Kamis, 20 Desember 2012

DPRD Lamongan Tidak Pro Rakyat..

Perjuangan massa PMII hadang pembelian Mobdin untuk anggota DPRD terpatahkan, karena APBD 2013 sudah disahkan, Kamis (20/12/2012) siang bersamaan aksi massa PMII.

Ini terungkap setelah perwakilan massa PMII ditemui Ketua dan wakil ketua DPRD dan anggota Banggar di ruang Banmus. Para wakil rakyat menang karena berdalih dan berlindung dengan permainan kalimat karena pembelian Mobnas itu atas usulan eksekutif dan pemakaiannya untuk anggota dewan sifatnya pinjam pakai.

"APBD 2013 baru saja disahkan dan didok tadi," kata Jimy Komisi A.

Selain itu menurut Ketua DPRD Makin Abbas menjelaskan pembelian mobil itu bukan untuk anggota dewan, tapi sifatnya dewan pinjam pakai melalui surat resmi. Penjelasan Makin Abbas ditimpali Wakil Ketua Saim, bahwa anggaran yang tertulis di RAPBD itu yang menulis eksekutif dan bukan legislatif yang mengusulkan.

"Kalau saya kemarin pernah bersumpah berani mempertaruhkan nyawa untuk menjamin meniadakan pembelian Mobdin untuk dewan sudah benar. Tapi yang menulis pengajuan di RAPBD itu eksekutif," dalih Saim.

Sementara Asyhari anggota dewan dari PDIP menyatakan sangat wajar jika dewan ada Mobdin. Karena eselonnya sama dengan  Sekda yakni eselon II. "Kita anggota dewan itu sama dengan eselon II. Apa bedanya kita dengan pejabat pemkab," tantang Asyhari.

Karena sudah disahkan dalam  APBD menurut Jimy sudah tidak bisa dirubah lagi. "Sudah final,"kata Jimy. Akhirnya massa PMII kembali dan akan membawa masalah APBD Lamongan ke Gubernur Jatim.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar