substansi yang sama.

Menyikapi beberapa hal tersebut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

pada Musyawarah Pimpinan Nasional Tahun 2012 di Jaya Pura Papua merekomendasikan

hal-hal sebagai berikut:

1. Merubah Sistem UN yang menjadi standar kelulusan siswa, karena hanya

akan membebani siswa. UN tidak layak diterapkan apabila belum ada pemerataan

pendidikan di seluruh pelosok negeri baik dari segi sarana prasarana,

kualitas guru, dll.

2. Pemerintah segera memperjelas status satuan pendidikan di tanah air

setelah pembatalan UU BHP oleh MK lewat Yudicial Riview agar tidak terjadi

Strategi dan Pengembangan KOPRI

vacuum of low di satuan-satuan pendidikan Indonesia.

3. Pemerintah hendaknya melaksanakan pendidikan Gratis dan berkualitas

Mulai dari Pendidikan PAUD,SD, SMP,SMA,MA,S1,samai Pascasarjana

S2.

4. Membentuk kebijakan pendidikan berbasis cultur ke-indonesiaan dan

menghapus liberalisasi dan komersialisasi terhadap pendidikan yang merupakan

hak dasar setiap rakyat Indonesia dan diatur oleh Undang-Undang Dasar.

5. Membuat sistem pendiddikan yang ilmiah, demokratis serta mendidik

tanpa adanya diskriminasi baik secara pisik dan psikis terhadap peserta didik/

siswa

6. Merealisasikan anggaran pendidikan 20 % sesuai UUD 1945 dan hentikan

pemotongan subsidi pendidikan.

7. Menghentikan dikotomi pendidikan pesantren dan pendidikan nasional

untuk pembangunan pendidikan yang berwawan karakter ke-Indonesiaan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi :Jayapura Papua

Tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 05.30 WIT

PIMPINAN SIDANG

Musyawarah Pimpinan Nasional ( MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery Abidurrohman Herwanita

(Ketua) (WakilKetua) (Sekretaris)

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

STRATEGI DAN PENGEMBANGAN

KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM

INDONESIA PUTERI (KOPRI)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Strategi dan Pengembangan KOPRI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :014.MUSPIMNAS.PMII.12.2012

Tentang :

STRATEGI DAN PENGEMBANGAN KORP PERGERAKAN MAHASISWA

ISLAM INDONESIA PUTERI (KOPRI)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang

perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS

2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana

Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma

hasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII

2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan

Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Strategi dan Pengembangan Korp Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia Puteri (KOPRI)

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua

Pada tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 05.00 WIT

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin A. JabidiRitonga

Ketua Umum Sekretaris Jendral

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

STRATEGI DAN PENGEMBANGAN

KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTERI

(KOPRI)

A. STRATEGI DAN PENGEMBANGAN KOPRI

Korp PMII Puteri (KOPRI) yang lahir 25 November 1967 merupakan

wadah kader perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Prinsip Kesetaraan

KOPRI yang merupakan salah satu bagian prinsip kesetaraan dalam

Alquran sebagai khalifatullah fil ardl dan keberadaannnya menjadi rahmat bagi

segenap alam. Karenanya keberadaan KOPRI harus dirasakan kemanfaatannya

tidak hanya oleh kader-kader PMII baik seluruh umat yang ada dibumi ini, baik

secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan,

keberadaan KOPRI diharapkan mampu menjadi salah satu kelompok efektif

yang aktif dalam memberikan tawaran-tawaran gerakan untuk mengurai

persoalan – persoalan yang muncul di masyarakat misalnya persoalan HAM,

demokrasi, globalisasi, hukum, politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kebudayaan,

keberagaman dan pluralisme, lingkungan dan yang paling khusus adalah

persoalan gender.

KOPRI harus mampu menjelaskan dengan lebih gamblang atas proses-

proses diskriminasi sosial dan hukum, subordinasi, pelabelan negatif, kekerasan

fisik dan nonfisik, marginalisasi ekonomi, dan beban ganda yang

selama ini dialami perempuan tersebut menjelma kedalam bentuk kebijakan-kebijakan

pemerintah dalam berbagai bidang, tradisi dan tafsir agama yang masih

memiliki potensi cukup besar untuk dipahami secara bias, Wacana Islam,

sebagaimana wacana lainnya (kemanusiaan misalnya) cenderung mengabaikan

eksistensi perempuan (HAM-HAP) serta budaya-budaya populer yang merasuk

lebih dalam dari agama kedalam individu-individu. Semua itu diakumulasikan

dalam ketidakadilan yang memang menyatu dalam tubuh perempuan, ia penerima

terendah produksi ekonomi, non-subyek dalam sistem hukum, ia sasaran

penghukuman moral dalam politik agama, umpan dalam politik media.

Untuk itu, KOPRI akan selalu melakukan pembacaan kritis dan memiliki

sensitifitas gender dalam mensikapi produk-produk kebijakan pemerintah dengan

memberikan alternatif-alternatif berdasarkan tawaran gagasan yang lebih

mengakar dan relevan dengan kepentingan masyarakat khususnya perempuan.

Dan pembacaan yang kritis adalah pembacaan yang bersifat multidimensi dan

berkelanjutan. Sehingga KOPRI Membutuhkan dukungan moral, politik sekaligus

intelektual khususnya dari PMII sebagai induk gerakan agar setiap pilihan

gerakan yang diambil KOPRI nantinya akan saling menguatkan dan sinergis

Strategi dan Pengembangan KOPRI

dengan grand design yang telah dirancang PMII dalam melihat persoalan masyarakat,

negara dan dunia.

Alternatif-alternatif gagasan yang mengakar dan relevan kepentingan perempuan,

akan KOPRI munculkan dengan didahului oleh pembacaan persoalan

tingkat lokal dengan intensif dan argumentatif untuk kemudian ditarik menjadi

kebutuhan bersama di tingkatan yang lebih luas, sehingga KOPRI yang notabene

merupakan sebuah institusi pengkaderan berbasis kader perempuan di PMII

tidak terjebak pada isu-isu sporadis yang menghabiskan energi dan menghabiskan

tujuan organisasi dalam jangka panjang.

KOPRI melihat bahwa perbagai persoalan perempuan yang sampai saat

ini belum bisa diselesaikan, baik persoalan internal maupun eksternal. Harus

dilihat dengan satu kesepahaman bahwa selain sebagai sebuah pengetahuan

yang terus bergerak dan berkembang, jender dan atau feminisme harus menjadi

inspirasi gerakan untuk mengurai persoalan perempuan tersebut.

B. PENGEMBANGAN INTERNAL KOPRI

Gerakan massif tersebut membutuhkan penguatan internal, menurut

Saskia Eleonora Wieringa defenisi yang komprehensif tentang “gerakan perempuan”

sangat sukar, karena gerakan perempuan tidak pernah bicara dalam satu

bahasa. Tetapi ia memberikan masukan bahwa ; Gerakan perempuan dapat dilihat

sebagai spektrum menyeluruh dari perbuatan individu atau kolektif secara

sadar atau tidak sadar, kegiatan, kelompok atau organisasi yang berperhatian

terhadap berkurangnya berbagai aspek subordinasi gender, yang dipandang sebagai

berjalinan dengan penindasan lainnya, seperti misalnya yang didasarkan

atas preferensi kelas, ras, etnis, umur dan seks.

Organisasi adalah sekumpulan individu yang mengorganisir diri bersama

untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama pula. Organisasi memungkinkan

sekelompok individu (masyarakat) dapat mencapai hasil yang sebelumnya tidak

bisa dicapai jika dilakukan oleh individu secara sendiri-sendiri. Dengan demikian,

organisasi merupakan satu unit yang terkoordinir yang diperlukan sebagai

wadah dan alat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dari sebuah gerakan

yang akan dilakukan.

Organisasi menjadi cukup strategis, karena dalam sebuah organisasi

terdapat sistem yang mengatur bagaimana strategi dibangun, kepemimpinan

bekerja dan mekanisme diatur. Jadi, gerakan betul-betul terarah dan terpimpin.

Dan, semua elemen-elemen harus dikelola dengan baik. Pengelolaan terhadap

elemen-elemen organisasi itu disebut manajemen organisasi dan ketika menetapkan

organisasi sebagai media gerakan, kitapun harus menatanya sebagai

organisasi gerakan. Individu yang bertugas mengelolanya disebut Manajer Organisasi

dan peran ini melekat dalam diri para pengurus organisasi.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

1. Peningkatan Sumberdaya Manusia

Dalam Konteks internal, salah satu hal yang bisa dianggap sebagai keberhasilan

dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan

PMII sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalanya perubahan baik dalam

konteks lokal maupun nasional dan internasional. Alumni KOPRI atau perempuan

yang dimiliki PMII yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan satu

kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun

untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan di kemudian

hari karena tingkat persaingan yang memang semakin keras.

1. Menjadikan KOPRI sebagai kawah candradimuka yakni tempat pengkaderan

dan penggodokan kader perempuan PMII.

2. Dilaksanakannya Kaderisasi guna menunjang kaderisasi Formal yakni

Sekolah Kader KOPRI (SKK), Workshop Kepemimpinan, Pelatihan Analisis

anggaran, analisis Media, Publik Speaking, TOT dll.

3. Adanya klasifikasi Potensi Kader dan dikembangkan melalui kaderisasi.

4. Adanya distribusi kader sesuai dengan potensinya masing-masing.

2. Penguatan Institusi KOPRI

1. Adanya visi gerakan bersama “Membangun Sinergitas; Mengawal kepemi

mpinan Perempuan Nusantara”

2. Adanya Institusi KOPRI disetiap level kepengurusan.

3. Adanya SDM pengurus yang memadai sesuai dengan potensi dan tugasnya.

4. Adanya sinergitas gerakan yang mendukung pengembangan organisasi dari

pusat sampai daerah.

5. Adanya komunikasi yang baik guna mendorong solidaritas Gerakan.

6. Adanya Peraturan Organisasi

C. PENGUATAN JARINGAN ALUMNI PEREMPUAN PMII

Dalam Konteks internal, salah satu hal yang bisa dianggap sebagai keberhasilan

dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan

PMII sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalanya perubahan baik dalam

konteks lokal maupun nasional dan internasional. Alumni KOPRI atau perempuan

yang dimiliki PMII yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan satu

kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun

untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan di kemudian

hari karena tingkat persaingan yang memang semakin dinamis.

D. PENGUATAN IDEOLOGI DAN PARADIGMA

KOPRI PB PMII merupakan wadah pemberdayaan perempuan yang bertujuan

untuk mengembangkan potensi kader dan mengawal isu-isu perempuan.

Strategi dan Pengembangan KOPRI

KOPRI PB PMII memiliki Paradigma Kritis Transformatif (PKT) dalam melihat

realitas kebangsaan dan berpijak pada Ahli sunnah Waljama’ah. Selain itu

memandang bahwa: Berbagai bentuk penindasan dan ketidak adilan terhadap

perempuan berakar pada adanya cara berfikir dan bertindak yang merendahkan

martabat dan kemanusiaan kaum perempuan. Oleh karena itu, harus ada perubahan

cara berfikir dan bertindak bersama secara sadar dan terorganisir untuk

menegakkan kembali martabat dan kemanusiaan tersebut melalui proses penyadaran

di tingkat mahasiswa dan semua elemen masyarakat.

Selain itu kita memandang bahwa Tindakan bersama secara sadar dan

terorganisir dari kaum perempuan (sebagai pemilik kepentingan) untuk bebas

dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan yang berakar dari adanya

perendahan martabat kemanusiaan kaum perempuan, Karena Berbagai bentuk

penindasan dan ketidak adilan terhadap perempuan berakar pada adanya cara

berfikir dan bertindak yang merendahkan martabat dan kemanusiaan kaum

perempuan. Sehinga harus ada perubahan cara berfikir dan bertindak bersama

secara sadar dan terorganisir untuk menegakkan kembali martabat dan kemanusiaan

tersebut melalui proses penyadaran ditingkat mahasiswa dan semua elemen

masyarakat. Melalui pemahaman gerakan yang berlandaskan ASWAJA

dan Berwawasan perspektif gender dengan mendorong gerakan kesetaran dan

kesadaran gender di tingkatan mahasiswa dan masyarakat.

Dengan landasan Aswaja sebagai kerangka operasional dan kesadaran

liberatif PMII maka akan terbentuk kader perempuan PMII yang mampu

mengekspresikan nilai dan pengetahuan yang sama yang berasal dari manapun

dengan artikulasi diri yang optimal tanpa halangan konsepsi ekonomi, politik,

dan budaya yang membatasi peran.

Dengan meminjam teori jurgen Hubermas tentang “public sperare”, maka

kader perempuan PMII didorong untuk mencapai pemenangan war of position

dengan tetap menghargai harmoni kultur. Olehnya akan tercipta kader perempuan

yang memiliki kesadaran kritis, pola kaderisasi yang menciptakan identitas

dan citra diri kader yang cerdas, visioner dan berakhlaqul kharimah, memiliki

karakter yang kuat serta pijakan gerakan pada Aswaja dan kearifan lokal.

Penguatan Ideologi ini harus semakin diperkuat dalam setiap kaderisasi dan

menjadi Ruh Gerakan.

E. PENGEMBANGAN EKSTERNAL

Dalam konteks eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang sepadan

posisinya dengan banyaknya institusi (LSM, ORNOP, ORMAS) yang

intens di persoalan perempuan. Yang berbeda hanyalah tugas kaderisasi yang

mengikat KOPRI untuk melakukan kerja-kerja jangka panjang dan berkelanjutan.

Tetapi sebagai sebuah organ yang memiliki fungsi-fungsi taktis dan stratHasil-

Hasil Muspimnas PMII 2012

egis, KOPRI bisa mengambil tindakan-tindakan yang aktual dan faktual serta

dinamis. Derasnya perkembangan tren isu perempuan tidak boleh membutakan

KOPRI dalam melihat pola dan akar persoalan yang dihadapi perempuan dan

konteks lokalitas daerah.

Pengembangan Organisasi Eksternal adalah upaya aksi dan konsolidasi

Gerakan KOPRI dalam rangka menuju masyarakat yang berkeadilan Gender

Meliputi:

1. Advokasi Undang-undang dan kebijakan yang sensitif Gender

2. Konsolidasi Gerakan Perempuan se-Indonesia secara masif baik di daerah

maupun Nasional.

3. Penguatan Jejaring Media sebagai upaya publikasi gerakan KOPRI

4. Penguatan KOPRI kerja-kerja gerakan baik di kampus, masyarakat dan pe

merintah.

5. Membangun komunikasi dan gerakan kepada seluruh Jaringan perempuan

baik di daerah, Nasional maupun Internasional.

F. RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN KOPRI

1. KOPRI DAN KAMPUS

a. KOPRI PMII yang berbasis mahasiswa sangat strategis untuk melakukan

proses penyadaran berkeadilan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan

b. Perempuan merupakan agen perubahan dan KOPRI PB PMII merupakan

wadah strategis dalam pengawalan kepemimpinan perempuan untuk Indonesia

yang diawali dari gerakan kepemimpinan di kampus.

c. Merebut kepemimpinan di kampus baik di BEM-J, BEM-F, BEM-U, DEMA,

Senat serta UKM. Kader KOPRI harus tampil menjadi pemimpin.

d. Adanya kerjasama dengan pihak kampus seperti Pusat Studi Wanita (PSW).

e. Berada di garda depan setiap kebijakan kampus yang tidak berpihak kepada

mahasiswa.

f. KOPRI sebagai laboratorium pendidikan dan tranformasi pengetahuan tentang

isu-isu perempuan.

g. Tidak ada pembedaan antara mahasiswa, bahwa martabat kemanusiaan

kaum perempuan sama tingginya dan sama terhormatnya dengan martabat kemanusiaan

laki-laki. Karena ini bukan sekedar tuntutan kesetaraan peran gendersemata.

Bahwa perjuangan untuk mengakhiri berbagai bentuk perendahan

martabat kemanusiaan kaum perempuan harus dilakukan terorganisir dan terus-

menerus, terutama oleh kaum perempuan sendiri dan harus mendapatkan

dukungan (menjadi bagian dari perjuangan bersama) kaum laki-laki.

2. KOPRI DI MASYARAKAT

a. Advokasi Masyarakat Khususnya Perempuan

PMII adalah organisasi yang memiliki komitmen besar untuk tidak pas85

Strategi dan Pengembangan KOPRI

rah melihat ketidakadilan. Selama lebih dari sepuluh tahun istilah gender meramaikan

berbagai diskusi tentang masalah-masalah perempuan telah diterima

oleh PMII dengan suka cita karena memang pada kenyataannya ditemukan

persoalan-persoalan ketidakadilan yang berkaitan dengan perempuan di masyarakat.

Pergulatan dengan wacana tersebut telah melahirkan banyak konsep

gerakan tersendiri di PMII, yakni gerakan yang intens dalam mengkaji dan

melakukan advokasi (non litigasi dan litigasi) terhadap perempuan.

Kritik gerakan yang muncul terhadap wadah perempuan, memunculkan

pemikiran bahwa memang harus ada keseriusan dan perhatian lebih dalam

memperkuat wacana gender di PMII. Yang perlu diperbaiki adalah konsep sosialisasi

gender dalam konsep besar pengkaderan di PMII. Apabila sosialisasi

gendder dipisah dari kerangka besar pengkaderan maka selamanya persoalan

gender di internal organisasi tidak akan pernah beranjak karena dua hal tersebut

sangat berkaitan erat. Keduanya berbicara soal kader dan harapan organisasi

terhadap kader.

Di lain pihak, isu soal gender (perempuan) terus bergerak. Namun PMII

masih sibuk dalam “mengurusi” kader. Hal ini yang membuat PMII tak bisa

menangkap dan mengawal laju gerak isu tersebut. Dari sinilah kemudian kita

akan mulai menunjukan keseriusan dalam mengawal isu gender. Gender bukan

wacana kognitif yang nir efek behavioristik. Dalam konteks negara, pendekatan

bias gender sudah melahirkan KB yang merugikan perempuan, buruh perempuan

murah, depolitisasi perempuan melalui organisasi-organisasi perempuan

underbow dan lain sebagainya yang menjadikan perempuan sebagai objek dan

korban pembangunan.

PMII menemukan itu dalam realitas masyarakat. Para aktivis gender yang

ada di organisasi ini sudah seharusnya berusaha untuk menerjemahkan pemahamannya

tentang keadilan gender dalam perilaku-perilaku yang memiliki imbas

bagi perubahan. Dan untuk itu perlu ada pembahasan serius dan intens dari

sekian banyak aktivis gender di PMII untuk menyusun kerangka konseptual

yang mengarah pada upaya perbaikan . Sekaligus juga merumuskan strategi

gerakan yang paling efektif untuk mencapai tujuan.

Selain itu, juga tidak menafikan bahwa setiap individu di dalam organisasi

membutuhkan aktualisasi diri ketika dan setelah berkecimpung di dalam

organisasi. Implementasi berbagai pengetahuan yang telah diperoleh sekaligus

sebagai bentuk kepedulian terhadap realitas sosial maka perlu adanya dorongan

organisasi terhadap Kaum Perempuan untuk bisa memasuki area riil yang berhadapan

secara langsung dengan pelaku-pelaku masyarakat lain serta mengambil

pilihan-pilihan gerakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan gender yang dicitakan

oleh PMII lewat wadah KOPRI.

Pilihan gerakan tentunya tidak bisa lepas dari posisi organisatoris KOPRI/

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

wadah perempuan lainnya sebagai organisasi mahasiswa yang akan menjauhkan

diri dari politik praktis dan pragmatis. Oleh karenanya akan memposisikan

diri sebagai sosial political pressure group dengan bentuk dan model gerakan

yang bermacam-macam seperti melalui tulisan, demo di jalan, advokasi non

litigasi dan sebagainya dalam mensikapi persoalan masyarakat khususnya persoalan

yang berkaitan dengan ketidakadilan berbasis gender.

Untuk melakukan kerja advokasi (penguatan, pendampingan, pemberdayaan,

dan pembelaan) perempuan, harus menentukan fokus-fokus persoalan

yang menjadi persoalan strategis dan sekaligus faktual serta aktual yang akan

menghindarkan dari terseretnya gerakan wadah perempuan PMII menjadi gerakan

yang tidak memiliki visi dan orientasi keberpihakan yang jelas.

G. SIKAP DAN ARAH GERAKAN

1. Internal

a. Mengawal kepemimpinan gerakan perempuan di berbagai sektor, melalui

peningkatan capacity Building kepemimpinan, teknik advokasi dan jurnalistik

di tingkatan kader perempuan PMII.

b. Menjadi Center gerakan perempuan Mahasiswa Indonesia. Hal ini berangkat

dari realitas perempuan OKP (Cipayung) yang sama-sama sedang mengggalang

dan mengkonsolidasikan diri di masing-masing organisasi agar dapat melahirkan

kader terbaiknya untuk Negeri.

c. Membangun kekuatan jaringan dalam pengawalan isu. Kekuatan pertama

adalah membangun kekuatan lintas OKP, lintas Organisasi perempuan dan Ormas.

d. Mengawal proses penyadaran berkeadilan Gender dikalangan mahasiswa dan

masyarakat.

e. KOPRI Sebagai promotor pergerakan, untuk meningkatkan pendidikan Perempuan.

f. Meningkatkan partisipasi kader PMII puteri dalam mewujudkan kerukunan

antar umat beragama.

2. Eksternal

a. Berkomitmen mengawal implementasi regulasi yang pro gender

b. Melakukan advokasi Anggaran yang pro gender.

c. endukung Program-program peningkatan kualitas Sumber Daya Perempuan

Indonesia.

d. Berperan memberantas komersialisasi pendidikan.

e. Bekerja sama secara aktif dalam pemberantasan buta aksara.

f. Kader PMII Puteri berperan aktif dalam gerakan ekonomi mandiri kreatif

untuk mendorong hasil karya kreatifitas produksi baik barang/jasa.

g. Berkometmen mendorong pemerintah untuk mengeluarkan UU yang menjamin

perdamaian antar umat beragama di seluruh Nusantara.

Strategi dan Pengembangan KOPRI

h. Memperjuangkan lahirnya kebijakan yang berperspektif Gender berlandaskan

nilai-nilai keadilan dan penghargaan. Mangawal segala bentuk

diskriminasi perempuan melalui kebijakan publik, UU dan PERDA.

H.PILIHAN ISU STRATEGIS

Beberapa persoalan yang merupakan persoalan strategis dan faktual berkaitan

dengan isu gender diantaranya berkaitan dengan persoalan kebijakan,

persoalan budaya, dan pandangan agama. Yang bentuk pelaksanaannya terwujud

dalam beberapa praktik diskriminasi terhadap perempuan di berbagai aspek,

di antaranya adalah:

1. Bidang Politik

Dari segi ideologi dan Hak Asasi Manusia, perempuan mempunyai

kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai

hak, kedudukan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pendidikan,

pekerjaan, hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, hak untuk tidak

disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk berserikat,

berorganisasi, berpolitik, dan berbagai hak universal yang dilindungi oleh

hukum.

Partisipasi politik tidak melulu harus dilekatkan dengan keterlibatan secara

personifikasi kaum perempuan dalam sturuktur politik baik dalam sakala

nasional maupun lokal. Namun yang lebih subtantif yang harus dilihat adalah

sejauh mana elektabilitas dari legitimasi konstutisional mampu mengakomodir

hak-hak kaum perempuan. Persoalan mendasar mengapa keterlibatan perempuan

dalam politik di Indonesia adalah pada masalah :

a. Kepemimpinan perempuan yang belum bisa diterima oleh banyak

kalangan, meski Kepemimpinan perempuan secara normatif memiliki legitimasi

yang sangat kuat, baik secara teologis, filosofis, maupun hukum. Dalam

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disetujui oleh negara-negara

anggota PBB, termasuk oleh Indonesia, menyebutkan sejumlah pasal yang

memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pemimpin maupun

menjadi pemimpin. Begitu juga dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang disahkan melalui Undang-

Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7.

b. Keterwakilan perempuan yang sangat minim di ruang publik. Perempuan

selalu diposisikan hanya dapat berada dalam ranah domestik untuk mengurusi

masalah rumah tangga, tanpa bisa mengaktualisasi dan mengembangkan

diri dalam ranah publik. Di Indonesia meski sudah sepuluh kali pemilu dilaksanakan

namun hasilnya keterwakilan perempuan tidak pernah mencapai angka

30 persen. Hasil terbesar terjadi pada Pemilu 2009 yang menghasilkan angka

18 persen dari total 560 anggota legislatif. Perjuangan perempuan Indonesia

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

ini konkrit dengan terus memperjuangkan kuota 30% perempuan di parlemen.

Quota perempuan selain dimaksudkan sebagai salah satu bentuk Affirmative

action dalam bidang politik juga dimaksudkan untuk memberikan alternatif

strategi bagi perilaku politik yang cenderung tidak pro masyarakat (bisa dilihat

dari kebijakan yang dihasilkan baik berkaitan dengan anggaran maupun dalam

hal sosial politik lainnya).

c. Ketiga, Minimnya platform partai politik yang secara konkrit membela

kepentingan perempuan. Bagi beberapa pemikir dan pemerhati perempuan beranggapan

bahwa memberi tempat lebih banyak bagi perempuan dalam dunia

politik tentunya akan memberikan suatu suasana baru bagi perubahan politik

yang arogan, korup, dan patriarkis.

Untuk itu perlu adanya upaya memperkuat partisipasi politik perempuan

di Indonesia. Kita seharusnya mampu menempatkannya di dalam konteks transisi

yang tengah dialami bangsa Indonesia menuju ke sistem politik yang lebih

demokratis. Inti demokrasi adalah upaya menjamin kesetaraan politik bagi

seluruh warga, tak terkecuali kelompok marjinal dan kaum minoritas. Meskipun

secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan, mereka

tak lebih dari mayoritas bisu yang hampir selalu absen pada proses-proses

pengambilan keputusan. Sebagai contoh, representasi perempuan di DPR mengalami

penurunan dari 12% pada tahun 1992 menjadi 9.2% pada tahun 1999

(Seda, 2002). Keadaan ini mengakibatkan terjadinya pengesahan dan penerapan

berbagai produk hukum (UU dan peraturan) dan penetapan prioritas program-

progam pembangunan di tingkat nasional dan lokal yang sama sekali

tidak mencerminkan kesetaraan politik, keadilan sosial, maupun kepentingan

kaum perempuan.

2. Bidang Ekonomi

Perempuan dunia harus mendapatkan tempat di bidang politik dan

ekonomi. Sebab selama ini perempuan masih dinomor duakan dalam sebuah

kebijakan negara. Pemiskinan Perempuan, Pembangunan yang telah berjalan

sekian lama ternyata belum mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh

masyarakat di berbagai belahan dunia.

Di banyak negara termasuk Indonesia, pembangunan seringkali memperkokoh

ketertinggalan perempuan pada banyak aspek. Akses pada ekonomi

salah satu yang saat ini dianggap oleh berbagai pihak sebagai sumber daya

yang harus dimiliki perempuan, karena tanpa ekonomi banyak perempuan tidak

mampu membuat keputusan terutama bagi dirinya, anak, keluarga dan masyarakat.

Perempuan juga menjadi lebih tertinggal dan rentan mengalami kekerasan.

Di tingkat pedesaan, kasus kekerasan perempuan karena ekonomi juga

banyak terjadi. Perempuan yang tinggal di area pedesaan lebih jauh tertinggal

Strategi dan Pengembangan KOPRI

aksesnya dibandingkan yang tinggal di perkotaan. Hal ini karena pembangunan

banyak berpusat di kota.

Sementara itu, untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan tidaklah

cukup dengan program kemiskinan atau ekonomi saja namun harus menyelesaikan

hambatan struktural yang menyebabkan akses perempuan terhambat.

Salah satu hambatan ini adalah posisi dan relasi yang tidak setara akibat budaya

patriarchy, juga keterlibatan perempuan dalam membuat keputusan di ranah domestik

dan publik terbatas.

3. Bidang Pendidikan

Pendidikan, bagi Bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia,

memberdayakan perempuan melalui pendidikan adalah investasi aset bangsa.

Laporan dari Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa jumlah

perempuan buta aksara sekitar 6,3 juta orang, sekitar 70 persen di antaranya

berusia di atas 45 tahun. Adapun jumlah laki-laki buta aksara sebanyak 3,4 juta

orang. Total jumlah warga buta aksara 9,7 juta atau 5,97 persen dari jumlah

penduduk Indonesia. Dalam isu pendidikan KOPRI bersama masyarakat mengentaskan

angka buta huruf dengan melaksanakan pendidikan bagi perempuan

buta huruf. KOPRI banyak memiliki kader yang bergerak dan study di ilmu

pendidikan sehingga potensi-potensi ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan

untuk masyarakat.

4. Bidang Agama dan Perdamaian

Di Indonesia akhir-akhir ini bermunculan persoalan agama dan perdamaian.

KOPRI sebagai organisasi yang berbasis kemahasiswaan ikut terlibat

dalam pengentasan isu-isu tersebut. Beberapa persoalan diantaranya:

1. Munculnya gerakan radikal Islam

2. Kekerasan atas nama agama

3. Maraknya terorisme di Indonesia dan tidak sedikit pelakunya adalah

mahasiwa atau pemuda.

4. Fenomena politisasi agama dan lahirnya partai berbasis Agama.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi :Jayapura Papua

Tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 05.30 WIT

PIMPINAN SIDANG

Musyawarah Pimpinan Nasional ( MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery Abidurrohman Herwanita

(Ketua) (WakilKetua) (Sekretaris)

Peraturan Organisasi

PERATURAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :02.MUSPIMNAS.PMII.12.2012

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG

MAHKAMAH TINGKAT TINGGI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang

perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS

2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana

Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma

hasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII

2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan

Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi Tentang Mahkamah Tingkat Tinggi

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua

Pada tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.31 WIT

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin A. JabidiRitonga

Ketua Umum Sekretaris Jendral

Peraturan Organisasi

PERATURAN ORGANISASI

Tentang

MAHKAMAH TINGKAT TINGGI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Mahkamah Tingkat Tinggi selanjutnya di singkat MTT

2. Mahkamah Tingkat Tinggi sebagai mekanisme akhir untuk mengatasi

sengketa dalam organisasi PMII yang selanjutnya disebut kasasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Kedudukan

1. Kedudukan MTT berada ibukotaNegara

2. Kedudukan lembaga ini bersifat ad hoc.

Pasal 3

Fungsi

1. Sebagai mekanisme terakhir pemutusan sengketa di semua tingkatan kelem

bagaan PMII

2. MTT merupakan mekanisme yang berada dalam kewenangan institusi PB

PMII di bawah tanggung jawab Ketua Umum

3. Pelaksanaan MTT diselenggarakan berdasarkan rapat pleno PB PMII di

dasarkan pada surat pengajuan yang diterima.

Pasal 4

Tugas

1. Melakukan penelitian atas berkas-berkas yang diajukan

2. Menjadi supervise terhadap proses penyidikan kasus pemberhentian dan

sengketa dalam kelembagaan organisasi.

3. Mendokumentasikan proses dan hasil sengketa sebagai back up data.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

Pasal 5

Wewenang

MTT berwenang membuat keputusan yang seadil-adilnya atas pengajuan

kasasi

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Susunan keanggotaan terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap

2. Anggota tetap MTT berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:

a. 1 Unsur MABINAS

b. 2 Unsur Badan Pengurus Harian (BPH)

c. 2 Koordinator Wilayah (Koorwil)

3. Anggota tidak tetap berjumlah 2 (dua) orang yang ditunjuk dalam rapat

pleno BPH PB PMII

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN STUKTUR MTT

Pasal 7

Pembentukan stuktur MTT diserahkan kepada anggota tetap dan tidak tetap

yang terpilih

Pasal 8

Sumpah Janji Anggota MTT

Sumpah dan Janji anggota MTT dilakukan di hadapan rapat pleno BPH PB

PMII yang berbunyi : “Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya

untuk memegang amanat sebagai Mahkamah Tingkat Tinggi Pergerakan Mahasiswa

Islam Indonesia, akan melakukan tugas-tugas sebagaimana mestinya:

melakukan penelitian secara jujur serta terbuka dan membuat keputusan secara

adil berdasarkan fakta persoalan, etika dan aturan organisasi, serta moralitas

kader PMII”

Peraturan Organisasi

BAB V

JENIS SENGKETA

Pasal 9

Sengketa

Jenis-jenis sengketa yang ditangani oleh MTT adalah persengketaan antar lembaga

dan atau perselisihan antar kepengurusan yang tidak mampu diselesaikan

oleh tingkatan lembaga bersangkutan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN KASASI

Pasal 10

Pihak yang Mengajukan Kasasi

Pihak yang mengajukan kasasi adalah anggota, kader dan pengurus yang

merasa keberatan dengan keputusan yang di ambil semua tingkatan organisasi

PMII

Pasal 11

Tahap pengajuan Kasasi

1. Pengajuan kasasi diajukan langsung kepada PB PMII dan diserahkan ke

pada MTT, setelah melalui proses di semua tingkatan organisasi yang diser

tai dengan bukti-bukti.

2. Dalam hal pemberhentian keanggotaan, kasasi diajukan kepada PB PMII

setelah anggota menerima surat pemecatan yang ditandatangani Ketua

Umum dan Sekretaris Umum cabang

3. Kasasi ini dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan

menerima surat pemecatan atau terjadinya sengketa dari yang bersangkutan

4. proses penyelesaian sengketa di MTT paling lambat 3 bulan sejak hari

pengajuan, Jika dalam waktu tiga bulan tidak selesai maka dikembalikan ke

cabang.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

Pasal 12

Sanksi –sanksi

1. Kedua pihak yang bersengketa setelah keputusan MTT ditetapkan harus

menerima keputusan, dan berdamai dalam sesuatu yang disengketakan

2. Pelanggaran yang dikenakan pemberhentian, jika diputuskan tidak terbukti

dalam MTT, maka anggota yang diberhentikan dari keanggotaannya, dipuli

hkan kembali hak-haknya sebagai anggota PMII.

BAB VII

PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian

dalam peraturan organiasasi atau produk hukum organisasi lainnya;

2. Ketetapan ini diputuskan oleh MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia

3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua

Tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.31 WIT

PIMPINAN SIDANG

Musyawarah Pimpinan Nasional ( MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery Abidurrohman Herwanita

(Ketua) (WakilKetua) (Sekretari

Peraturan Organisasi

KEPUTUSAN MUSPIMNAS

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :03.MUSPIMNAS.PMII.12.2012

Tentang :

RENCANA STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang

perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS

2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana

Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma

hasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII

2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan

Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua

Pada tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.32 WIT

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin A. JabidiRitonga

Ketua Umum Sekretaris Jendral

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

PERATURAN ORGANISASI

Tentang

KAIDAH PELAPORAN

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah pelaporan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan

penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khu

susnya yang berkenaan dengan ketentuan pelaporan Pengurus Koordinator

Cabang dan Pengurus Cabang.

2. Yang dimaksud dengan kaidah pelaporan PMII adalah serangkaian keten

tuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pelaporan berbagai hal yang

dilaksanakan Pengurus Koordinator Cabang atau Pengurus Cabang kepada

Pengurus Besar;

3. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan Organisasi ini adalah

PMII.

BAB II

JENIS JENIS PELAPORAN

Pasal 2

1. Jenis-jenis laporan adalah :

a. Laporan Kegiatan

b. Laporan Hasil Konferensi

c. Laporan Pendataan Anggota

2. Laporan Kegiatan adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus

Koordinator Cabang / Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan/program serta hasil-hasil yang dicapai;

3. Laporan Hasil Konferensi adalah laporan yang wajib disampaikan oleh

Pengurus Koordinator Cabang / Pengurus Cabang secara objektif berkaitan

dengan proses pelaksanaan dan hasil konferensi untuk dijadikan pertimban

gan oleh Pengurus Besar dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan

Pengurus.

Peraturan Organisasi

4. Laporan Pendataan Anggota adalah laporan yang wajib disampaikan oleh

Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan pertambahan anggota

baru atau hasil pendataan anggota secara teratur dan keseluruhan;

BAB III

MEKANISME, ISI DAN WAKTU PELAPORAN

Pasal 3

Laporan Kegiatan meliputi:

1. Laporan kegiatan dilakukan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Koor

dinator Cabang untuk diteruskan kepada Pengurus Besar oleh ketua umum

PKC.

2. Apabila suatu wilayah tidak memiliki PKC maka pengurus cabang berhak

langsung melaporkan hasil konfirmasi kepada Pengurus Besar.

3. Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat:

a. Berita acara kegiatan

b. Latar belakang dan masalah yang dihadapi

c. Tujuan dan sasaran setiap kegiatan

d. Proses pelaksanaan setiap kegiatan

e. Tindak lanjut setiap kegiatan

f. Evaluasi setiap kegiatan, lampiran dan koreksi daftar nama panitia,

peserta dan penceramah (jika ada).

4. Waktu Pelaporan kegiatan untuk Pengurus Cabang dan Pengurus Koordina

tor Cabang adalah setiap 6 (enam) bulan sekali

Pasal 4

Pelaporan Hasil Konferensi

1. Laporan hasil konferensi harus memuat:

a. Berita acara konferensi

b. Ketetapan-ketetapan dan keputusan konferensi

c. Sususan pengurus yang ditanda tangani oleh badan formatur

d. Laporan pertanggung jawaban ketua umum kepengurusan demis

ioner

2. Waktu pelaporan hasil konferensi adalah pada saat menyampaikan permo

honan Surat Keputusan kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 2 (dua)

minggu) setelah pelaksanaan konferensi.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

100

Pasal 5

Sistematikan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum atau pengurus demisioner

untuk semua tingkatan struktural organisasi adalah :

a. Pendahuluan, yang terdiri dari gambaran umum dan kondisi kepen

gurusan, baik kondisi internal dan eksternal

b. Program kerja yang direncanakan

c. Realisasi program

d. Kemajuan kaderisasi dan pengembangan anggota, yang terdiri dari

jumlah komisariat, rayon dan anggota, kekutan basis anggota, serta

jumlah anggota berdasarkan jenis kelamin

e.Keuangan organisasi

f. Inventaris organisasi

g. Kendala/Hambatan

h. Rekomendasi, baik internal dan eksternal

i. Penutup

j. Lampiran-lampiran, yang terdiri dari SK kepengurusan, dokumenta

si kegiatan dan dokumen yang dianggap penting lainnya.

Pasal 6

Pelaporan Pendataan Anggota

1. Laporan Pendataan Anggota sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama anggota.

b. Jurusan, Fakultas dan Perguruan Tinggi Anggota

c. Pendidikan Kader (formal) yang telah diikuti

d. Pendidikan/Pelatihan (pelatihan profesional dan/atau studi-studi

fakultatif yang telah diikuti).

e. Jabatan yang pernah diduduki

f. Rekapitulasi data anggota

2. Waktu pelaporan pendataan anggota adalah setahun sekali menjelang bera

khirnya periode kepengurusan cabang.

3. Pedoman dan tata cara pendataan anggota diatur kemudian oleh Pengurus

Besar.

101

Peraturan Organisasi

BAB IV

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 7

Pengurus Koordinator Cabang atau Pengurus Cabang membuat peraturan

organisasi sendiri untuk mengatur tata cara pelaporan dari sruktur di bawahnya

sehingga dapat mendukung kelancaran proses pelaporan kepada Pengurus

Besar.

Pasal 8

Tindak lanjut hasil laporan konferensi harus ditindaklanjuti oleh Pengurus

Besar untuk mengeluarkan Surat Keputusan selambat-lambatnya 2 x 30 hari

setelah pelaporan disampaikan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di

dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.

2. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Pergerakan Maha

siswa Islam Indonesia

3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua

Tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.32 WIT

PIMPINAN SIDANG

Musyawarah Pimpinan Nasional ( MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery Abidurrohman Herwanita

(Ketua) (WakilKetua) (Sekretaris)

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

102

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :04.MUSPIMNAS.PMII.12.2012

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR

WAKTU

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang

perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS

2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana

Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma

hasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII

2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan

Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pengaturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan

Jabatan antar Waktu

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua

Pada tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.33 WIT

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin A. JabidiRitonga

Ketua Umum Sekretaris Jendral

103

Peraturan Organisasi

PERATURAN ORGANISASI

Tentang

TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan organisasi tentang tata cara pengisian pengurus lowongan antar

waktu ini merupakan pedoman untuk menyatakan jabatan lowongan seka

ligus tata cara mengisi jabatan pengurus yang sudah dinyatakan lowong itu

di semua tingkatan.

2. Pengisian jabatan antar waktu hanya bisa dilakukan apabila jabatan pengu

rus sudah dinyatakan lowong oleh pengurus pleno.

3. Pengurus pleno adalah BPH dan Koordinator-koordinator Biro.

BAB II

SEBAB-SEBAB LOWONG

Pasal 2

1. Personalia kepengurusan bisa dinyatakan lowong karena;

a. Meninggal dunia

b. Mengundurkan diri

c. Diberhentikan

2. Pengunduran diri personalia kepengurusan bisa diterima apabila dinyatakan

secara tertulis dengan materai enam ribu rupiah yang ditujukan kepada

kepengurusan personalia itu berada dengan tembusan kepungurusan satu

tingkat di atasnya.

3. Pengunduran diri itu bisa dicabut dan bisa diterima menjadi pengurus kem

bali apabila mengajukan surat pencabutan dengan materai enam ribu rupiah

sebelum satu bulan sejak surat pengunduran diri dibuat yang ditujukan

kepada kepengurusan yang sama dengan surat pengunduran diri.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

104

Pasal 3

1. Personalia kepengurusan organisasi bisa diberhentikan sebagaimana dimak

sud pasal 2 ayat (1) huruf ( c ) karena:

a. Tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut untuk PR, PK, dan PC.

b. Tidak aktif selama enam bulan berturut-turut untuk PKC dan PB.

c. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi

d. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik,

e. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi lain yang asas dan

tujuan bertentangan dengan organisasi PMII.

2. Personalia kepengurusan organisasi PMII dinilai tidak aktif apabila:

a. Tidak pernah datang ke kantor sekretariat organisasi PMII, atau

b. Tidak pernah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi, atau

c. Menolak atau menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas

yang diberikan oleh organisasi, dan

d. Tidak pernah mengkomunikasikan ketidakaktifannya sebagaimana

dimaksud huruf (a), (b), dan (c) ayat dan pasal ini kepada ketua

umum, ketua, sekretaris jenderal, atau sekretaris.

Pasal 4

1. Personalia kepengurusan organisasi bisa dinyatakan diberhentikan melalui

rapat pleno apabila terlebih dahulu sudah diberikan peringatan tertulis tiga

kali masing-masing dengan jeda waktu satu bulan.

2. Apabila sudah diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1)

pasal ini tetap tidak aktif atau memberi jawaban yang tidak bisa diterima

oleh pengurus pleno, maka dianggap memenuhi syarat untuk dinyatakan

diberhentikan.

3. Personalia kepengurusan bisa dinyatakan otomatis berhenti karena menjadi

anggota dan atau pengurus partai politik, anggota dan atau pengurus organ

isasi lain yang asas dan tujuannnya bertentangan dengan PMII, dan kepen

gurusan organisasi sesuai tingkatannya tidak ada keharusan klari

fikasi terlebih dahulu apabila sudah secara tekstual tercantum dalam struk

tur sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf ( c ), dan (d).

105

Peraturan Organisasi

BAB III

MEKANISME PENGISIAN

Pasal 5

1. pengisian jabatan lowongan antar waktu yang kemudian disebut pejabat

sementara(pjs)

2. engisian jabatan lowongan antar waktu personalia kepengurusan organisasi

dilakukan oleh rapat pleno pengurus harian.

Pasal 6

Lowongan Mandataris

1. Pengisian jabatan antar waktu mandataris ketua umum dilakukan dengan

pemilihan pejabat sementara (Pjs) melalui rapat pleno.

2. Pejabat jawabatan lowongan antar waktu pelaksana tugas mandataris ketua

umum yang kemudian disebut dengan pejabat sementara (PJS)

Pasal 7

Non-Mandataris

1. Pengisian jabatan lowongan unsur ketua non-mandataris, unsur sekretar

is dan bendahara diambil dari personalia pengurus harian yang lain sesuai

bidangnya, dan atau ketua/anggota lembaga, ketua/anggota departemen

sesuai dengan garis koordinasinya.

2. Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia Ketua/anggota lembaga,

ketua/anggota departemen bisa diambil dari figur di luar struktur yang dipi

lih dan ditetapkan oleh rapat pleno harian.

Pasal 8

Pengurus Sementara

1. Sebelum jabatan yang lowong diisi, kepengurusan melalui rapat pleno leng

kap dapat mengisinya dengan pengurus sementara.

2. Pengurus sementara dapat berfungsi sebagai pengurus definitif.

3. Pengurus sementara menjalankan tugas sampai akahir masa bakti kepenggu

rusan dan tidak bisa diperpanjang.

4. Penunjukan pengurus sementara dapat dilakukan pada jajaran pengurus

harian lainnya untuk BPH maupun non-pengurus harian sesuai bidangnya,

kecuali mandataris.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

106

Pasal 9

Pejabat Sementara

3. Pejabat sementara ketua umum selanjutnya disingkat Pjs ditetapkan melalui

rapat pleno pengurus harian, sesuai ART Bab VI Pasal 19 tentang pengisian

lowongan jabatan antar waktu.

4. Jika pengisian pejabat sementara ketua umum sebagaimana diatur pada

poin 1 tidak dapat terpenuhi, maka pejabat sementara ketua umum dipilih

dan ditetapkan dalam rapat pleno pengurus harian.

5. Calon pejabat sementara ketua umum diambil dari Badan pengurus hari

an yang bersangkutan dan dipilih melalui mufakat atau suara terbanyak dan

langsung dinyatakan sah.

6. Pejabat sementara ketua umum, dan atau ketua, sekretaris, bendahara,

maupun lembaga/departemen yang sudah disahkan melalui surat keputusan

berfungsi, berwenang dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya dalam

menjalankan amanah organisasi.

7. Pejabat sementara itu berlaku sampai akhir masa bhakti pengurus yang

digantikan.

8. Dalam hal ada alasan kuat tertentu yang memenuhi ketentuan AD/ART,

penjabat sementara kepengurusan bisa diberhentikan melalui Kongres Luar

Biasa, Konkoorcab Luar Biasa, Konferensi cabang Luar Biasa, Rapat

Tahunan Anggota Komisariat Luar Biasa, dan Rapat Tahunan Anggota

Rayon Luar Biasa.

Pasal 10

Pelaksana Tugas (PLT)

1. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara maksimal 2 bulan berturut

turut maka harus ditunjuk PLT melaui mekanisme Rapat Pleno

2. Masa Berlaku PLT selama dua (2)bulan sejak ditetapkan oleh rapat pleno

dan tidak dapat diperpanjang kembali.

3. Apabila Melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka ditunjuk PJS

sebagaimana yang diatur dalam pasal 9.

107

Peraturan Organisasi

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengisian jabatan lowongan antar waktu dan

belum diatur dalam peraturan organisasi ini, akan diputuskan bersama

kemudian oleh rapat Pleno BPH PB PMII.

2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua

Tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.33 WIT

PIMPINAN SIDANG

Musyawarah Pimpinan Nasional ( MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery Abidurrohman Herwanita

(Ketua) (WakilKetua) (Sekretari

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

108

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :05 MUSPIMNAS.PMII.12.2012

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEMBEKUAN

KEPENGURUSAN

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang

perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS

2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana

Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma

hasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII

2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan

Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi Tentang Pembekuan Kepengurusan

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua

Pada tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.33 WIT

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin A. JabidiRitonga

Ketua Umum Sekretaris Jendral

109

Peraturan Organisasi

PERATURAN ORGANISASI

Tentang

PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan organisasi tentang pembekuan pengurus merupakan ketentuan

organisasi tentang mekanisme dan tata cara pembekuan pengurus.

2. Pengurus yang bisa dibekukan adalah Pengurus Koordinator Cabang (PKC),

Pengurus Cabang (PC), Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon

(PR).

3. Pengurus Besar (PB) tidak dapat dibekukan, dan dalam hal tertentu yang

dipandang perlu hanya bisa dilakukan melalui Kongres Luar Biasa.

BAB II

SEBAB-SEBAB PEMBEKUAN

Pasal 2

Pembekuan pengurus dilakukan dengan alasan:

1. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan peraturan organisasi.

2. Dengan sengaja tidak melaksanakan atau mengabaikan keputusan/ketetapan

hasil kongres dan/atau kebijakan/keputusan organisasi lainnya yang bersifat

nasional.

3. Dengan sengaja dan tanpa alasan yuridis yang kuat tidak menerima atau

menyatakan menolak struktur kepengurusan di atasnya dari hasil kongres

atau konferensi sesuai tingkatannya masing-masing yang telah syah

menurut AD/ART, peraturan organisasi dan tata tertib yang berlaku.

BAB III

WEWENANG

Pasal 3

1. Wewenang untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurang

nya kepengurusan setingkat di atasnya.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

110

2. Wewenang pengusulan pembekuan dapat dilakukan dalam pleno BPH PB,

melalui rekomendasi kesekjenan dan bidang aparatur organisasi.

3. Wewenang untuk membekukan kepengurusan adalah kepengurusan yang

berwenang mengeluarkan surat keputusan pengesahan kepengurusan yang

bersangkutan.

BAB IV

MEKANISME

Pasal 4

Usulan, Keputusan dan Peringatan

1. Keputusan untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurang

nya melalui rapat pleno kepengurusan yang berwenang.

2. Keputusan untuk membekukan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui

rapat pleno kepengurusan yang berwenang.

3. Sebelum melakukan pembekuan, terlebih dahulu kepengurusan yang

berwenang memberi peringatan secara tertulis tiga kali dan jeda waktu mas

ing-masing satu bulan sejak tanggal surat peringatan itu dibuat.

Pasal 5

PKC, PC, PK dan PR

1. Usulan pembekuan PKC disampaikan atas sekurang-kurangnya melalui

rapat Pleno BPH PB.

2. PKC dapat mengusulkan kepada PB untuk membekukan PC tertentu yang

dipandang perlu dengan disertai alasan yuridis yang jelas.

3. PB melakukan rapat sekurang-kurangnya rapat pleno BPH untuk membahas

pembekuan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.

4. Keputusan surat pembekuan PKC dan PC dilakukan dengan penerbitan

surat keputusan pembekuan sekaligus penunjukan pengurus sementara yang

disebut care taker atau perintah pengambilan kekuasaan sepenuhnya kepada

kepengurusan sekurang-kurangnya setingkat di atasnya.

5. Surat keputusan PB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditem

buskan kepada seluruh PC di bawah koordinasinya untuk PKC, dan kepada

PKC bila yang dibekukan adalah PC.

6. Pengurus cabang dapat membekukan kepengurusan tingkat Komisariat (PK)

111

Peraturan Organisasi

dan tingkat rayon (PR) melalui rapat pleno.

7. Keputusan pembekuan dituangkan dalam bentuk surat keputusan pengurus

cabang disertai penunjukan pengurus care taker.

BAB V

PENGURUS ‘CARE TAKER’

Pasal 6

Susunan dan Personalia

1.Susunan pengurus sementara yang disebut care taker terdiri dari seorang

ketua, seorang sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

2.Ketua pengurus care taker direkrut dari pengurus harian kepengurusan seku

rang-kurangnya setingkat di atasnya.

Pasal 7

Tugas

1. Tugas pengurus caretaker hanya untuk mempersiapkan dan menyelenggara

kan konferensi pemilihan pengurus sesuai tingkat masing-masing.

2. Pengurus care taker mengangkat dan mengesahkan panitia pelaksana konfe

rensi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

3. Apabila sebelum dilaksanakan konferensi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) pasal ini terdapat tugas organisasi yang sangat penting dan mendesak,

pengurus care taker dapat melaksanakan tugas tersebut dengan kewajiban

berkoordinasi dengan kepengurusan setingkat di atasnya.

Pasal 8

Masa Bhakti

1. Masa Bhakti pengurus Caretaker hanya sampai terpilihnya ketua dan

terbentuknya kepengurusan baru melalui konferensi maksimal 3 (tiga)

bulan sejak dibekukannya kepengurusan yang bersangkutan. dan tidak

dapat diperpanjang.

2. Dalam hal ketua kepengurusan belum bisa terpilih melalui konferensi yang

khusus diadakan untuk itu, maka pengurus carataker dapat dibentuk kembali

melalui rapat pleno pb pmii.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

112

3. Jika sampai Carateker selesai masa tugasnya dan belum terlaksa konfrensi

dan terbentuknya kepengurusan baru maka kepengurusan tersebut dibeku

kan secara permanen.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pembekuan kepengurusan dan belum diatur

dalam peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh pengurus

yang berwenang mengesahkan atau memberi surat keputusan kepengurusan

yang bersangkutan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno.

2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua

Tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.34 WIT

PIMPINAN SIDANG

Musyawarah Pimpinan Nasional ( MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery Abidurrohman Herwanita

(Ketua) (WakilKetua) (Sekretari

113

Peraturan Organisasi

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :06.MUSPIMNAS.PMII.12.2012

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG KEANGGOTAAN

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang

perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS

2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana

Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma

hasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII

2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan

Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Keanggotaan

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua

Pada tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.35 WIT

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin A. JabidiRitonga

Ketua Umum Sekretaris Jendral

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

114

PERATURAN ORGANISASI

Tentang

KEANGGOTAAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kaidah keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan

penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khususnya

yang berkenaan dengan ketentuan keanggotaaan:

1. Yang dimaksud dengan Kaidah Keanggotaan PMII adalah serangkaian

ketentuan yang mengatur segala sesuatu yang mengenai hal ikhwal keang

gotaan;

2. Yang dimaksud dengan anggota didalam Peraturan organisasi ini adalah

sebagaimana pengertiannya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga PMII;

3. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan organisasi ini adalah

PMII

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

Hak Anggota

1. Setiap anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, penghar

gaan, perlindungan dan pembelaan, serta pengampunan (rehabilitasi);

2 .Hak pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapat

kan pembinaan dan pengembangan kepribadian, kecendekiaan dan kecaka

pannya;

3. Hak kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk

menyatakan pendapat, gagasan, penemuan dari penelitiannya secara bebas

dan bertanggung jawab;

4. Hak penghargaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memper

oleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi yang dicapainya;

115

Peraturan Organisasi

5. Hak perlindungan dan pembelaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota

untuk mendapakan perlindungan dan pembelaan dari berbagai kemungk

inan yang dapat mengancam integritas dan keamanan dirinya;

6. Hak pengampunan (rehabilitasi) adalah hak yang dimiliki setiap anggota

untuk memperoleh pengampunan (rehabilitasi) atas kesalahan-kesalahan

kepada organisasi, kecuali kesalahan-kesalahan yang bersifat prinsipil.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

1.Setiap anggota berkewajiban melaksanakan ketentuan syari’at Islam secara

maksimal dan bertanggung jawab;

2.Setiap anggota berkewajiban memenuhi semua ketentuan oranisasi secara

maksimal dan bertanggung jawab;

3.Setiap anggota berkewajiban melaksanakan tugas dan amanah organisasi

secara profesional dan bertanggung jawab;

4.Setiap anggota berkewajiban melakukan upaya-upaya pengembangan organisasi

sesuai dengan kemampuannya.

BAB III

PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN JABATAN

Pasal 4

1. Setiap anggota dan kader tidak dapat merangkap menjadi anggota dan peng

gurus pada organisasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan

mahasiswa yang azaz dan paradigma keagamaannya bertentangan dengan

PMII;

2. Setiap anggota dan kader tidak boleh merangkap menjadi anggota dan

penggurus pada organisasi sosial politik dan sayap orgaisasi politik apapun;

3. Setiap anggota dan kader PMII tidak boleh merangkap jabatan pada setiap

jenjang level kepenggurusan di PMII.

Pasal 5

Perangkapan keanggotan sebagaimana diatur di dalam pasal 4 ayat (1) dan

(2) di atas dapat dikenakan sanksi pemberhentian dari keanggotaan PMII.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

116

BAB IV

PENGHARGAAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Penghargaan keanggotaan dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi

dan/atau berjasa mengangkat citra mengharumkan nama organisasi;

2. Penghargaan keanggotaan dianugerahkan oleh Pengurus Besar dan dapat

diusulkan oleh Pengurus Cabang dengan atau tanpa rekomendasi dari Pen

gurus Koordinator Cabang.

Pasal 7

Bentuk-bentuk dan tata cara penganugerahan tanda penghargaan keanggotaan

diatur didalam Peraturan Organsasi atau produk hukum organisasi

lainnya secara tersendiri.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

Kategori Pemberhentian

1. Pemberhentian keanggotaan berlaku secara otomatis apabila anggota

meninggal dunia;

2 .Pemberhentian keanggotaan secara terhormat dapat dilakukan atas permint

aan anggota sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus

Cabang dimana anggota tersebut terdaftar;

3. Pemberhentian keanggotaan secara tidak terhormat dapat dilakukan terh

adap anggota yang secara sengaja berbuat sesuatu yang dapat mencemarkan

nama baik agama, bangsa dan/atau organisasi

4. Pemberhentian keanggotaan secara tidak terhormat dapat dilakukan terhadap

anggota biasa yang merangkap dengan keanggotaan organisasi kemas

yarakatan/organisasi kemasyarakatan pemuda mahasiswa dan organisasi par

tai sosial politik dan sayap organisasi partai politik yang azas, tujuan dan

paradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII.

117

Peraturan Organisasi

Pasal 9

Wewenang Pemberhentian

1. Pemberhentian keanggotaan hanya menjadi wewenang Pengurus Cabang

dimana anggota tersebut terdaftar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan

Pengurus Cabang;

2. Pemberhentian keanggotaan hanya dapat dilakukan setelah anggota tersebut

dimintai pertanggungjawaban secara seksama dan dinyatakan terbukti

bersalah oleh suatu mahkamah yang khusus dibentuk untuk itu oleh Pengurus

Cabang;

3. Mahkamah sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas sekurang-kuran

gnya terdiri dari 3 (tiga) orang dari Majelis Pembina Cabang dan atau senior

yang lain, yang dianggap mempunyai keahlian untuk itu;

4. Proses pertanggungjawaban sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas

dilakukan secara terbuka;

5. Pengurus Cabang menyampaikan laporan secara tertulis mengenai keputu

san pemberhentian keanggotaan kepada Pengurus Besar setelah ditetapkan

dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang;

6. Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian keanggotaan

dinyatakan berlaku mengikat apabila dalam masa selambat-lambatnya 30

hari setelah ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Cabang tersebut. Dan

anggota yang diberhentikan tidak mengajukan surat permohonan naik band

ing;

Pasal 10

Prosedur Naik Banding

1. Anggota yang diberhentikan secara tidak terhormat dapat mengajukan per

mohonan naik banding kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 30 hari

setelah ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Cabang;

2. Pengurus Besar dapat membentuk sebuah tim mahkamah tinggi untuk

mengadili anggota yang diberhentikan pada tingkat kasasi, sebagaimana

yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Mahkamah Tinggi;

3. Dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) diatas, Pengu

rus Koordinator Cabang/Pengurus Besar atau tim mahkamah yang diben

tuknya dapat meminta keterangan dari seorang atau lebih saksi ahli;

4. Keputusan Pengurus Koordinator Cabang/Pengurus Besar dapat mengukuhkan,

memperbaiki atau membatalkan Surat Keputusan Pengurus

Cabang tentang pemberhentian anggota tersebut.

5. Keputusan Mahkamah Tinggi bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu

gugat dan ditetapkan dalam rapat pleno BPH PMII

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

118

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur didalam ketetapan ini, akan diatur kemudian

didalam peraturan organisasi atau produk hukum organisasi lainnya;

2. Ketetapan ini diputuskan oleh Muspim Pergerakan Mahasiswa Islam Indo

nesia;

3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkannya

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua

Tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.35 WIT

PIMPINAN SIDANG

Musyawarah Pimpinan Nasional ( MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery Abidurrohman Herwanita

(Ketua) (WakilKetua) (Sekretari

119

Peraturan Organisasi

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :07.MUSPIMNAS.PMII.12.2012

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG KAIDAH, PEMBENTUKAN,

PEMEKARAN DAN PENGGUGURAN PKC DAN PC

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang

perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS

2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana

Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma

hasiswa Islam Indonesia

Mengingat : 1. AD-ART PMII

2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan

Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Kaidah Pembentukan, Pemekaran, dan

Pengguguran PKC dan PC

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua

Pada tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.36 WIT

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin A. JabidiRitonga

Ketua Umum Sekretaris Jendral

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

120

PERATURAN ORGANISASI

Tentang

KAIDAH PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGUGURAN

PKC DAN PC

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab dan Cabang Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART PMII,

khususnya yang berkenaan dengan ketentuan Korcab dan Pengurus Cabang;

2. Yang dimaksud dengan kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab

dan Cabang PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala ses

uatu mengenai pembentukan dan pengguguran Koorcab dan Cabang PMII;

3. Yang dimaksud dengan Koorcab dan Cabang di dalam peraturan organisasi

ini adalah sebagaimana pengertiannya menurut AD/ART PMII;

4. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam peraturan organisasi ini adalah

PMII.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN

KOORCAB dan CABANG

Pasal 2

1. Mekanisme pembentukan PKC dianggap memenuhi syarat apabila:

a. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/

ART.

b. Pengurus cabang dalam satu wilayah koordinasi membentuk tim

yang terdiri dari utusan dari masing-masing cabang yang bertugas

untuk mempers iapkan dan menyelenggarakan konkoorcab setelah

mendapatkan rekomendasi dari PB PMII

c. Tim akan menyelenggarakan Konkoorcab selambat-lambatnya 3

(tiga) bulan setelah mendapatkan rekomendasi dari PB PMII

d. Tugas tim akan berakhir secara otomatis setelah terselenggaranya

konkoorcab.

121

Peraturan Organisasi

2. Mekanisme pembentukan PC dianggap memenuhi syarat apabila:

a. Telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam AD/ART

b. Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan

mahasiswa islam didaerah tersebut kedalam acara MAPABA dan

pendidikan kader PMII pada cabang/komisariat/rayon lainnya.

c. PKC dan atau PC terdekat mengajukan surat keputusan pembentukan

cabang kepada PB PMII

d. Surat permohonan SK pembentukan cabang PMII harus melampir

kan:

1) Berita acara pembentukan

2) Jumlah anggota disertai bukti photo copy minimal 50 (lima

puluh) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

3) Daftar alumni PMII di kabupaten/kota tersebut.

4) Photo copy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di

PMII.

3. PKC dan atau PC terdekat membentuk tim yang bertugas untuk menyeleng

garakan konferensi selambat-lambatnya tiga bulan setelah mendapat SK

pembentukan dari PB PMII

BAB III

WEWENANG PEMBENTUKAN

KOORCAB dan CABANG

Pasal 3

1. Instansi yang berwenang membentuk PKC adalah Pengurus Besar dengan

mempertimbangkan usulan dari cabang-cabang di wilayah propinsi tersebut.

2. Instansi yang berwenang membentuk Cabang baru adalah Pengurus Koordi

nator Cabang sebagai perpanjangan tangan Pengurus Besar.

3. Dalam kondisi dimana PKC belum terbentuk atau tidak ada, maka Pengu

rus Cabang terdekat berkewajiban melakukan pendampingan terhadap pros

es pembentukannya;

4. Dalam masa perintisan pembentukan Cabang baru, Pengurus Kordinator

Cabang dapat menunjuk Cabang yang terdekat yang sudah ada untuk

melakukan langkah-langkah persiapan. Setiap pembentukan Cabang baru

harus dikoordinasikan dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait dan

PB PMII.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

122

Pasal 4

1. Pembentukan Cabang Baru dilaporkan kepada Pengurus Besar selam

bat-lambatnya 15 hari deklarasi pembentukan cabang;

2. Pembentukan Cabang baru dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat

Keputusan berupa SK pembentukan Cabang yang dikeluarkan oleh Pengu

rus Besar;

3. Surat keputusan PB PMII tentang kepengurusan PC. PMII yang telah din

yatakan sah, selanjutnya diberitahukan kepada kantor Badan Kesatuan

Bangsa setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. SK PB PMII tentang pembentukan cabang menjadi aset abadi pengurus

cabang setempat.

5. Cabang yang baru terbentuk dapat di-SK-kan oleh PB PMII jika mendapat

kan rekomendasi dari PKC.

6. Apabila di wilayah tersebut belum terbentuk PKC, maka cabang yang

baru tersebut berhak mendapatkan rekomendasi dari cabang terdekat untuk

mendapatkan SK nya.

BAB IV

MEKANISME PEMEKARAN PKC DAN PC

Pasal 5

1. Mekanisme pemekaran PKC dianggap memenuhi syarat apabila:

a. Telah terjadi pemekaran wilayah berdasarkan pemekaran propinsi

b. Masing-masing daerah propinsi memenuhi syarat pembentukan

PKC sesuai ketentuan AD/ART

2. Mekanisme pemekaran Cabang dianggap memenuhi syarat apabila:

a. Telah terjadi pemekaran di masng-masing kabupaten atau kota

b. Masing-masing kabupaten atau kota telah memenuhi syarat pem

bentukan cabang sesuai dengan ketentuan AD/ART

c. Pemekaran cabang diusulkan oleh PKC kepada PB PMII

d. Apabila diwilayah tersebut belum terbentuk PKC maka cabang

terdekat yang berhak mengusulkan pemekaran kepada PB PMII

123

Peraturan Organisasi

BAB V

STATUS DAN AKREDITASI

Pasal 6

Status

1. Cabang yang baru dibentuk berstatus sebagai Cabang Persiapan.

2. Status sebagai cabang persiapan tetap berlaku dalam masa selambat-lam

batnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan

Pengurus Besar.

Pasal 7

1. Selama berstatus Cabang Persiapan, Pengurus Kordinator cabang bertang

gung jawab melakukan pembinaan secara intensif;

2. Dalam kondisi PKC belum terbentuk, maka Pengurus Cabang terdekat

berkewajiban melakukan pembinaan secara intensif;

3. Pembinaan yang dimaksud ayat (1 dan 2) tersebut lebih diarahkan kepada

usaha-usaha penumbuhan kemandirian dan peningkatan kemampuan mana

jerial Pengurus cabang.

Pasal 8

Akreditasi

1. Syarat akreditasi dalam peningkatan status cabang meliputi:

a. Mampu menyelenggarakan kaderisasi formal dan Follow-upnya

b. Adanya laporan tertulis tentang kegiatan yang dilakukan oleh PC

PMII

c. Memiliki sekretariat

d. Terjadinya peningkatan Jumlah anggota

e. Mampu dan memiliki tertib administrasi

2. Mekanisme dan tata cara akreditasi dilakukan sepenuhnya oleh

PB PMII

Pasal 9

1. Cabang-cabang PMII diklasifikasikan menjadi:

a. Cabang Kategori A

b. Cabang Kategori B

c. Cabang Kategori C

2. Cabang Kategori A adalah cabang yang telah memenuhi sekurang-kurangn

ya kualifikasi sebagai berikut;

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

124

a. Mampu melaksanakan kaderisasi formal (MAPABA, PKD, PKL

dan follow-upnya secara teratur).

b. Mampu melaksanakan konferensi Cabang secara teratur;

c. Mampu mengelola pendanaan organisasi dengan baik;

d. Memiliki sekretariat organisasi.

e. Mampu melaksanakan kegiatan skala nasional

3. Cabang Kategori B adalah cabang yang telah memenuhi sekurang-kurangn

ya kualifikasi sebagai berikut;

a. Mampu melaksanakan Pendidikan Kaderisasi formal (MAPABA,

PKD dan follow-upnya secara teratur).

b. Mampu melaksanakan konferensi Cabang secara teratur;

c. Memiliki sekretariat organisasi.

4. Cabang Kategori C adalah cabang yang standar kualifikasinya kurang dari

katagori B sebagaimana dijelaskan dalam ayat diatas.

Pasal 10

Pengurus Kordinator Cabang membuat klasifikasi dan pemetaan cabangcabang

PMII yang berada di dalam wilayah koordinasinya.

BAB V

PENGGUGURAN KORCAB dan CABANG

Pasal 11

1. Pengguguran KOORCAB

Pengguguran korcab akan dilakukan apabila tidak memenuhi syarat se

bagaimana yang telah diatur dalam AD/ART Pengguguran cabang:

Pengguguran Cabang meliputi:

a. Pengguguran Cabang dapat dilakukan hanya dalam keadaan yang

sungguh-sungguh memaksa;

b. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa didalam ayat (1) diatas

adalah keberadaan cabang yang sungguh-sungguh tidak mempunyai

kemampuan lagi untuk memenuhi standar kualifikasi yang paling

minimum, dalam hal ini standar kategori C sebagaimana diatur

dalam pasal 8 ayat (4) diatas;

c. Dalam hal Cabang tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan

Konferensi Cabang dalam waktu lebih dari satu setengah tahun,

maka Pengurus Koordinator Cabang atau Pengurus Besar dapat mengambilalih

kepemimpinan cabang tersebut untuk melaksanakan Konferensi

Cabang sebelum diambil tindakan pengguguran Cabang.

125

Peraturan Organisasi

Pasal 12

1. Sebelum diambil tindakan pengguguran Cabang, terlebih dahulu harus

ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengurus Koordinator Cabang mengadakan musyawarah secara

seksama dengan Majelis Pembina Cabang dan Pengurus Cabang

tersebut untuk membahas berbagai kemungkinan yang berkaitan

dengan cabang dimaksud;

b. Apabila dianggap perlu, Pengurus Kordinator Cabang dapat pula

mengundang anggot PMII di daerah itu untuk turut serta di dalam

musyawarah tersebut;

c .Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud di dalam sub a, b,

diatas harus benar-benar dijadikan bahan pertimabangan

di dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan atau tidak

menggugurkan cabang tersebut.

2. Pengurus Kordinator Cabang menyampaikan laporan tertulis selengkapnya

mengenai kondisi cabang tersebut serta keseluruhan hasil dari upaya yang

telah ditempuh sebagaimana diatur di dalam ayat (1) diatas.

BAB VI

KEPUTUSAN PENGGUGURAN

KOORCAB dan CABANG

Pasal 13

Keputusan penguguran Koorcab: Keputusan pengguguran koorcab dikeluarkan

oleh PB PMII

Pasal 14

1. Segala harta kekayaan yang dimiliki koorcab yang digugurkan, diwaqafkan

kepada organisasi yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya

tidak bertentangan dengan PMII atas persetujuan Pengurus Besar;

2. Segala dokumen organisasi yang dimiliki koorcab yang digugurkan, diser

ahkan kepada Pengurus Besar untuk disimpan di Pusat Dokumen Organisasi.

Pasal 15

Keputusan pengguguran cabang :

1. Keputusan pengguguran cabang dikeluarkan oleh Pengurus Besar setelah

mempelajari secara seksama laporan dari PKC;

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

126

2. Cabang yang telah dinyatakan gugur berdasarkan Surat Keputusan Pengurus

Besar, dapat dihidupkan kembali dengan memenuhi ketentuan pemben

tukan cabang baru sebagaimana diatur di dalam AD/ART dan PO PMII.

Pasal 16

1. Segala harta kekayaan yang dimiliki cabang yang digugurkan, diwaqafkan

kepada organisasi yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya

tidak bertentangan dengan PMII atas persetujuan Pengurus Kordinator

Cabang atau Pengurus Besar;

2. Segala dokumen organisasi yang dimiliki cabang yang digugurkan, diser

ahkan kepada Pengurus Koordinator Cabang dan atau Pengurus Besar untuk

disimpan di Pusat Dokumen Organisasi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

a. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di

dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.

b. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Pergerakan Maha

siswa Islam Indonesia

c. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua

Tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.36 WIT

PIMPINAN SIDANG

Musyawarah Pimpinan Nasional ( MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery Abidurrohman Herwanita

(Ketua) (WakilKetua) (Sekretari

127

Peraturan Organisasi

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :08.MUSPIMNAS.PMII.12.2012

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG KONFERENSI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang

perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS

2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana

Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma

hasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII

2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan

Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentanf Konferensi

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua

Pada tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.37 WIT

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin A. JabidiRitonga

Ketua Umum Sekretaris Jendral

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

128

PERATURAN TENTANG

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PMII

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Permusyawaratan dalam organisasi PMII terdiri dari;

1. Kongres

2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)

3. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)

4. Konfrensi koordinator cabang (Konkorcab)

5. Musyawarah Pimpinan daerah (Muspimda)

6. Rapat Kerja Koordinator Cabang

7. Konferensi cabang (Konfercab)

8. Musyawarah Pimpinan Cabang

9. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

10. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)

11. Rapat Tahuna Anggota Rayon

12. Kongres Luar Biasa (KLB)

13. Konfresnsi Koorcab Luar Biasa (Konkorcab LB)

14. Konfrensi Cabang Luar Biasa (Konfercab LB)

15. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB)

16. Rapat Tahuna Anggota Rayon Luar Biasa (RTARLB)

BAB II

Kongres

Pasal 2

3. Kongres Dihadiri Oleh Peserta penuh dan Peninjau

4. Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Adalah PKC Dan

PC Definitif Yang telah di Verifikasi dan Ditetapkan dalam Pleno PB Pmii

Selambat-Lambatnya tiga (3) bulan Sebelum Kongres Dilaksanakan.

5. Peserta Peninjau Adalah Cabang Persiapan

129

Peraturan Organisasi

Pasal 3

Badan Pekerja Kongres

1. Badan Pekerja Kongres Bertanggung Jawab kepada PB PMII

2. Badan Pekerja Kongres dibentuk oleh rapat Pleno PB PMII

3. Wewenang Badan Pekerja Kongres:

a. melakukan penyerapan rumusan perubahan AD/ART

4. Anggota Badan Pekerja Kongres

a. Badan Pekerja Kongres berjumlah 5 orang

b. Badan Pekerja Kongres terdiri dari Badan Pengurus Harian PB

PMII

BAB III

Konferensi Koordinator cabang

(Konkoorcab)

Pasal 4

1. Konferensi Koordinator Cabang dapat di laksanakan atas persetujuan PB

PMII

2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan KonKOORCAB, PKC

harus memberitahukan pelaksanaan Konferkorcab ke PB PMII

3 .Dihadiri oleh seluruh utusan pengurus cabang

4. Konfrensi koordinator cabang dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3

pc yang defenitif

5. Masing-masing cabang hanya memiliki satu suara

6. Cabang persiapan adalah peserta peninjau

7. Pengajuan SK pengurus PKC selambat-lambatnya satu bulan setelah selesai

Konkorcab

8. Apabila ayat ke Tujuh tidak dapat di penuhi maka pb pmii berhak memediasi

pkc tersebut

BAB IV

KONFERENSI CABANG

(KONFERCAB)

1. Konferensi Cabang dapat di laksanakan atas persetujuan PKC DAN PB

PMII

2. Apabila diwilayh tertentu belum tebentuk pkc maka konferensi cabang

dapat dilaksanakan atas persetujuan pb pmii

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

130

3. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Cabang,

PC harus memberitahukan pelaksanaan Konfercab ke PKC dan atau PB

PMII

4. Dihadiri oleh utusan pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon

5. Apabila hanya dua komisariat dan tidak ada rayon maka konfercab di hadiri

oleh ½ lebih satu dari jumlah anggota

6. Konfrensi Cabang dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta

7. Masing-masing Komisariat dan Rayon hanya memiliki satu suara

8. Pengajuan SK pengurus PC selambat-lambatnya satu bulan setelah selesai

Konfercab dengan menyertakan rekomendasi dari PKC

9. Apabila ayat ke DELAPAN tidak dapat di penuhi maka PB PMII berhak

memediasi PC tersebut

10. Apabila PKC tidak memberikan rekomendasi kepada PC dengan alasan

yang tidak konstitusional maka PC dapat mengajukan langsung kepada PB

PMII

BAB III

RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT ( RTK )

1. RTK dapat di laksanakan atas persetujuan PC PMII

2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan RTK, Komisariat

harus memberitahukan pelaksanaan RTK kepada PC PMII

3. Dihadiri oleh utusan Pengurus Rayon

4. Apabila tidak ada rayon maka RTK di hadiri oleh ½ lebih satu dari jumlah

anggota

5. RTK dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta

6. Masing-masing Rayon hanya memiliki satu suara

7. Pengajuan SK pengurus komisariat selambat-lambatnya satu bulan setelah

selesai RTK

BAB IV

RAPAT TAHUNAN ANGGOTA RAYON ( RTAR )

1. RTAR dapat di laksanakan atas persetujuan PK PMII

2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan RTAR, Rayon harus

memberitahukan pelaksanaan RTAR kepada PK PMII

3. Dihadiri oleh seluruh anggota Rayon

4. RTAR dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta

5. Masing-masing anggota Rayon hanya memiliki satu suara

6. Pengajuan SK pengurus Rayon selambat-lambatnya satu bulan setelah sele

sai RTAR

131

Peraturan Organisasi

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua

Tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.37 WIT

PIMPINAN SIDANG

Musyawarah Pimpinan Nasional ( MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery Abidurrohman Herwanita

(Ketua) (WakilKetua) (Sekretaris)

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

132

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :09. MUSPIMNAS.PMII.12.2012

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN

TERTIB ADMINISTRASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang

perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS

2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana

Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan

Ma hasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII

2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan

Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib

Administrasi

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua

Pada tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.33 WIT

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin A. JabidiRitonga

Ketua Umum Sekretaris Jendral

133

Peraturan Organisasi

PERATURAN ORGANISASI

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

1.PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem

tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam

upaya mewujudkan sistem administrasi yang dapat menunjang berjalannya

mekanisme kerja organisasi di lingkungan PMII, maka diperlukan adanya

seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan

disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan

positif dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan.

Kecuali untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya

sistem administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin

organisasi bagi segenap organisasi bagi segenap anggota dan fungsionaris di

seluruh tingkatan organisasi secara vertikal. Oleh karena itu terbitnya Pedoman

Penyelenggaraan Tertib Administrasi merupakan suatu jawaban aktual ditengah-

tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku secara

Nasional di lingkungan PMII dari tingkat Pengurus Besar sampai Rayon.

b. Pengertian

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) adalah serangkaian

aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang meliputi

tertib kesekretariatan dan atribut organisasi yang berlaku tunggal untuk

semua tingkatan organisasi PMII secara nasional.

c.Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) bertujuan untuk :

1) Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan pelaksa

naan administrasi disemua tingkatan organisasi PMII.

2) Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian pada bidang kesekretaria

tan disemua tingkatan organisasi PMII.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

134

3) Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesada

ran, semangat dan kegairahan berorganisasi di kalangan anggota.

d. Sasaran

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) memiliki sasaran

sebagai berikut :

1) Terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi dibidang administrasi yang

baru dan berlaku secara nasional.

2) Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh

keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa

organisasi.

e.Landasan

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) berlandaskan pada:

1)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

2)Keputusan Kongres XV PMII tahun 2008

2.PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI

a.Pedoman Umum

1)Surat

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi

timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis

diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan

surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

a)Sistematika Surat

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistimatika sebagai berikut :

(1) Nomor surat, disingkat No.

(2) Lampiran surat, disingkat Lamp.

(3) Perihal surat, disingkat Hal.

(4) Si alamat surat, “Kepada Yth dst”.

(5) Kata pembukaan surat. “Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh”

(6) Kalimat Pengantar, “Salam silaturrahim teriring do’a kami sampaikan

135

Peraturan Organisasi

semoga Bapak/Ibu/Sahabt senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis

dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin”

(7) Maksud surat

(8) Kata penutup, “Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq”,

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh”.

(9) Tempat dan tanggal pembuatan surat

(10) Nama Pengurus organisasi beserta jabatan.

b) Bentuk Surat

Seluruh surat organisasi (resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan

bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan

sampai nama penandatangan surat berada di tepi yang sama.

c) Jenis surat

Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni

Umum dan Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai

sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi.

Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan

organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak organisatoris., jenis

tersebut diklasifikasikan ke dalam dua sifat; intern dan ekstern.

d) Kertas surat.

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop

(kepala surat PMII). Kop berikut amplop berisikan :

(1) Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD – ART PMII.

(2) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

136

e) Nomor surat

Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri

atas:

1. Nomor urut surat.

2. Tingkat dan periode Kepengurusan.

3. Jenis surat dan nomor surat.

4. Penanda tanganan surat.

5. Bulan pembuatan surat

6. Tahun pembuatan surat.

137

Peraturan Organisasi

2) Stempel

a) Bentuk stempel

Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi pan

jang bergaris tunggal.

b) Ukuran stempel

Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.

c) Tulisan stempel

Stempel resmi organisasi berisi :

(1) Lambang PMII disebelah kiri

(2) Tulisan disebelah kanan terdiri atas :

a. Tingkatan kepengurusan, baris pertama

b. Nama organisasi, baris kedua; “Pergerakan”, baris ketiga;

“Mahasiswa Islam” dan baris keempat; “Indonesia”.

c. Nama tempat atau daerah, baris kelima.

d. Tinta Stempel.

Seluruh jenis stempel disemua tingkatan menggunakan tinta stempel (stampink)

warna merah.

3) Buku Agenda

a) Ukuran Buku

Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan

sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b) Model Buku

Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat

masuk, model yang digunakan keduanya sebagai berikut :

(1) Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom;

a. Nomor urut pengeluaran

b. Nomor surat

c. Alamat surat

d. Tanggal surat;

•tanggal pembuatan

•tanggal pengiriman

e. Perihal surat

f. Keterangan

(2) Buku agenda surat masuk, terdiri atas kolom

a. Nomor urut penerimaan

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

138

b. Nomor surat

c. Alamat surat / pengirim

d. Tanggal surat;

• tanggal pembuatan

• tanggal penerimaan

e. Perihal surat

4) Buku Kas

a) Ukuran Buku Kas

Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan

kolom yang diperlukan.

b) Model Buku Kas

Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan

model buku kas yang terdiri dari atas kolom;

(1) Nomor urut penerimaan

(2) Uraian sumber kas

(3) Jumlah uang yang diterima

(4) Nomor urut pengeluran

(5) Uraian penggunaan kas

(6) Jumlah uang yang dikeluarkan

5) Buku Inventarisasi

a) Ukuran Buku Inventarisasi

Buku Inventaris dapat menggunakan pelbagai jenis dan ukuran buku yang

sesuai dengan kolam yang diperlukan

b) Model Buku Inventarisasi

Buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model

buku yang terdiri atas kolom :

(1) Nomor urut.

(2) Nama barang.

(3) Merk barang.

(4) Tahun pembelian.

(5) Jumlah barang

(6) Keadaan barang

6) Papan Nama

a) Bentuk

139

Peraturan Organisasi

Bentuk papan nama organisasi di semua tingkatan kepengurusan berbentuk

empat persegi panjang

b) Ukuran Papan Nama

Ukuran papan nama, sesuai dengan ketentuan peraturan Mendagri No.5 Thn

1986 adalah :

(1) Pengurus Besar; Panjang 400 cm dan lebar 200 cm

(2) Pengurus Koordinator Cabang; Panjang 200 cm dan lebar 150 cm

(3) Pengurus Cabang; Panjang 150 cm dan lebar 135 cm

(4) Pengurus Komisariat; Panjang 160 cm dan lebar 120 cm

(5) Pengurus Rayon; Panjang 140 cm dan lebar 105 cm

c) Tulisan Papan Nama

Papan nama berisi tulisan yang terdiri dari :

(1) Lambang PMII,di sebelah kiri atas

(2) Kode wilayah dibagian bawah lambang PMII

(3) Nama organisasi tingkat kepengurusan

(4) Alamat sekretariat dibagian bawah

d) Warna Papan Nama

Papan nama menggunakan warna sebagai berukut :

(1) Warna dasar biru tua

(2) Lambang PMII; sesuai dengan lampiran ART.

(3) Tulisan; putih

e) Bahan Papan Nama

Pada dasarnya semua jenis benda pipih dan rata dengan digunakan sebagai

Papan Nama. Namun yang layak digunakan adalah :

(1) Triplek dan sejenisnya

(2) Kayu Tebal

(3) Seng dan sejenisnya

7) Jaket

a) Warna Jaket

Jaket resmi organisasi disemua tingkatan menggunakan warna biru muda

b) Model Jaket

Model jaket resmi organisasi adalah jas tangan panjang

c) Bahan Jaket

Jaket resmi organisasi terbuat dari bahan-bahan tekstil yang relatif tebal dan

kaku

d) Atribut Jaket

Jaket organisasi dilengkapi dengan sejumlah atribut sebagai berikut:

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

140

(1) Lambang PMII,sebelah kiri bawah

(2) Nama pengurus, sebelah kanan atas

(3) Tingkatan organisasi,sebelah kiri diatas lambang PMII.

8) Peci

a) Warna Peci

Peci organisasi disemua tingkatan menggunakan warna dasar biru muda.

b) Model Peci

Model peci sama seperti khas Indonesia dilengkapi dengan garis,strip dan segi

Lima warna kuning disebelah kiri.

c) Bahan Peci

Peci resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang tebal dan kaku.

9) Salempang

a) Warna salempang

Warna salempang organisasi memiliki tiga warna, yaitu biru tua, kuning dan

biru muda

b) Ukuran salempang

Salempang organisasi yang resmi berukuran panjang 60 cm dan lebar 4,5 cm.

c) Bahan salempang

Salempang resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang halus dan berkilap,

dilengkapi rompi dan lencana diujung keduanya.

10) Lencana

a) Jenis lencana

Lencana organisasi dapat dikelompokan kedalam dua jenis,yaitu lencana

besar dan lencana kecil

b) Warna Lencana

Warna lencana besar memiliki dasar sesuai dengan bahan,sedang lencana kecil

berwarna dasar putih berlambang PMII sesuai ketentuan lampiran ART.

c) Bentuk Lencana

Lencana besar berbentuk perisai,sesuai perisai lambang PMII dengan ukuran

tinggi 9 cm dan lebar 7 cm 73 sedang lencana kecil berbentuk bulat berdiameter

3 cm.

d) Bahan Lencana

Lencana besar dan kecil terbuat dari bahan logam,seperti aluminium,seng,dan

sebagainya.

141

Peraturan Organisasi

e) Tulisan

Lencana besar hanya berwujud lambang tanpa tulisan,sedangkan lencana kecil

bertuliskan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mengitari lambang PMII.

11) Kartu Tanda Anggota

a) Sistematika

Bagian belakang

(1) Nomor

(2) Nama

(3) Tempat Tanggal Lahir

(4) 11Alamat Rumah

(5) Perguruan Tinggi

(6) Fakultas/Jurusan

(7) Komisariat

(8) Tempat dan tanggal Pembuatan

(9) Tanda Tangan dan nama terang pemegang KTA

(10) Tanda Tangan dan nama terang PKC/PC

(11) Stempel PKC/PC

Bagian depan

(1) Kop dan logo PMII

(2) Tujuan sesuai dengan pasal 4 AD PMII

(3) Tanda tangan dan nama terang ketua umum dan sekjend PB.

(4) Pas photo ukuran 2 x 3 disebelah kanan

(5) Stempel PB PMII

b) Bentuk

Ditulis dengan block style yaitu bentuk ketikan yang seluruhnya mulai dari

nomor sampai nama penanda tangan berada ditepi yang sama.

c) Kertas

Kertas KTA berwarna dasar kuning dan ada back ground lambang PMII

d) Nomor

Penomoran Anggota PMII disusun sebagai berikut:

01-01-A01-01-01-01-2013 dengan keterangan:

01 : pertama merupakan nomor keaggotaan yang ditetapkan oleh

Pengurus Besar PMII

A : merupakan kode wilayah masing-masing PKC/PC

01 : kedua merupakan nomor keanggotaan yang ditetapkan oleh

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

142

PKC

01 : ketiga merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PC

01 : keempat merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PK

01 : kelima merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PR

01 : keenam merupakan bulan penerbitan KTA 2013 merupakan

tahun penerbitan KTA

e) Ukuran

Panjang 9 cm dan lebar 4 cm

f) Tulisan

Menggunakan font Times New Roman diseluruh bagian KTA

12) Lambang PMII

Lambang PMII serta maknanya adalah sebagaimana diatur dalam anggaran

rumah tangga organisasi

3) Bendera PMII

a). Bendera PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga

organisasi dan dilingkari garis berwarna putih

b). adapun mengenai penamaan tingkat struktur ditulis dibawah logo secara

horizontal.

c). Minimal ukuran bendera 60 X 90

143

Peraturan Organisasi

b. Pedoman Teknis

1) Surat

a) Sebelum proses pengetikan surat,sedapat mungkin membuat draf atau

konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau

kekeliruan dalam pengetikan

b) Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis

surat harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip

c) Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah

kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat.Pembatasan pada seti

ap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis.

d) Setiap penomoran surat mengandung 6 item kode (untuk PB) dan 7 item

untuk (Pengurus Koorcab/Cabang) yaitu :

(1) Nomor Surat

(2) Tingkat Kepengurusan

(a) Pengurus Besar disungkat PB

(b) Pengurus Koordinator Cabang disimgkat PKC

(d) Pengurus Komosariat disimgkat PK

(e) Pengurus Rayon disingkat PR

(3) Jenis Surat dan Nomor Urut :

Untuk Pengurus Besar :

(a) Internal khusus,seperti surat keputusan ditandai dengan kode: 01

(b) Internal Umum,seperti surat-surat biasa selain surat keputusan, ditandai

kode: 02

dipakai kode: 03

(d) Eksternal umum adalah surat yang bersifat umum,ditandai dengan kode:

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

144

04.

Untuk Pengurus Koorcab, Cabang, Komisariat dan Rayon

(a) Internal, (umum dan khusus)

dengan kode : 01

(b) Eksternal ( umum dan khusus)

dengan kode : 02

(4) Penandatanganan Surat

Untuk Pengurus Besar

(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekjen, ditandai

dengan kode : A-I

(b) Jika penandatangan surat adalah ketua Umum dan Sekjen,ditandai

dengan kode : A-II

dengan kode: A-III

(d) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekjen ,ditandai dengan

kode : B-I

(e) Jika Penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekjen,ditandai

dengan kode: B-II

(f) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekbid ditandai dengan

kode : B-III

(g) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekjen,Bendahara

dan Wakil Bendahara ditandai dengan kode : C-I

(h) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum,Wakil Sekjen,dan

Bendahara/Wakil Bendahara,ditandai dengan kode : C-II

(i) Jika penadatangan surat adalah Ketua, Sekbid dan Bendahara/Wakil

Bendahara,ditandai dengan kode : C-III

(j) Jika Penanda tangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan

kode : A-0

Untuk Pengurus Koorcab dan Cabang :

(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum

ditandai dengan kode: A-I

(b) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris, ditandai

dengan kode: A-II

gan kode : C-III

(d) Jika penandatanganan surat adalah Ketua dan Sekretaris ditandai

145

Peraturan Organisasi

dengan kode: B-II. Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan

organisasi :

(e) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum, Sekretaris Umum dan

Bendahara/ Wakil Bendahara, ditandai dengan kode: C-I

(f) Jika penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara/

wakil bendahara ditandai dengan kode: C-II

(g) Jika Penandatangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan

kode: A-0

Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon :

(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris ,ditandai den

gan kode: A-I

(b) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai

dengan kode: A-II

dengan kode: B-I

(d) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan wakil Sekretaris

ditandai dengan kode: B-II

(e) Jika Penanda tangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan

kode: A-0

Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan organisasi:

(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara/

Wakil Bendahara ditandadi dengan kode : C-I

(b) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan

Bendahara / Wakil Bendahara ditandai dengan kode: C-II

5) Bulan Surat

Kode bulan surat sesuai dengan bilangan bulan.

6) Tahun Surat

Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.

7) Kode Koorcab/ Cabang .

Khusus untuk Koorcab dan Cabang mencantumkan kode dan diletakkan

setelah kolom tingkat kepengurusan dan periode tingkat kepengurusan.

Kemudian untuk Komisariat dan Rayon cukup menentukan kode Cabang yang

bersangkutan.

(a) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Sumatera,ditandai dengan

kode: U

(b) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Jawa dan Madura,ditandai

dengan kode: V

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

146

ditandai dengan kode: W

(d) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Kalimantan ditandai dengan

kode: X

(e) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Sulawesi ditandai dengan

kode: Y

(f) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Maluku dan Papua ditandai

dengan kode: Z

Kode Koorcab/Cabang:

Kode Pulau Provinsi Nomor

U Sumaera Sumatera Utara

Nangro Aceh Darussalam

Sumatera selatan

Sumatera Barat

Lampung

Bengkulu

Riau

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

Jambi

U-01

U-02

U-03

U-04

U-05

U-06

U-07

U-08

U-09

U-10

V Jawa dan Madura Jawa Tengah

Jawa Barat

DKI Jakarta

Jawa Timur

DI Yogyakarta

Banten

V-01

V-02

V-03

V-04

V-05

V-06

W Bali dan Nusa Tenggara

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

W-01

W-02

W-03

X Kalimantan Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

X-01

X-02

X-03

X-04

147

Peraturan Organisasi

Y Sulawesi Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Gorontalo

Sulawesi Barat

Y-01

Y-02

Y-03

Y-04

Y-05

Y-06

Z Maluku dan Papua Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Z-01

Z-02

Z-03

Z-04

Contoh nomor surat:

1) Surat Pengurus Besar

Nomor : 360.PB-XIV.01-234.A-1.09.2009

360 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan

PB = Pengurus Besar

-XVII = Periode ke 17

01 = Jenis surat internal khusus

-234 = Nomor urut surat jenis tersebut

A-I = Ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris Jendral

09 = Bulan ditetapkannya surat

2009 = Tahun pembuatan surat

2) Surat Pengurus Koordinator Cabang

Nomor : 027.PKC-XII.Y-1.01-018.A-II.12.2009

027 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan

PKC = Pengurus Koordinator Cabang

-XII = Periode ke 12

Y-1 = Kode wilayah Sulawesi Selatan

01 = Jenis surat internal (khusus dan umum)

-018 = Nomor urut surat jenis tersebut

A-II = Ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris

12 = Bulan ditetapkannya surat

2009 = Tahun pembuatan surat

3) Surat Pengurus Cabang

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

148

Nomor : 035.PC-XV.W-02.02-022.B-I.12.2009

035 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan

PC = Pengurus Cabang

-XV = Periode ke 15

W-02 = Kode wilayah Nusa Tenggara Barat

02 = Jenis surat eksternal (khusus dan khusus)

022 = Nomor urut surat jenis tersebut

B-I = Ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Umum

12 = Bulan ditetapkannya surat

2009 = Tahun pembuatan surat

4) Surat Pengurus Komisariat

Nomor : 021.PK -XI.Z-03.01-010.B-II.12.2009

021 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan

PK = Pengurus Komisariat

-X = Periode ke 10

Z-03 = Kode wilayah Papua

01 = Jenis surat internal (khusus dan khusus)

-010 = Nomor urut surat jenis tersebut

B-II = Ditanda tangani wakil ketua dan wakil sekretaris

12 = Bulan ditetapkannya surat

2009 = Tahun pembuatan surat

5) Surat Pengurus Rayon

Nomor : 016.PR-IX.X-04.02-007.A-I.01.2002

016 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan

PR = Pengurus Komisariat

-IX = Periode ke 9

X-04 = Kode wilayah Kalimantan Timur

02 = Jenis surat eksternal (khusus dan khusus)

-007 = Nomor urut surat jenis tersebut

A-I = Ditanda tangani ketua dan sekretaris

12 = Bulan ditetapkannya surat

2009 = Tahun pembuatan surat

(g) Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara

vertikal, wajib memberikan tembusan.

(h) Untuk surat kepanitiaan sedapat mungkin berpedoman pada tata cara penomoran

surat sebagaimana tercantum pada point 2.2.13 dan 2.2.1.4.

(i) Penandatanganan seluruh jenis aurat- surat harus menggunakan tinta warna

149

Peraturan Organisasi

hitam.

(j) perlu nomor surat kepanitiaan

2) Stempel

a) Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusahakan

sedapat mungkin agar tertera ditengah – tengah antara dua tandatangan pengurus

dan tidak menutupi nama pengurus yang bertandatangan.

b) Pengurus yang berwenang stempel organisasi adalah Ketua Umum atau

Sekjend (untuk PB), Ketua Umum atau Sekretaris Umum (untuk Koorcab/

Cabang) dan Ketua atau Sekretaris (untuk Komisariat dan Rayon).

c) Pembuatan stempel kepanitiaan harus mencantumkam lambang PMII disebelah

kiri dan tulisan yang menunjukan jenis kepanitiaan disebelah kanan,dengan

ukuran yang serasi dan seimbang.

Contoh:

2.1. Stempel Pengurus Besar :

2.2 Stempel Pengurus Koorcab :

(tidak boleh disingkat)

2.3 Stempel Pengurus Cabang.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

150

2.4 Stempel Pengurus Komisariat

2.5 Stempel Pengurus Rayon

3) Buku Agenda

a) Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik

surat keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana

mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah

dipergunakan.

b)Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita

sedang membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain.

c) Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun

kedalam berjumlah 7 (tujuh) kolom.

Contoh:

3.1 Agenda surat keluar

151

Peraturan Organisasi

No No.

Surat

Tujuan

Surat

Tanggal Surat Hal Ket

Buat Kirim

1 2 3 4 5 6 7

3.2 Agenda surat masuk

No No.

Surat

Tujuan

Surat

Tanggal Surat Hal Ket

Buat Datang

1 2 3 4 5 6 7

4) Buku Kas

a) Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran

dana organisasi, harus tercatat dalam buku Kas., terdiri atas:

(1) Buku Harian

(2) Neraca Bulanan

(3) Neraca Tahunan

b) Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debet)

dan pengeluaran dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan

dalam penjumlahan uang disebut saldo.

c) Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah

Bendahara/wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi.

Contoh:

No Uraian Debet Kredit Saldo

d) Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk

neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian

barang-barang untuk kepentingan organisasi.

5) Buku Inventarisasi

a) Buku inventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau baHasil-

Hasil Muspimnas PMII 2012

152

rang-barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan

dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut, sebagai asset organisasi

yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan.

b) Model buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 7

kolom, seperti berikut ini :

No Nama Barang Tahun Pengadaan Merk Jumlah Keadaan Ket

1 2 3 4 5 6 7

c) Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi

adalah sekjen/sekretaris Umum/sekretaris disemua tingkatan organisasi.

6) Papan Nama

a) Papan nama organisasi dipasang dengan seizin pihak yang berwenang

dinding atau halaman muka kantor sekretariat atau ditempat yang strategis dan

berdekatan dengan sekretariat organisasi.

b) Pembuatan papan nama organisasi dan pemasangannya harus memperhatikan

ketentuan.

Contoh:

6.1 Pengurus Besar

6.2 Pengurus Koordinator Cabang :

153

Peraturan Organisasi

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

6.3 Pengurus Cabang.

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

6.4 Pengurus Komisariat

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

6.5 Pengurus Rayon

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

154

7) Jaket

a) Jaket resmi organisasi digunakan oleh anggota dan fungsionaris pada

acara-acara resmi organisasi, termasuk didalamnya rapat-rapat pengurus

disemua tingkatan organisasi, serta ketika menghadiri resepsi/acara yang

diselenggarakan organisasi lain.

b) Penggunaan jaket secara lengkap dengan peci dan salempang hanya pada

acara pelantikan pengurus disemua tingkatan organisasi, resepsi Harlah dan

pada setiap upacara pembukaan kegiatan organisasi.

c) Pengurus yang berwenang menggunakan jaket secara lengkap adalah

pengurus harian pada semua tingkatan organisasi,terutama Ketua Umum

dan Sekjend ( untuk PB ),Ketua Umum dan Sekretaris Umum ( untuk PKC/

PC ), Ketua dan Sekretaris untuk Komisariat dan Rayon.

8) Peci

a) Peci organisasi digunakan pada acara-acara resmi maupun semi untuk

menunjukan identitas organisasi kepada khalayak umum.

b) Peci organisasi wajib digunakan bagi para petugas bidang protokol dan

atau/ anggota pada setiap kegiatan disemua tingkat organisasi.

9) Selempang

a) Salempang dapat digunakan bersama dengan atau tanpa jaket. Tapi untuk

acara sebagaimana ketentuan pada pedoman tehnis point b) harus dengan

jaket.

b) Jika salempang akan dikenakan,maka sisi bagian luar adalah yang berwarna

biru tua dan sisi bagian dalam adalah biru 73 muda. Kemudian pada

pertemuan kedua ujung salempang diletakkan lencana besar PMII.

10) Lencana

a) Lencana organisasi dapat digunakan pada peci, baju dan benda lainnya

,yang bertujuan menunjukan identitas pada khalayak umum.

b) Peneggunaan lencana besar disematkan pada jaket atau salempang dan

lencana kecil – pada peci atau baju diatas dada sebelah kiri.

11) Kartu Tanda Anggota

155

Peraturan Organisasi

a) KTA diberikan setelah mengikuti MAPABA dan dinyatakan lulus dan sudah

dibaiat sebagai anggota PMII.

b) KTA digunakan dalam acara-acara resmi organisasi apabila dibutuhkan

misalnya seperti kongres, muspim dan lain sebagainya untuk menjadi tanda

pengenal bahwa ia benar-benar anggota PMII.

3. PENUTUP

a. Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi ini,akan berfungsi sebagai

mana mestinya,jika seluruh anggota dan pengurus disemua tingkatan

organisasi berkemauan keras melakukan pedoman ini secara sungguhsungguh.

b. Hal-hal yang belum terjangkau dalam pedoman ini,akan diatur kemudian

oleh Pengurus Besar

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua

Tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.38 WIT

PIMPINAN SIDANG

Musyawarah Pimpinan Nasional ( MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery Abidurrohman Herwanita

(Ketua) (WakilKetua) (Sekretaris)

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

156

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :10. MUSPIMNAS.PMII.12.2012

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG KORP PMII PUTRI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang

perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS

2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana

Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma

hasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII

2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan

Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Korp PMII Putri Pergerakan Mahasiswa

Islam Indonesia

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua

Pada tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.35 WIT

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin A. JabidiRitonga

Ketua Umum Sekretaris Jendral

157

Peraturan Organisasi

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Nomor :10. MUSPIMNAS.PMII.12.2012

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG PENGEMBANGAN INSTITUSI KOPRI

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang

perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan

Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS

2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana

Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma

hasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII

2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan

Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi Tentang KOPRI

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat

kekeliruan.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua

Pada tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.35 WIT

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin A. JabidiRitonga

Ketua Umum Sekretaris Jendral

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

158

PERATURAN ORGANISASI

Tentang

KORP PMII PUTERI (KOPRI)

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Korp PMII Puteri disingkat KOPRI merupakan wadah pemberdayaan perempuan

PMII. KOPRI merupakan badan semi otonom PMII yang mempunyai

kekhususan untuk membentuk struktur organisasi secara hirarkis, pola hubungan,

mekanisme pemilihan, tata administrasi dan menangani isu perempuan

secara umum.

BAB II

Struktur Organisasi

Pasal 2

a. Struktur dan posisi KOPRI di jelaskan dalam bagan di bawah ini

KOPRI merupakan badan semi otonom yang berada di bawah koordinasi dan

intruksi ketua umum PMII.

Keterangan:

------------- koordinasi dan konsultasi

________ Instruksi

159

Peraturan Organisasi

b. KOPRI merupakan badan semi otonom yang berada dibawah koordinasi

dan intruksi ketua umum PMII

c. Kopri mempunyai kepengurusan di tingkat PB, PKC, DAN PCdengan

sistem koordinasi antar masing-masing level kepengurusan secara hirarkis.

BAB III

POLA HUBUNGAN

Pasal 3

a. Hubungan antara KOPRI dan PMII ditunjukkan garis koordinasi,konsultasi

dan intruksi.

b. KOPRI memiliki hubungan koordinasi, konsultasi, dan instruktsi di setiap

level kepengurusan secara hirarkis.

c. Badan Pengurus Harian KOPRI merupakan anggota pleno PMII di setiap

level kepengurusan secara hirarkis.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 4

a. Ketua KOPRI PB PMII dipilih langsung melalui forum pengambilan kepu

tusan tertinggi di kongres.

b.Ketua KOPRI PKC, dan PCdipilih langsung melalui forum pengambilan

tertinggi di tingkatan KONKORCAB, dan KONFERCAB

c. Apabila point (b) tidak dapat dilaksaakan maka Pemilihan Ketua KOPRI

PKC dan PC dapat dipilih oleh formatur PMII dalam Forum pengambilan

keputusan tertinggi disetiap level kepengurusan.

BAB V

Surat Keputusan Kepengurusan

Pasal 5

a. SK Pengurus KOPRI PB PMII dikeluarkan oleh PB PMII

b. SK Pengurus KOPRI PKC PMII dikeluarkan oleh PKC PMII

c. SK Pengurus KOPRI PC PMII dikeluarkan oleh PC PMII

d. Setiap pengajuan SK Kepengurusan kepada PB PMII, pengurus PKC dan

pengurus PC wajib menyertakan struktur pengurus KOPRI

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

160

BAB VI

Kaderisasi KOPRI

Pasal 8

Kaderisasi KOPRI mengikuti kaderisasi yang ada di PMII, baik yang sifatnya

formal atau pun non formal. Adapun kaderisasi yang bersifat in-formal yang

disajikan dalam kurikulum kaderisasi KOPRI, misalnya Sekolah Kader Kopri

(SKK), hal tersebut merupakan bagian kurikulum tambahan dalam upaya penguatan

ideology gerakan KOPRI

BAB VII

KAIDAH PELAPORAN

Pasal 9

Jenis-jenis Pelaporan

Jenis-jenis pelaporan adalah :

(1) Laporan Kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI PB, PKC, PC,

PMII, secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program

yang telah terlaksana dengan memuat hasil-hasil yang dicapai sebagai

bahan evaluasi kegiatan di masing-masing tingkatan.

(2) Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat KOPRI PB,

PKC, PC, PMII kepada ketua umum PMII yang bersangkutan, secara objektif

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program yang telah dilak

sanakan selama satu periode kepengurusan.

(3) Laporan Pendataan Kader Perempuan PMII adalah laporan yang dibuat

oleh Pengurus KOPRI Cabag secara Objektif berkaitan dengan

penambahan kader baru yang merupakan hasil pendataan secara keseluruhan;

Pasal 10

MEKANISME, ISI DAN WAKTU PELAPORAN

Laporan Kegiatan meliputi:

1. Laporan kegiatan KOPRI PB, PKC, PC, PMII dilaporkan kepada internal

pengurus KOPRI dan di teruskan kepada ketua umum PMII yang bersang

kutan.

2. Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat :

a. Latar belakang dan masalah yang dihadapi

b. Tujuan dan sasaran kegiatan

c. Proses pelaksanaan kegiatan

161

Peraturan Organisasi

d. Laporan Keuangan

e. Tindak lanjut kegiatan

f. Evaluasi kegiatan, Lampiran daftar nama panitia/peserta, narasum

ber, notulensi dan dokumentasi.

3. Waktu Pelaporan kegiatan untuk KOPRI PB PMII satu tahun sekali, untuk

KOPRI PKC PMII adalah setiap enam bulan sekali dan untuk KOPRI PC,

PMII setiap empat bulan sekali.

Pasal 11

Pelaporan Pertanggung jawaban

(1) Laporan pertanggung jawaban keseluruhan pelaksanaan program KOPRI

PB, PKC, PC, PMII dilaporkan kepada Ketua umum PMII dan di forum

tertinggi di masing-masing level kepengurusan.

(2) Laporan Pertanggungjawaban sekurang-kurangnya memuat :

a. Mekanisme kepanitiaan

b. Proses pelaksanaan

c. Laporan keuangan yang disertai dengan bukti pengeluaran

d. Evaluasi

e. Lampiran berisi daftar nama panitia, peserta, narasumber, materi &

dokumnetasi

(3) Waktu pelaporan laporan pertanggung jawaban dilakukan satu kali dalam

satu periode, menjelang pergantian kepemimpinan di masing-masing

kepengurusan.

BAB VIII

TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 13

Ketentuan Umum

Keabsahan administrasi KOPRI disahkan oleh struktur masing-MASING

disetiap level kepengurusan.

Pasal 14

Pedoman Umum Administrasi

1) Surat

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi

timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis

diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan

surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus meHasil-

Hasil Muspimnas PMII 2012

162

menuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Sistematika Surat

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistimatika sebagai berikut :

(11) Nomor surat, disingkat No.

(12) Lampiran surat, disingkat Lamp.

(13) Perihal surat, disingkat Hal.

(14) Si alamat surat, “Kepada Yth dst”.

(15) Kata pembukaan surat. “Assalamu’alaikum Warahmatullah Wa

barakatuh”

(16) Kalimat Pengantar, “Salam silaturrahim teriring do’a kami sam

paikan semoga Bapak/Ibu/Sahabt senantiasa dalam lindungan-

Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian.

Amin”

(17) Maksud surat

(18) Kata penutup, “Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq”,

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh”.

(19) Tempat dan tanggal pembuatan surat

(20) Nama Pengurus organisasi beserta jabatan.

b) Bentuk Surat

Seluruh surat organisasi (resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan

bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan

sampai nama penandatangan surat berada di tepi yang sama.

c) Jenis surat

Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni

Umum dan Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai

sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi.

Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan

organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak organisatoris., jenis

tersebut diklasifikasikan ke dalam dua sifat; intern dan ekstern.

d) Kertas surat.

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop

(kepala surat PMII). Kop berikut amplop berisikan :

163

Peraturan Organisasi

(1) Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD – ART

PMII.

(2) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi.

KORP PERGERAKAN MAHASIWA ISLAM INDONESIA

PUTERI

(KOPRI PB PMII)/PKC…../PC…./

JL. Salemba tengah No 57 A Jakarta Pusat,

e) Nomor surat

Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri

atas:

1. Nomor urut surat.

2. Tingkat dan periode Kepengurusan.

3. Jenis surat dan nomor surat.

4. Penanda tanganan surat.

5. Bulan pembuatan surat

6. Tahun pembuatan surat.

2) Stempel

a. Bentuk stempel

Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk

persegi panjang bergaris tunggal.

b. Ukuran stempel

Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.

c. Tulisan stempel

Stempel resmi organisasi berisi :

1. Lambang PMII disebelah kiri

2. Tulisan disebelah kanan terdiri atas :

• Baris pertama, “Korp Pergerakan Mahasiswa”, baris kedua,

“Islam Indonesia”

• Baris ke-tiga tingkat level kepengurusan “KOPRI PB PMII/

KOPRI PKC/KOPRI PC/KOPRI PK/KOPRI PR

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

164

3) Buku Agenda

a. Ukuran Buku

Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku

agenda, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b. Model Buku

Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku

agenda surat masuk, model yang digunakan keduanya sebagai beri

kut :

1.Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom;

(a) Nomor urut pengeluaran

(b) Nomor surat

(d) Tanggal surat;

• tanggal pembuatan

• tanggal pengiriman

(e) Perihal surat

(f) Keterangan

2. Buku agenda surat masuk, terdiri atas kolom

(a) Nomor urut penerimaan

(b) Nomor surat

(d) Tanggal surat;

• tanggal pembuatan

• tanggal penerimaan

(e) Perihal surat

(f) Keterangan

(lihat pedoman teknis, point ……..).

4) Buku Kas

a. Ukuran Buku Kas

Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai

dengan kolom yang diperlukan.

b. Model Buku Kas

Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi

menggunakan model buku kas yang terdiri dari atas kolom;

1. Nomor urut penerimaan

2. Uraian sumber kas

3. Jumlah uang yang diterima

165

Peraturan Organisasi

4. Nomor urut pengeluran

5. Uraian penggunaan kas

6. Jumlah uang yang dikeluarkan

(lihat pedoman teknis, point ….)

c. Buku Inventarisasi.

1. Ukuran Buku Inventarisasi

Buku Inventaris dapat menggunakan pelbagai jenis dan

ukuran buku yang sesuai dengan kolam yang diperlukan

2. Model Buku Inventarisasi

Buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi meng

gunakan model buku yang terdiri atas kolom :

(a) Nomor urut.

(b) Nama barang.

(d) Tahun pembelian.

(e) Jumlah barang

(f) Keadaan barang

4) Bendera

Bendera PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi

dan dilingkari garis berwarna putih

KOPRI PB PMII

Keterangan (Lihat pedoman teknis,point........)

Pasal 14

Pedoman Tekhnis

(1) Surat KOPRI memiliki kop surat sendiri,tetapi wajib mengetahui ketua

umum dimasing-masing level kepengurusan PMII.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

166

a. Dalam penbuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan

adalah konde atau sandi yang terkandung dalam nomor surat.

Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik

dan bukan dengan garis

a) Setiap penomoran surat mengandung 6 item koode (untuk PB) dan 7 item

untuk pkc/pc,meliputi.

1. Nomor Surat.

2. Tingkat kepengurusan

a) Pengurus Besar di singkat KOPRI PB PMII

b) Pengurus koordinator Cabang disingkat PKC

c) Pengurus cabang disingkat PC.

3. Jenis da kode surat untuk semua tingkat kepengurusa KOPRI:

a) Internal,(Umum dan khusus),dengan Kode : 01

b) Eksternal (umum dan khusus),dengan kode: 02

4. Penandatangan Surat untuk semua tingkat kepengurusan KOPRI

a) Keabsahan surat merujuk ayat 1 pasal 14

b) Jika penandatangan surat adalah ketua dan sekertaris,ditan

dai dengan kode: D-I

c) Jika penandatangan surat adalah ketua dan wakil seker

taris,ditandai dengan kode: D-II

d) Jika penandatangan surat adalah wakil ketua dan wakil

sekertaris,ditandai dengan kode: E-1.

e) Jika penandatangan surat adalah wakil ketua dan seker

taris,ditandai dengan kode: E-II

f) Jika penandatangan surat adalah ketua dan seker

taris,bendahara dan wakil bendahara ditandai dengan kode:

F-I

g) Jika penandatangan surat adalah ketua,wakil sekertaris,dan

bendahara/wakil Bendahara,ditandai dengan kode:F-II

h) Jika penandatangan surat adalah ketua sendiri ,ditandai

dengan kode: D-0

Contoh:

A.Surat Pengurus Besar

Nomor : 001.PB.-XIV.01-001.D-1.KOPRI.PB PMII.12.2009

001 : Nomor urut surat keluar

KOPRI-PB : Pengurus Besar

XIV : Periode ke 14

167

Peraturan Organisasi

02 : Jenis surat internal khusus

001 : Nomor urut surat jenis tersebut

A-1 : Ditanda tangani ketua dan sekertaris

12 : Bulan ditetapkannya surat

2009 : Tahun pembuatan surat

B. Surat pegurus koordinator cabang

Nomor :027.KOPRI-PKC/XII.Y-0.01.D-II.12.2009

027 : Nomor urut surat keluar

KOPRI-PKC : Pengurus koordinator cabang

XII : Periode ke pengurusan

Y-0 : Kode korcab sulawesi selatan

01 : Jenis surat internal(Umum dan khusus)

0-18 : Nomor urut surat jenis tersebut

D-II : Ditandatangani ketua dan wakil sekertaris

12 : Bulan ditetapkannya surat

2009 : Tahun pembuatan surat

C. Surat pengurus Cabang.

Nomor : 035.KOPRI-PC./XVI.Y-01.02-022.B-I.12.2009

035 : Nomor urut surat keluar

KOPRI-PC : Pengurus cabang

XVI : Periode ke pengurusan

02 : Jenis surat internal(Umum dan khusus)

022 : Nomor urut surat jenis tersebut

D-1 : Ditandatangani ketua dan sekertaris UMUM

12 : Bulan ditetapkannya surat

2009 : Tahun pembuatan surat

D. Surat pengurus Komisariat

Nomor :035.KOPRI-PK.XVI.Y-01.02-022.B-I.12.2009

035 : Nomor urut surat keluar

KOPRI-PK : Pengurus Komisariat

XVI : periode ke pengurusan

02 : Jenis surat internal(Umum dan khusus)

022 : Nomor urut surat jenis tersebut

D-1 : Ditandatangani ketua dan sekertaris UMUM

12 : Bulan ditetapkannya surat

2009 : Tahun pembuatan surat

D. Pengurus Rayon

Nomor : 035.KOPRI-PC.XVI.Y-01.02-022.B-I.12.2009

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

168

035 : Nomor urut surat keluar

KOPRI-PC : Pengurus cabang

XVI : Periode ke pengurusan

02 : Jenis surat internal(Umum dan khusus)

022 : Nomor urut surat jenis tersebut

D-1 : Ditandatangani ketua dan sekertaris UMUM

12 : Bulan ditetapkannya surat

2009 : Tahun pembuatan surat

- Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara ver

tikal, wajib memberikan tembusan.

- Untuk Surat Kepanitiaan sedapat berpedoman pada tata cara penomoran

surat sebagaimana tercantum pada pedoman tekhnis

- Penandatanganan seluruh jenis surat-surat harus menggunakan tinta warna hi

tam

2) Stempel

a. Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusa

hakan sedapat mungkin agar tertera ditengah – tengah antara dua

tandatangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus yang

bertandatangan.

b. Pengurus yang berwenang stempel organisasi adalah Ketua atau

Sekretaris (untuk PB ), Ketua atau Sekretaris ( untuk Koorcab/

Cabang) dan Ketua atau Sekretaris (untuk Komisariat dan Rayon).

c. Pembuatan stempel kepanitiaan harus mencantumkam lambang

PMII disebelah kiri dan tulisan yang menunjukan jenis kepanitiaan

disebelah kanan,dengan ukuran yang serasi dan seimbang.

Contoh:

A. Stempel KOPRI PB PMII :

169

Peraturan Organisasi

KORP PERGERAKANMAHASISWA

ISLAMINDONESIA PUTERI

KOPRI PB PMII

KOPRI

B. Stempel Pengurus KOPRI PKC PMII :

KORP PERGERAKAN MAHASISWA

ISLAM INDONESIA PUTERI

KOPRI PKC PMII SULAWESI SELATAN

KOPRI

C. Stempel KOPRI PC PMII

KORP PERGERAKANMAHASISWA

ISLAM INDONESIA PUTERI

KOPRI PC PMII PADANG PARIAMAN

KOPRI

D. Stempel KOPRI PK PMII

KORP PERGERAKANMAHASISWA

ISLAMINDONESIA PUTERI

KOPRI PK PMII UIN SUNAN KALIJAGA

KOPRI

E. Stempel KOPRI PR PMII

KORP PERGERAKANMAHASISWA

ISLAMINDONESIA PUTERI

KOPRI PR PMII FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

KOPRI

3) Buku Agenda

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

170

a. Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik

surat keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana

mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah

dipergunakan.

b. Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita

sedang membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain.

c. Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun

kedalam berjumlah 6 (enam) kolom.

Contoh.

1. Agenda surat keluar

No No.

Surat

Tujuan

Surat

Tanggal Surat Hal Ket

Buat Kirim

1 2 3 4 5 6 7

2. Agenda surat masuk

No No.

Surat

Tujuan

Surat

Tanggal Surat Hal Ket

Buat Datang

1 2 3 4 5 6 7

3) Buku Kas

a. Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran

dana organisasi, harus tercatat dalam buku Kas, terdiri atas :

Buku Harian : Neraca Bulanan, Neraca Tahunan

b. Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debet)

dan pengeluaran dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan

dalam penjumlahan uang disebut saldo.

c. Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah

Bendahara/wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi.

Contoh :

1. Buku Harian

171

Peraturan Organisasi

No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah

2. Neraca Bulanan

No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah

3. Neraca Tahunan

No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah

Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk

neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian

barang-barang untuk kepentingan organisasi.

4) Buku Inventarisasi

a. Buku inventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-

barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan

dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut, sebagai asset organisasi

yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan.

b. Model buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 7

kolom, seperti berikut ini :

No Nama Barang Tahun Pembuatan Merk Jumlah Keadaan Ket

1 2 3 4 5 6 7

c. Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi

adalah sekjen/sekretaris Umum/sekretaris disemua tingkatan organisasi.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

172

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

4. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di

dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.

5. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah pimpinan nasional Pergerakan Mahasiswa

Islam Indonesia.

6. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua

Tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.38 WIT

PIMPINAN SIDANG

Musyawarah Pimpinan Nasional ( MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery Abidurrohman Herwanita

(Ketua) (WakilKetua) (Sekretaris)

173

Peraturan Organisasi

REKOMENDASI

KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI

(KOPRI)

Bidang Internal

1. Membuat support data base tentang PKC, PC KOPRI se-Indonesia

2. Penguatandan ekspansi kader KOPRI

3. Penguatan kapasitas building kader KOPRI

4. Merumuskan modul (materi-materi) untuk pendidikan perempuan

yang lebih menekankan pada peningkatan skill perempuan

5. Membuat kurikukulum kaderisasi KOPRI berbasis pengetahuan

umum dan kampus umum.

Bidang Eksternal

1. Mendorong penguatan politik perempuan baik di parlemen maupun di

eksekutif

2. mendorong kader perempuan PMII di kepemimpinan organisasi kam

pus

3. Memperluas kesempatan pendidikan bagi perempuan

4. Memperjuangkan hak-hak buruh migran

5. Membuat kronologi sejarah dan profil KOPRI

6. Implementasi pengawasan anggaran berkeadilan gender di tingkat

nasional/ lokal.

7. Mengawal perundang-undangan politik perempuan dengan memberi

kan ruang terbuka bagi perempuan dalam kepemimpinan nasional.

8. Menciptakan strategi budaya dalam menghadapi kultur patriarkhi

melalui pendekatan berkeadilan gender.

9. Advokasi kebijakan produk-produk hukum yang diskriminatif terha

dap perempuan

10. Mensosialisasikan pengarusutamaan gender di kampus-kampus

11. Melibatkan KOPRI pada sektor pembangunan dan melibatkan diri

pada pengambilan kebijakan.

12. KOPRI melakukan advokasi terhadap persoalan perempuan.

Hasil-Hasil Muspimnas PMII 2012

174

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua

Tanggal : 16 Desember 2012

Pukul : 00.38 WIT

PIMPINAN SIDANG

Musyawarah Pimpinan Nasional ( MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery Abidurrohman Herwanita

(Ketua) (WakilKetua) (Sekretaris)

175

Peraturan Organisasiju

PO PMII

0 komentar:

Posting Komentar